Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) kini tengah mengalami transformasi besar-besaran dalam sistem pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, fungsi institusi ini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan balita semata. Posyandu kini diperluas peranannya menjadi pusat layanan dasar terpadu yang mengintegrasikan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM). Transformasi kelembagaan ini merupakan langkah strategis pemerintah guna mendekatkan layanan dasar secara holistik ke tengah masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga dapat meningkat secara menyeluruh.
Keenam bidang SPM yang kini menjadi pilar utama layanan Posyandu meliputi bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan bidang Sosial. Melalui integrasi ini, kader Posyandu diberdayakan sebagai garda terdepan yang tidak hanya memantau kesehatan fisik warga, tetapi juga membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan pendidikan usia dini, mengedukasi keamanan lingkungan, hingga memantau infrastruktur dasar warga. Pendekatan multisektoral ini tentu menuntut kolaborasi aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merespons data dan keluhan masyarakat yang teridentifikasi sejak dari tingkat rukun tetangga.
Terkait dengan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemenuhan SPM Posyandu ini memiliki keterikatan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), khususnya pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Melalui SPM bidang Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum, kader Posyandu dapat berperan aktif dalam pendataan dan identifikasi awal terkait ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, hingga deteksi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah kerja mereka. Informasi dan basis data empiris yang dihimpun langsung dari masyarakat ini akan menjadi rujukan yang sangat berharga bagi DPUPKP. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih akurat dalam menargetkan program intervensi, seperti bantuan rehabilitasi RTLH, penataan kawasan kumuh, dan perbaikan drainase lingkungan.
Sinergi yang terbangun antara program 6 SPM Posyandu dan Bidang Perkim DPUPKP diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan kawasan permukiman yang lebih inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran. Melalui layanan di Posyandu, warga juga dapat diberikan akses informasi dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan permukiman yang sehat dan aman. Ke depannya, kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya sekadar memenuhi hak dasar masyarakat secara administratif, melainkan menjadi fondasi nyata dalam mewujudkan kawasan permukiman yang berwawasan kesehatan, layak huni, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
