KULON PROGO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali membuka ruang dialog langsung bersama masyarakat melalui kegiatan Urun Rembug Kalurahan yang digelar serentak di tiga kapanewon, yakni Pengasih, Lendah, dan Girimulyo, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat akar rumput, membahas arah kebijakan pembangunan, serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di Kapanewon Pengasih, Urun Rembug dipimpin langsung oleh Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan. Sementara itu, kegiatan di Kapanewon Girimulyo dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Triyono dan di Kapanewon Lendah dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo, Aspiyah.
Bupati Kulon Progo menegaskan bahwa Urun Rembug bukan sekadar forum pertemuan, melainkan ruang bagi pemerintah untuk benar-benar mendengarkan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul perlu dibahas secara terbuka agar dapat dipetakan secara utuh, mulai dari upaya yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, hingga kemungkinan menjadi prioritas pembangunan.
Bupati juga mengajak pemerintah kalurahan untuk bersama-sama menyampaikan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan. Penurunan transfer ke daerah maupun Dana Desa berdampak pada kemampuan pemerintah dalam melaksanakan sejumlah program pembangunan. Keterbatasan tersebut, menurutnya, perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami adanya penyesuaian terhadap rencana pembangunan yang telah disusun.
“Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan agar masyarakat yang nantinya menerima uang ganti untung dapat memanfaatkannya secara bijak. Menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk keberlanjutan kehidupan, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
“Ini adalah ruang yang bisa kita jadikan modal untuk kelanjutan dalam menjalani kehidupan,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa terdapat 43 poin persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus menindaklanjuti setiap persoalan sesuai kewenangannya.
Ia juga menekankan agar pola dialog semacam ini terus dilakukan di berbagai tingkatan pemerintahan. Menurutnya, komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya data kemiskinan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan program yang tepat sasaran.
Di sisi lain, ia mengingatkan perlunya perhatian terhadap kondisi fasilitas umum yang mulai mengalami kerusakan. Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, perbaikan infrastruktur perlu dilakukan sedini mungkin agar kerusakan tidak semakin parah dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita harus mengakui kemampuan fiskal kita terbatas. Ada bangunan yang sudah lapuk dan rapuh. Maka jangan sampai menunggu ambruk, kalau bisa kita perbaiki. Jangan sampai kropos,” tegasnya.
Khusus pelaksanaan di Kapanewon Lendah, kegiatan berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh jajaran Pemkab Kulon Progo, Forkopimkap, para lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta pemangku kepentingan terkait se-Kapanewon Lendah.
Asisten I Setda Kulon Progo, Aspiyah, menyampaikan bahwa forum Urun Rembug ini memiliki fungsi mendasar sebagai sarana silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, wakil rakyat, dan jajaran pemerintah kalurahan.
“Ini adalah bagian dari silaturahim yang terbaik. Kita ngaruhke Bapak-Bapak Lurah beserta segenap jajaran di Kapanewon, kemudian di situ ada juga Kapolsek, Danramil, dan anggota DPRD,” ujar Aspiyah.
Selain silaturahmi, Aspiyah menjelaskan bahwa fokus utama Urun Rembug adalah penyelarasan program kegiatan. Aspirasi yang masuk dari tingkat bawah akan dipilah berdasarkan kewenangannya, baik yang menjadi ranah kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, maupun Pemerintah Pusat.
“Setiap usulan itu tidak hanya dari kabupaten. Ada yang kewenangan tingkat DIY maupun Pusat, seperti penanganan sungai yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), atau penerangan jalan umum. Semua ditampung untuk dibahas di tingkat kabupaten dan menanti kebijakan Bapak Bupati bersama DPRD,” jelasnya.
Menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat efisiensi, Aspiyah mengimbau para lurah agar makin jeli dalam merumuskan dan menyusun skala prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
“Dengan adanya efisiensi anggaran ini, anggaran kabupaten kan memang terbatas. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih mana program prioritas yang benar-benar mendukung kemajuan wilayah dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Urun Rembug juga diharapkan dapat mendobrak sekat-sekat sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak isu di lapangan yang membutuhkan penanganan bersama dari berbagai aspek teknis.
Ia mencontohkan isu pertambangan galian C yang memerlukan penanganan komprehensif antar instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari sisi dampak lingkungan, Dinas Perizinan/DPMPTSP dari segi legalitas hingga Dinas Tenaga Kerja terkait penyerapan tenaga kerja lokal.
“Aspirasi dan rumusan dari wadah Urun Rembug ini akan memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan masukan strategis bagi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kulon Progo,” pungkas Aspiyah.
Melalui Urun Rembug, Pemkab Kulon Progo berharap persoalan masyarakat dapat dibicarakan secara terbuka dan dicarikan jalan keluar bersama. Pemerintah tidak hanya datang untuk menyampaikan program, tetapi juga hadir untuk mendengarkan, memahami, dan bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat
