Oleh: Mohammad Basyir Zubair
Yogyakarta 06 April 2026
Catatan nama: Dalam artikel ini, tokoh yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono I disebut sesuai tahapan hidupnya. Ia lahir sebagai Raden Mas Sujana, bergelar Pangeran Mangkubumi setelah dewasa, dan baru resmi menjadi Sultan Hamengkubuwono I setelah Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Untuk peristiwa-peristiwa sebelum tanggal itu, artikel ini menggunakan nama Pangeran Mangkubumi. Setelah penobatan, digunakan nama Sultan Hamengkubuwono I atau disingkat Sultan HB I.
I. Pertanyaan yang Sering Diabaikan
Hampir setiap buku sejarah, papan informasi wisata, bahkan situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta menceritakan kisah yang sama: bahwa Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I), setelah Perjanjian Giyanti 1755, “membuka hutan” untuk mendirikan ibu kota kesultanannya. Frasa babat alas, membabat hutan belantara seolah telah menjadi kesimpulan final yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Tetapi ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: jika tempat itu benar-benar hutan belantara yang kosong, mengapa sudah ada nama dusun di sana sebelum tahun 1755? Mengapa Pakubuwana II sudah membangun pesanggrahan di sana sebelum Pangeran Mangkubumi datang memilihnya? Mengapa dalam beberapa catatan Belanda sudah muncul nama “Yogya” sejak sekitar tahun 1743, dua belas tahun sebelum kota itu resmi berdiri?
Artikel ini tidak bermaksud meremehkan kebesaran Sultan HB I sebagai arsitek, panglima, dan negarawan. Justru sebaliknya: dengan meluruskan narasi “hutan kosong”, kita akan menemukan bahwa keputusan Pangeran Mangkubumi memilih lokasi ini bukan sekadar babat alas, melainkan sebuah pilihan strategis-kosmologis yang dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kaya dari yang selama ini diceritakan.
Dan kita akan menemukan bahwa tata kota yang ia bangun bukan ciptaan dari kekosongan, melainkan puncak dari sebuah tradisi panjang yang bermula dari Majapahit, mengalir melalui Kotagede, dan akhirnya mekar di tepi Sungai Code.
II. Apa yang Sebenarnya Dikatakan Sumber-Sumber Primer?
A. Dusun Pachetokan dan Pesanggrahan Garjitowati
Sumber paling otoritatif tentang sejarah berdirinya Kota Yogyakarta, mulai dari laman resmi Pemerintah Kota Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta, hingga Perpustakaan Nasional RI, secara konsisten menyebutkan fakta yang sama, namun kerap luput dari perhatian pembaca.
“Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya.” (Situs Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta, jogjakota.go.id)
Perhatikan konstruksi kalimat itu dengan cermat. Ada dua elemen yang disebutkan sebagai sudah ada sebelum Pangeran Mangkubumi datang: pertama, sebuah desa kecil bernama Pachetokan; kedua, pesanggrahan Garjitowati yang dibangun Pakubuwana II. Kedua elemen ini bukan peninggalan zaman remang-remang, ini adalah struktur berpenghuni dan terkelola dari periode Mataram-Kartasura, tidak lama sebelum 1755.
Perpustakaan Nasional RI dalam catatan sejarah ringkas Keraton Yogyakarta bahkan lebih eksplisit: “Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggrahan yang bernama Garjitowati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri.”
Pesanggrahan untuk iringan jenazah keluarga kerajaan bukan bangunan kecil yang asal-asalan. Ini adalah fasilitas resmi kerajaan yang dirawat dan dikelola. Di sekitarnya tentu terdapat pemukiman penduduk yang melayani fungsi tersebut. Ketika Pangeran Mangkubumi memilih lokasi ini pada April 1755, ia tidak sedang membuka tanah tak bertuan, ia sedang mengambil alih dan mengembangkan satu titik dalam jaringan infrastruktur Mataram yang sudah ada.
B. Sumber Babad: Babad Giyanti dan Babad Tanah Jawi
Bukti dari sumber-sumber babad (kronik sastra Jawa) bahkan lebih jauh ke belakang. Sejarawan J. Noorduyn, dalam penelitiannya tentang asal-usul nama Yogyakarta, mengumpulkan dokumen Belanda berupa surat, jurnal, memoir, dan catatan resmi. Kesimpulannya tegas: nama Ayogya/Yogya diduga sudah dijenal sebagai nama tempat sebelum kota ini dibangun pada 1755-1756 oleh Pangeran Mangkubumi.
Dalam Babad Giyanti karya Yasadipura I, nama ‘Ayogya’, ‘Yugya’, dan ‘Ngajukjeku’ disebut beberapa kali (pupuh 6 dan 138) sebagai lokasi di wilayah Mataram yang sudah dikenal, bukan sebagai tempat baru yang hendak dibuka. Dalam Babad Tanah Jawi versi macapat pun disebutkan bahwa Pakubuwana II singgah di pesanggrahan Gerjitowati dan mengubah namanya menjadi Ayogya (pupuh 229).
Dengan demikian, sebelum Pangeran Mangkubumi resmi memilih lokasi ini, nama Yogya/Ayogya sudah beredar dalam catatan Belanda sejak 1743 dan dalam kesusastraan Jawa. Ini adalah kawasan yang sudah dikenal, bukan tanah tak bernama di tengah belantara.
C. Amangkurat dan Jejak yang Lebih Tua
Sumber Babad Giyanti dari Liputan6 dan Jogja Heritage Society menyebut data yang lebih tua lagi, dalam beberapa versi babad disebutkan kemungkinan telah ada bangunan Dalem di wilayah itu sejak masa Sinuwun Amangkurat, dan pesanggrahan di hutan Beringan ini dalam tradisi babad diperkirakan sudah ada sejak era Amangkurat II bertahta, ketika ibu kota Mataram berpindah ke Kartasura.
Dengan kata lain, kehadiran bangunan kerajaan di kawasan ini bisa dilacak setidaknya hingga akhir abad ke-17, hampir seabad sebelum Pangeran Mangkubumi datang.
Sementara itu, catatan Dinas Kebudayaan DIY menyebut bahwa “Hutan Beringan sendiri, keberadaannya telah ada semenjak awal Kerajaan Mataram, dimanfaatkan sebagai hutan tempat berburu.” Hutan perburuan kerajaan bukan hutan liar, ia dikelola, diawasi, dan secara reguler dikunjungi oleh rombongan kerajaan. Di sekeliling hutan perburuan yang aktif selalu ada komunitas yang mendukung aktivitas tersebut.
D. Nama Yogya Sudah Ada Sebelum Kota Itu Berdiri
M.C. Ricklefs, sejarawan Indonesia terkemuka, secara eksplisit menyimpulkan bahwa “sebelum kota Ngayogyakarta Hadiningrat diumumkan oleh Pangeran Mangkubumi (yang kemudian bergelar Sultan HB I), sudah ada dusun di sana yang bernama Garjitowati dan/atau Yogya atau Ayogya.” Penulisan nama Jogja, Djokjo, Djokja dalam catatan Belanda sudah terdokumentasi sejak tahun 1743, dua belas tahun sebelum Pangeran Mangkubumi memilih tempat itu sebagai ibu kota.
III. Bukti Toponimi: Nama Tempat sebagai Saksi Bisu Pemukiman
Dalam arkeologi dan sejarah pemukiman, toponimi kajian nama-nama tempat adalah salah satu instrumen paling andal untuk mendeteksi keberadaan komunitas manusia di suatu lokasi. Nama tempat tidak muncul di ruang hampa; ia tumbuh dari interaksi manusia dengan lingkungannya, dari praktik sosial, profesi, dan identitas kelompok yang sudah mengakar.
A. Nama Pachetokan: Dusun dengan Identitas
Dusun bernama Pachetokan yang sudah ada di lokasi Keraton sebelum 1755 adalah bukti signifikan. Nama ini berakar dari kata ‘cethok’, alat pertanian sejenis pacul kecil yang mengindikasikan komunitas petani atau pekerja tanah yang sudah lama bermukim di sana, cukup lama untuk menghasilkan sebuah nama dusun yang mapan. Dusun tidak terbentuk dalam semalam. Sebuah pemukiman yang cukup dikenal untuk memiliki nama memerlukan generasi penghuni, struktur sosial, dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
B. Umbul Pacethokan: Mata Air sebagai Magnet Pemukiman
Dinas Kebudayaan DIY mencatat bahwa lokasi Keraton Yogyakarta adalah “daerah rawa yang dikenal dengan nama Umbul Pachetokan.” Sumber lain menyebut umbul ini sebagai penanda bakal lokasi Yogyakarta di tengah hutan Pabringan. Mata air yang sudah memiliki nama spesifik menunjukkan bahwa komunitas sudah lama berinteraksi dengan titik geografis itu. Menariknya, catatan situs HUT Kota Yogyakarta menyebut bahwa mata air ini kemudian “dibangun menjadi Umbul Winangun di kompleks Tamansari”, artinya Sultan HB I tidak menciptakan dari nol, melainkan mengembangkan infrastruktur air yang sudah ada.
C. Kampung-Kampung Profesi Pasca-1755: Transformasi, Bukan Penciptaan
Setelah Keraton berdiri, terbentuk puluhan kampung di sekitarnya dengan nama yang mencerminkan fungsi penghuninya: Gandekan (para kurir/gandek), Wirobrajan (prajurit wirobrojo), Pasindenan (para penyanyi/pesinden), dan seterusnya. Pola penamaan kampung berdasarkan profesi ini identik dengan pola yang sudah ada di Kotagede sejak abad ke-16, Pandheyan, Sayangan, Mranggen, Samakan, sebagaimana dicatat oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
Ini bukan pola yang diciptakan Sultan HB I dari nol. Ini adalah kelanjutan dari tradisi penataan pemukiman yang sudah hidup selama berabad-abad di kota-kota Mataram Islam sebelumnya. Pangeran Mangkubumi, yang sejak muda dikenal sebagai arsitek berbakat, disebut oleh peneliti Belanda Pigeaud dan Adam sebagai ‘de bouwmeester van zijn broer Sunan P.B. II’ (arsitek dari kakandanya Pakubuwana II), tidak memulai dari kekosongan. Ia mengaplikasikan pengetahuan kota yang sudah ada, dengan lapisan tambahan visi kosmologis yang lebih ambisius.
IV. Konteks Sejarah: Jantung Mataram, Bukan Wilayah Liar
Untuk memahami sepenuhnya mengapa narasi “hutan kosong” itu problematik, kita perlu melihat konteks geopolitik yang lebih luas. Wilayah yang kemudian menjadi Kota Yogyakarta bukan daerah perifer yang terisolasi dari peradaban. Ia terletak di jantung wilayah Mataram Islam, kesultanan yang menguasai sebagian besar Jawa selama hampir dua abad.
Sejak era Mataram-Kuno (abad ke-8 hingga ke-10 Masehi), dataran di antara Sungai Winongo dan Sungai Code adalah bagian dari wilayah yang dihuni dan dikelola. Berdasarkan prasasti Mantyasih (907 M) dan Wanua Tengah III (908 M) yang dicatat Dinas Kebudayaan DIY, wilayah ini sudah masuk dalam orbit kerajaan Mataram-Kuno yang meninggalkan prasasti-prasasti epigrafis. Kotagede di selatan, ibu kota Mataram Islam pertama (1575-1640), hanya beberapa kilometer dari lokasi Keraton baru. Pleret dan Kartasura, ibu kota-ibu kota Mataram berikutnya, juga berdekatan. Ini bukan daerah perifer; ini koridor utama kerajaan.
A. Pesanggrahan sebagai Node Infrastruktur Kerajaan
Keberadaan pesanggrahan Garjitowati yang dibangun Pakubuwana II menceritakan banyak hal. Pakubuwana II adalah raja yang memindahkan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta (1745), ia adalah penguasa aktif dengan jaringan infrastruktur kerajaan yang luas. Ketika raja seaktif Pakubuwana II memilih membangun pesanggrahan di suatu lokasi, itu berarti lokasi tersebut sudah berada dalam orbit kerajaan, mudah dijangkau, dan memiliki sumber daya memadai. Pesanggrahan kerajaan membutuhkan jalan akses, sumber air, suplai pangan, keamanan, dan staf, semua ini memerlukan pemukiman pendukung.
B. Makna Ritual “Babat Alas”:
Transformasi, Bukan Pembukaan
Frasa “babat alas” dalam tradisi Jawa tidak selalu berarti secara harfiah membuka hutan yang benar-benar kosong. Ia adalah frasa ritual-politis yang menandai klaim legitimasi atas sebuah wilayah tindakan transformatif seorang pemimpin yang mengubah suatu kawasan menjadi pusat peradaban baru. Dalam banyak tradisi pendirian kota di Jawa, frasa ini digunakan bahkan ketika lokasi yang dipilih sudah berpenghuni. Yang “dibabat” adalah status lama wilayah itu sebagai kawasan sub-kerajaan atau hutan penunjang, untuk diubah menjadi pusat hegemoni baru.
Dengan pemahaman ini, apa yang dilakukan Pangeran Mangkubumi pada Oktober 1755 bisa kita baca dengan lebih tepat: bukan penebangan hutan kosong, melainkan penetapan ulang sebuah kawasan yang sudah berpenghuni menjadi ibu kota kesultanan yang baru lahir. Tindakan transformatif, bukan tindakan pioneering dari nol.
V. Tata Kota Yogyakarta: Warisan Majapahit yang Mengalir Melalui Kotagede
Jika lokasi fisik Yogyakarta bukan hutan kosong, maka sistem tata kotanya pun bukan kreasi dari kekosongan. Ketika Sultan HB I merancang ibu kota barunya, ia tidak mendesain dari lembar kosong. Ia mewarisi dan secara sadar mengembangkan sebuah tradisi tata kota yang sudah berumur berabad-abad, yang akarnya tertancap di Majapahit dan batangnya tumbuh melalui Kotagede.
A. Kotagede sebagai Cetak Biru Langsung
Kotagede, ibu kota Mataram Islam pertama yang berjarak hanya beberapa kilometer ke selatan, adalah laboratorium tata kota yang paling dekat dan paling langsung diwarisi oleh Yogyakarta. Di Kotagede, kita sudah menemukan semua elemen yang kemudian menjadi tulang punggung kota Yogyakarta: benteng berlapis (cepuri dan baluwarti), keraton sebagai pusat kuasa, alun-alun sebagai ruang publik-sakral, masjid besar yang menghadap alun-alun, pasar di dekat pintu gerbang utama, dan yang paling khas penataan kampung berdasarkan profesi penghuninya.
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mencatat bahwa toponim Kotagede seperti Pandheyan (pekerja besi), Sayangan (pengrajin tembaga-kuningan), Mranggen (pembuat sarung keris), Samakan (penyamak kulit), Kauman (komunitas ulama), Purbayan dan Mandarakan (nama bangsawan), semuanya merepresentasikan sistem penataan pemukiman berdasarkan fungsi sosial dan ekonomi yang sangat terstruktur. Sistem inilah yang kemudian diteruskan di Yogyakarta dalam bentuk kampung Gandekan, Wirobrajan, Pasindenan, Jagakaryan, dan puluhan kampung profesi lainnya yang melingkari Keraton.
Bahkan pola fisik benteng pun mirip. Kotagede memiliki tembok cepuri (dinding dalam) dan baluwarti (dinding luar) yang melingkupi kawasan keraton. Yogyakarta mengulang pola ini dengan Benteng Baluwarti yang melingkupi kompleks Keraton, sementara di luar benteng berkembang pemukiman pendukung yang terstruktur. Kesamaan ini bukan kebetulan, ini adalah transfer sadar dari satu model kota ke model berikutnya.
B. Catur Gatra Tunggal: Warisan Majapahit yang Bertahan
Namun Kotagede sendiri tidak menciptakan sistemnya dari nol. Ia mewarisi dan mengislamkan konsep tata kota yang lebih tua: konsep poros sakral kota yang berakar dalam tradisi Hindu-Buddha Jawa, dan yang paling agung ekspresinya tercatat dalam Negarakertagama (1365) sebagai gambaran tata ruang ibukota Majapahit.
Konsep yang kini kita sebut Catur Gatra Tunggal, kesatuan empat elemen: keraton (pusat kuasa), alun-alun (ruang publik), masjid (pusat spiritual), dan pasar (pusat ekonomi), adalah sintesis dari tradisi lama yang sudah hidup jauh sebelum Islam masuk Jawa. Pada masa Hindu-Buddha, keraton, alun-alun, candi kerajaan, dan pasar sudah membentuk pola serupa. Ketika Islam datang, masjid menggantikan candi sebagai pusat spiritual, namun relasi spasial antara keempat elemen itu tetap dipertahankan. Yang berubah adalah simbolisme agamanya, bukan logika tata kotanya.
Negarakertagama menggambarkan Majapahit dengan poros sakral yang jelas, alun-alun kerajaan, dan penempatan kuil-kuil di posisi yang bermakna terhadap istana. Kotagede pada abad ke-16 mengulang pola ini dengan bungkus Islam. Yogyakarta pada abad ke-18 mengulangnya kembali dengan skala yang lebih besar dan sumbu kosmologis yang lebih ambisius: garis lurus imajiner yang menghubungkan Tugu di utara, Keraton, Panggung Krapyak di selatan, dengan Gunung Merapi di ujung utara dan Laut Selatan di ujung selatan.
Sumbu ini bukan inovasi Sultan HB I dari nol. Ini adalah puncak dari sebuah tradisi kosmologis Jawa yang sudah bermula jauh sebelum Perjanjian Giyanti. Yang luar biasa adalah bahwa sumbu ini membentuk sudut 10-11 derajat terhadap arah utara sejati dan angka ini, sebagaimana dikaji dalam artikel sebelumnya, muncul berulang dalam perancangan bangunan sakral Jawa dari abad ke-7 hingga ke-18. Pangeran Mangkubumi tidak menemukan angka ini; ia menggunakannya karena ia tahu tradisi kosmologis yang diwarisinya.
C. Dari Majapahit ke Kotagede ke Yogyakarta: Sebuah Transmisi yang Sadar
Transmisi tata kota ini bukan sekadar imitasi mekanis. Setiap generasi penguasa Jawa mengambil warisan yang ada, menyesuaikannya dengan konteks baru, dan menambahkan lapisan maknanya sendiri. Kotagede mengislamkan tradisi Hindu-Buddha Majapahit tanpa menghancurkan logika spasialnya. Yogyakarta memperbesar dan memperhalus model Kotagede dengan penerapan ilmu geohidrologi (penanaman beringin masif untuk atasi keterbatasan air tanah) dan astronomi-kosmologi (sumbu 10-11 derajat) yang lebih sistematis.
Yang membuat Sultan HB I luar biasa bukan bahwa ia menciptakan sistem tata kota baru dari nol, melainkan bahwa ia mampu mensintesis warisan panjang itu menjadi ekspresi yang paling matang, paling terencana, dan paling monumental dalam sejarah kota-kota Jawa. Ia adalah puncak dari sebuah tradisi, bukan titik awalnya.
VI. Implikasi: Apa yang Berubah Jika Kita Menerima Fakta Ini?
A. Kebesaran Pangeran Mangkubumi Justru Semakin Kompleks
Menerima bahwa lokasi Keraton Yogyakarta sudah berpenghuni sebelum 1755 dan bahwa tata kotanya mewarisi tradisi yang panjang, sama sekali tidak merendahkan sosok Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan HB I. Justru sebaliknya: ia menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang cerdas secara historis, yang tidak memilih tempat secara acak, melainkan memilih lokasi yang sudah terbukti layak huni, sudah dikenal dalam peta kultural Mataram, dan sudah memiliki makna ritual. Ia bukan pionir yang nekat masuk belantara; ia adalah sintesator agung yang menguasai tradisi dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi.
B. Kontinuitas Peradaban, Bukan Awal dari Nol
Kota Yogyakarta adalah kelanjutan dari suatu tradisi pemukiman dan peradaban yang panjang di wilayah tersebut, bukan titik nol dari kekosongan. Dari era Mataram-Kuno, melalui era Mataram-Islam (Kotagede, Pleret, Kartasura), sampai akhirnya di Yogyakarta, ada benang merah yang tidak pernah putus: benang tradisi tata kota, benang kosmologi ruang, dan benang pemukiman manusia yang terus mengalir.
Penduduk yang sudah ada di Pachetokan, yang merawat pesanggrahan Garjitawati, yang memanfaatkan umbul Pacethokan, mereka tidak menghilang ketika Pangeran Mangkubumi datang. Mereka adalah bagian dari warga kota baru. Kampung-kampung di sekitar Keraton adalah transformasi dari komunitas yang sudah ada, bukan penciptaan dari kekosongan.
C. Pelajaran untuk Historiografi Kota-Kota Islam Nusantara
Narasi “babat alas dari hutan kosong” bukan hanya milik Yogyakarta. Narasi serupa melekat pada Kotagede, Pleret, bahkan banyak kota Islam lain di Nusantara. Setiap kali kita menemukan narasi semacam ini, pertanyaan arkeologis dan historiografis yang sama harus diajukan: apa bukti tekstualnya? Apa yang dikatakan babad dan dokumen kolonial? Apa yang tersimpan dalam nama-nama tempat? Apa yang ada di bawah tanah?
Kota-kota tidak lahir dari kekosongan. Mereka tumbuh dari penghuni-penghuni sebelumnya, dari infrastruktur yang diwarisi, dari nama-nama yang sudah lama menempel di tanah. Menemukan lapisan-lapisan itu bukan berarti merendahkan para pendirinya, justru menempatkan mereka dalam konteks sejarah yang lebih jujur dan lebih kaya.
VII. Kesimpulan: Membangun di Atas yang Sudah Ada
Yogyakarta tidak dibangun di atas hutan kosong tanpa penghuni. Data dari sumber-sumber primer, dokumen resmi pemerintah, babad Jawa, catatan kolonial Belanda, dan analisis toponimi, secara konsisten menunjukkan bahwa: sudah ada dusun Pachetokan di lokasi itu; sudah ada pesanggrahan Garjitawati yang dibangun Pakubuwana II; sudah ada umbul Pacethokan yang dikenal dan dimanfaatkan; nama Yogya/Ayogya sudah tercatat dalam catatan Belanda sejak 1743 dan dalam babad Jawa jauh sebelum 1755; dan kawasan ini sudah masuk dalam jaringan infrastruktur ritual Mataram sebagai jalur iringan jenazah ke Imogiri.
Tata kotanya pun bukan kreasi ex nihilo. Konsep Catur Gatra Tunggal, kesatuan keraton, alun-alun, masjid, dan pasar, adalah warisan yang mengalir dari Majapahit, melewati Kotagede, dan bermuara di Yogyakarta. Sistem kampung profesi, pola benteng berlapis, dan sumbu kosmologis semuanya adalah elemen yang sudah hadir dalam tradisi tata kota Jawa sebelum Pangeran Mangkubumi meletakkan batu pertama Keraton.
Yang sesungguhnya luar biasa dari sosok yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I adalah kemampuannya mensintesis seluruh warisan itu, pemukiman yang ada, tradisi kosmologis yang panjang, pengetahuan arsitektur yang telah ia tekuni sejak muda, menjadi sebuah kota yang tidak hanya fungsional, tetapi juga merupakan pernyataan filosofis yang paling lengkap dalam sejarah kota-kota Jawa. Ia tidak babat alas dari nol. Ia mengambil yang sudah ada, dan mengangkatnya menjadi sesuatu yang jauh melampaui zamannya.
Catatan Metodologis
Artikel ini menggunakan pendekatan gabungan antara analisis sumber tekstual primer (babad, dokumen resmi, catatan kolonial), kajian toponimi, dan pembacaan kritis terhadap narasi historiografi yang sudah mapan. Penulis mengandalkan sumber-sumber yang dapat diverifikasi dan menghindari klaim yang melampaui data yang tersedia. Artikel ini merupakan bagian dari seri Kota-Kota Kita, Diri Kita: Menelusuri Jejak Tata Kota Islam Nusantara.
Daftar Pustaka dan Sumber
1. Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Terjemahan. Jakarta: Komunitas Bambu, 2015.
2. Yasadipura I. Babad Giyanti, Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka, 1937.
3. Babad Tanah Jawi, versi macapat. Koleksi manuskrip Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta. “Sejarah Kota.” jogjakota.go.id. Diakses April 2026.
5. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. “Wilayah Yogyakarta dari Giyanti Hingga Kini.” kratonjogja.id. Diakses April 2026.
6. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. “Toponim Kampung Prajurit di Yogyakarta.” kratonjogja.id. Diakses April 2026.
7. Dinas Kebudayaan DIY. “Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.” budaya.jogjaprov.go.id. Diakses April 2026.
8. Dinas Kebudayaan DIY. “Sejarah Yogyakarta.” budaya.jogjaprov.go.id. Diakses April 2026.
9. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. “Kawasan Cagar Budaya Kraton.” kebudayaan.jogjakota.go.id. Diakses April 2026.
10. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. “Kotagede: Sejarah dan Toponimi.” kebudayaan.jogjakota.go.id. Diakses April 2026.
11. Perpustakaan Nasional RI. “Sejarah Singkat Keraton Yogyakarta.” keraton.perpusnas.go.id. Diakses April 2026.
12. HUT Kota Yogyakarta. “Sejarah Kota Yogyakarta.” hutkota.jogjakota.go.id. Diakses April 2026.
13. Jogja Heritage Society. “Posisi Yogyakarta pada Periode Kerajaan Mataram Islam.” jogjaheritagesociety.org. Diakses April 2026.
14. KRJogja. “Asal-usul Nama Yogyakarta.” krjogja.com. Diakses April 2026.
15. JogjaUpdate. “Sejarah Nama Yogyakarta.” jogjaupdate.com. Diakses April 2026.
16. Soekanto. Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti-Perang Dipanegara). Djakarta-Amsterdam: Mahabarata, 1952.
17. Panitya-Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun. Kota Jogjakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956. Jogjakarta: Panitya, 1956.
18. Wiryomartono, Bagoes. Seni Bangunan dan Struktur Kota di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
19. Geldern, Robert von Heine. “The Concept of the Mandala in Southeast Asia.” Journal of the Siam Society, 1942.
20. Prapanca, Mpu. Negarakertagama (Desawarnana). Transliterasi dan terjemahan Stuart Robson. KITLV Press, 1995.
21. Pigeaud, Th. G. Th. dan Adam, L. “De Sultans van Djokjakarta.” Djawa: Tijdschrift van het Java Instituut, 1940.
Yogyakarta 06 April 2026
