Menurut Amir, pertemuan yang santer dikabarkan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpotensi besar membuka peta politik baru di Indonesia.
Terlebih lagi, kata Amir, persoalan mengenai Wapres Gibran kini telah berkembang luas menjadi perdebatan serius seputar konstitusi, legitimasi politik, hingga akuntabilitas pejabat negara.
“Jika pertemuan Prabowo dan Megawati terjadi, itu bisa membuka peta politik baru. Ada dorongan masyarakat agar persoalan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Prabowo harus mendengarkan aspirasi tersebut,” kata Amir Hamzah, dikutip Selasa, 3 November 2026.
Selain menyoroti posisi wakil presiden, Amir juga meminta Prabowo untuk mengambil langkah tegas dalam melakukan pembenahan total di tubuh pemerintahan. Evaluasi ini dinilai penting untuk menyasar jajaran kabinet serta pejabat setingkat menteri yang dinilai masih terafiliasi dengan kekuatan politik rezim sebelumnya.
Amir berpendapat bahwa pemerintahan saat ini harus tampil dengan karakter, arah kebijakan, dan keberanian penuh dalam mengambil keputusan mandiri, tanpa harus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan masa lalu.
“Prabowo harus berani melakukan pembersihan politik terhadap pengaruh rezim lama. Kabinet dan pejabat setingkat menteri harus dievaluasi. Pemerintahan sekarang harus memiliki karakter, arah, dan keberanian mengambil keputusan sendiri,” kata Amir.
Isu evaluasi pejabat dan posisi wakil presiden ini belakangan memang menjadi sorotan utama publik, seiring dengan berbagai diskursus politik dan tuntutan reformasi birokrasi yang digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
