Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Kekayaan geologi yang dimiliki Indonesia menyimpan dua sisi sekaligus, potensi besar untuk mendukung pembangunan dan ancaman bencana yang tidak bisa diabaikan. Pemanfaatannya membutuhkan perhitungan matang agar keuntungan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan manusia maupun kelestarian lingkungan.
Hal tersebut menjadi perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-55 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan GEOSEA ke-19 Tahun 2026, Selasa (03/11) di RAH, Sleman. Sri Sultan menegaskan, pengelolaan sumber daya geologi harus menempatkan pemanfaatan, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana dalam satu kesatuan. Kekayaan bumi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, tetapi tidak boleh dieksploitasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kehidupan.
Sri Sultan mengaitkan prinsip tersebut dengan nilai Tri Satya Brata yang menempatkan kearifan manusia, keselamatan negara, dan keluhuran kemanusiaan sebagai satu kesatuan tanggung jawab. Dalam konteks geologi, nilai tersebut tercermin melalui kewajiban memelihara bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam secara bijaksana, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar kebijakan untuk melindungi masyarakat dari risiko kebencanaan, serta memastikan pembangunan tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
Pengalaman DIY hidup berdampingan dengan Gunung Merapi menjadi salah satu contoh pentingnya keseimbangan tersebut. Gunung Merapi menghadirkan kesuburan sekaligus potensi ancaman bagi masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik alam harus berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan dan kemampuan mengelola risiko.
Menurut Sri Sultan, hasil penelitian dan kajian geologi tidak cukup berhenti di lingkungan akademis atau laboratorium. Pengetahuan tersebut harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat serta komunikasi risiko yang mudah dipahami masyarakat.
“Pengetahuan ilmiah harus mampu melintasi batas laboratorium, menjangkau pemahaman warga, dan menjelma menjadi keputusan yang menyelamatkan,” ungkap Sri Sultan.
Lebih lanjut, Sri Sultan mengingatkan pentingnya keadilan antargenerasi dalam setiap kebijakan pembangunan. Manusia hanya menempati bagian yang sangat singkat dalam perjalanan sejarah bumi yang telah berlangsung miliaran tahun. Namun, keputusan yang diambil saat ini dapat meninggalkan dampak panjang bagi kehidupan pada masa mendatang. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari manfaat ekonomi, tetapi juga dari keselamatan manusia dan keseimbangan ekologis yang terpelihara.
“Masa depan umat manusia ditentukan oleh kedalaman pengetahuannya dalam memahami bumi, dan terlebih lagi, oleh kearifannya menjaga kehidupan di atasnya,” tutup Sri Sultan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya geologi yang besar sekaligus menghadapi risiko kebencanaan karena berada di pertemuan lempeng-lempeng tektonik utama. Kondisi tersebut menghadirkan potensi mineral, energi, panas bumi, dan air tanah, tetapi juga risiko letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, serta tanah longsor. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya, mitigasi bahaya, dan konservasi warisan geologi merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan.
Dalam pengelolaan sumber daya geologi, Badan Geologi terus memperkuat pemetaan, inventarisasi sumber daya dan cadangan, serta eksplorasi wilayah yang belum banyak dikaji. Sementara itu, dalam mitigasi bencana, penilaian bahaya geologi perlu menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan kawasan baru.
“Berinvestasi dalam pencegahan dan mitigasi selalu jauh lebih murah daripada memulihkan diri dari bencana,” tegas Lana.
Selain pemanfaatan dan mitigasi, Lana menyoroti pentingnya konservasi warisan geologi melalui pengembangan geopark. Ia mencontohkan Geopark Global UNESCO Gunung Sewu yang membentang di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kawasan ini menunjukkan bahwa pelestarian bentang alam dapat berjalan beriringan dengan pengembangan geowisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Lana menambahkan, penyelarasan ketiga aspek tersebut membutuhkan data geologi yang akurat dan mudah diakses, kolaborasi lintas sektor maupun negara, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pertemuan ilmiah tahun ini juga akan menghadirkan sekitar 180 makalah teknis yang diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah. “Geologi tidak berhenti di batas politik. Oleh karena itu, GEOSEA merupakan platform yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara bangsa-bangsa kita,” pungkas Lana.
Humas Pemda DIY
