Jakarta,REDAKSI17.COM – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah perkembangan polemik dokumen pendidikan serta putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjutnya.
PRABOWO DISEBUT MEMBERIKAN SARAN, GIBRAN MINTA KESEMPATAN
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada wakil presidennya.
Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.
Dengan demikian, keterangan pemerintah sejauh ini menyangkut penyampaian niat pengunduran diri. Belum berarti pengunduran diri tersebut telah resmi berlaku atau telah selesai diproses secara ketatanegaraan.
PUTUSAN MA DAN MK JADI LATAR BELAKANG POLEMIK
Polemik yang menyeret Gibran berkaitan dengan dokumen pendidikan SMA yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam sengketa administrasi dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
50 ANGGOTA DPR DARI ENAM FRAKSI DORONG HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Tekanan politik terhadap Gibran juga berkembang di parlemen. Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Menurut Mardani, surat usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut. Pembahasannya akan mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan, antara lain, untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Meski demikian, pengumpulan tanda tangan dan penyampaian usulan belum berarti DPR telah mengambil keputusan resmi untuk memberhentikan seorang pejabat negara.
NASIB JABATAN WAPRES GIBRAN MENJADI PERHATIAN PUBLIK
Pertemuan Prabowo dan Gibran, pernyataan mengenai niat pengunduran diri, serta perkembangan usulan HMP membuat polemik ini memasuki babak baru.
Di satu sisi, Gibran disebut masih ingin mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN. Di sisi lain, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan hak konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Publik kini menunggu perkembangan berikutnya: apakah niat pengunduran diri Gibran akan berlanjut menjadi proses resmi, bagaimana pembuktian dokumen pendidikannya di pengadilan, dan bagaimana DPR menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Yang jelas, pernyataan Mensesneg pada 10 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam polemik politik dan hukum yang tengah menyita perhatian nasional.***
