Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons berbagai tuntutan yang disampaikan massa aksi di Halaman Pintu Gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dalam dialog tersebut, Sri Sultan memberikan tanggapan terhadap sejumlah persoalan, mulai dari pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.
Sri Sultan menemui langsung massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil dan duduk lesehan berhadapan dengan para demonstran. Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayor Jenderal TNI Drajad Brima Yoga.
Aksi yang berlangsung pada Selasa (10/11) sore, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, tersebut menyuarakan sejumlah persoalan, di antaranya pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pencabutan pengaturan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi. Massa juga meminta penuntasan persoalan Stadion Mandala Krida.
Menanggapi tuntutan pencabutan pengaturan Jaga Warga, Sri Sultan menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Menurutnya, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
“Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sri Sultan.
Meski demikian, Sri Sultan membuka kemungkinan untuk meninjau kembali pengaturan tersebut apabila dalam pelaksanaannya justru mempersulit perkembangan demokrasi.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” tegasnya.
