Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, akhirnya turun tangan.
Beliau memberikan respons yang sangat tegas namun tetap disampaikan dengan ciri khas ketenangan dan kewibawaan seorang pamong daerah.
Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD DIY, Rabu (4/11/2026), Sri Sultan meluruskan persepsi keliru dan menegaskan bahwa foto resmi Presiden serta Wakil Presiden yang dipasang di gedung pemerintahan bukanlah pajangan estetika atau dekorasi ruangan biasa.
Foto tersebut adalah bagian dari simbol negara yang tidak boleh diperlakukan sembarangan dan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
Peristiwa itu terjadi saat audiensi Forum Kebangsaan DIY di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Di tengah audiensi, sejumlah peserta meneriakkan permintaan agar foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan. Seorang ibu-ibu disebut berteriak, lalu peserta lain merespons dan maju ke depan menurunkan bingkai foto tersebut.
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufiq, menegaskan aksi itu bukan inisiatif dewan, tapi spontanitas peserta audiensi. Foto itu hanya diturunkan selama audiensi berlangsung, setelah itu dipasang lagi di tempat semula.
Forum Kebangsaan DIY datang dengan 2 tuntutan utama:
1. Mantan Presiden Joko Widodo diadili
2. Wapres Gibran dimakzulkan atau mengundurkan diri
Mereka mengaitkan tuntutan itu dengan polemik ijazah dan putusan Mahkamah Agung terkait dokumen administrasi pendidikan Gibran. Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, menyebut putusan MA itu yang memperkuat tuntutan massa.
Pihak Forum menyebut penurunan foto itu mengandung pesan politik: “Penurunan Gibran harga mati.”
Ini kalimat kuncinya yang perlu dicatat:
“Itu kurang mengerti ketentuannya bagaimana.”
“Ya, sesuai ketentuannya, itu kan Wakil Presiden. Selama Wakil Presiden belum turun atau belum berganti, ya sudah.”
“Ya, kalau pendapat saya pribadi, selama wakil presiden belum turun, ya (tidak pantas).”
Lebih lanjut, beliau menyoroti pentingnya etika politik di ruang formal publik. Sebagai tempat berkumpulnya para wakil rakyat, gedung DPRD adalah ruang negara, bukan ruang ekspresi sembarangan.
Boleh menyampaikan aspirasi sekeras apa pun. Boleh tidak setuju, boleh menuntut pemakzulan lewat jalur yang sah. Tapi simbol pimpinan negara yang masih sah menjabat, tidak boleh diturunkan secara sepihak.
Karena yang diserang bukan lagi foto atau bingkainya, tapi wibawa jabatan dan tata aturan negara itu sendiri.
Sultan HB X tidak melarang kritik.
Beliau justru mengingatkan cara berdemokrasi yang beradab: aspirasi disampaikan dengan argumentasi dan jalur konstitusional, bukan dengan menurunkan simbol negara di ruang sidang.
