UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta tahun 2026 mencapai 90,28 dengan kategori sangat tinggi. Angka IPM tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 pada angka 89,53. Peningkatan itu menunjukan program-program Pemerintah Kota Yogyakarta seperti di pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada IPM. Pemkot Yogyakarta berkomitmen terus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya lewat program beasiswa kuliah perguruan tinggi bagi keluarga miskin.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai skor IPM Kota Yogyakarta tahun 2026 pada angka 90,28 itu sudah sangat tinggi. Menurutnya komponen tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan angka harapan hidup berkontribusi dalam peningkatan IPM Kota Yogyakarta. Di samping itu komponen pendapatan juga bertambah.
“Tingkat pendidikan, derajat kesehatan, angka harapan hidup kalau saya lihat komponen yang berkontribusi ada tiga itu. Yang pertama karena angka harapan hidup kita meningkat dan pendidikan kita bertambah, dalam arti rata-rata pendidikannya bertambah,” kata Hasto saat dikonfirmasi kemarin.
Hasto menilai dengan skor IPM Kota Yogyakarta yang sangat tinggi itu untuk meningkatkan tidak mudah, sehingga mempertahankannya lebih penting. Pihaknya menegaskan untuk mempertahankan maupun meningkatkan IPM, Pemkot Yogyakarta melakukan penguatan pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengurangan pengangguran. Salah satu program Pemkot Yogyakarta pada sektor pendidikan adalah beasiswa kuliah atau perguruan tinggi bagi keluarga miskin yang mendukung program satu keluarga miskin satu sarjana.
“Beasiswa untuk sarjana. Satu keluarga miskin satu sarjana itu sangat berpengaruh. Karena kalau semakin banyak orang yang bisa berpendidikan lebih lama, itu akan semakin tinggi. Supaya tetap tinggi, yang pertama beasiswa untuk jangan hanya untuk SD, SMP, SMA, tapi  juga untuk perguruan tinggi,” paparnya
Pada sektor kesehatan, Pemkot Yogyakarta akan menguatkan pencegahan kematian bayi dan bayi baru lahir. Hasto menekankan pencegahan kematian pada bayi dan bayi baru lahir karena akan mempengaruhi angka harapan hidup. Oleh sebab Pemkot Yogyakarta harus menyediakan sarana prasarana agar kematian bayi harus turun serendah-rendahnya. Termasuk mencegah dan mengurangi kematian ibu.
“Kalau ada kematian bayi dan bayi baru lahir ada yang meninggal itu menggerus nilai angka harapan hidup. Kalau perlu kita mengejar kematian bayi itu bisa zero mortality. Jadi bayi yang baru lahir jangan ada yang meninggal intinya itu,” tambah Hasto.
Selain itu Hasto menekankan terkait pengurangan angka pengangguran. Itu karena apabila angka pengangguran tinggi, otomatis pendapatn rendah. Oleh sebab itu pengangguran harus diturunkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjelaskan kenaikan IPM perlu dibaca bukan sekadar sebuah angka, tetapi sebagai hasil dari tiga dimensi utama yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Pada kesehatan ada peningkatan usia harapan hidup, kualitas layanan kesehatan, serta pencegahan stunting. Misalnya alokasi anggaran kesehatan di Kota Yogyakarta di angka 26 persen dan untuk pencegahan stunting anggaran dari dana keistimewaan pada tahun 2027 ditingkatkan menjadi Rp 200 juta/kelurahan dari sebelum Rp 130 juta/kelurahan.
Untuk sektor pendidikan, Agus mengutarakan ada peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan memastikan anak tidak putus sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran. Porsi alokasi anggaran pendidikan di Kota Yogyakarta juga mencapai 26 persen. Penguatan dengan jaminan pendidikan daerah dan program satu keluarga miskin satu sarjana. Pada dimensi standar hidup layak ada peningkatan pendapat riil masyarakat, kesempatan kerja produktivitas UMKM, sampai pengendalian kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
“Makanya arah nanti bagaimana tahun 2027 dari IPM yang sangat tinggi tersebut membuat kualitas hidup benar-benar dirasakan masyarakat. IPM jangan berhenti sebagai prestasi statistik. Harus diterjemahkan menjadi masyarakat yang lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, dan sejahtera. Pemkot Yogya perlu membedah komponen IPM per wilayah atau kemantren. Kami akan melakukannya, kemudian mengidentifikasi komponen mana yang paling rendah dan menjadi prioritas intervensi,” terang Agus ditemui di Kantor Bappeda Kota Yogyakarta, Jumat (6/11/2026)
Agus menyampaikan berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Yogyakarta tahun 2026 juga turun menjadi 4,84 persen dari tahun lalu di angka 5,72 persen. Adapun arah kebijakan ke depan adalah memperluas lapangan kerja formal dan produktif, memperkuat link and match antara pendidikan atau vokasi dengan kebutuhan dunia usaha serta meningkatkan kompetensi dunia usaha sesuai sektor unggulan Kota Yogyakarta, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa.
“Ini merupakan sinyal positif bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Yogakarta semakin baik. Namun penurunan angka TPT tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang bekerja, tapi juga kualitas pekerjaan,” imbuhnya.
Sedangkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2026, Agus menyebut berdasarkan data BPS juga turun menjadi 5,86 persen dari 6,14 persen di 2025. Agus berpendapat penurunan angka kemiskinan itu juga dipengaruhi dengan TPT Kota Yogyakarta yang juga turun. Termasuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
“Program perlindungan sosial membantu menjaga daya beli keluarga miskin dan rentan. Contohnya bantuan santunan kematian kita perluas yang semula dari desil satu-dua menjadi desil satu sampai lima. Program perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi faktor pendorong pengurangan kemiskinan karena pasti melihat kondisi rumah. Makanya setiap minggu ada program bedah rumah lima sampah enam rumah menggunakan dana CSR,” tandas Agus.
