Jakarta,REDAKSI17.COM – Akademisi Ali Syarief mengungkap dugaan skenario kericuhan sistematis di Jakarta yang dirancang untuk menggagalkan agenda DPR RI terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ali, jika Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) masih menjabat Kapolri dan tidak ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, awal November 2026 berpotensi diwarnai demonstrasi besar-besaran.
“Sekiranya LSP tidak ditahan, sebagai KAPOLRI, 5 November 2026 akan menjadi titik awal terjadinya demo-demo liar seperti pada Agustus 2025.”
Ali memaparkan dugaan skenario adu domba dengan menghadirkan massa tandingan yang disamarkan sebagai pendukung Roy Suryo dan Dokter Tifa untuk berhadapan dengan ribuan massa pendukung Solo. Rekayasa bentrokan tersebut dinilai disengaja agar meluas ke seluruh Jakarta demi menekan parlemen.
“Bentrokan sengaja diciptakan untuk meletus dan meluas ke seluruh penjuru Jakarta, guna memaksa DPR menunda sidang pernyataan sikap politik atas pemakzulan Gibran sekaligus dijadikan alat tawar (bargaining chip) kepada Prabowo.”
Sebagai informasi, Listyo Sigit resmi dicopot dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan digantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto, sebelum akhirnya ditahan sejak Selasa malam (3/11/2026) atas kasus penyadapan ilegal. Di sisi lain, desakan agar Gibran mundur dari kursi wakil presiden menguat di parlemen, seperti yang disuarakan anggota DPR Sarifuddin Sudding, lantaran Gibran dinilai telah kehilangan legitimasi moral serta beririsan dengan gelombang aksi kelompok masyarakat sipil seperti Forum Kebangsaan DIY.
Tekanan politik ini kian memuncak menyusul putusan lembaga peradilan terkait keabsahan dokumen pendidikan sang Wapres. Pada 6 Oktober 2026, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA luar negeri. Disusul pada 30 Oktober 2026, MA memutus Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
