Jakarta,REDAKSI17.COM – Peradilan Tertinggi Telah Memutuskan Secara Sah dan Final, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lain Buktikan Keabsahan Ijazah
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi sorotan di tengah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah hasil keputusan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding. Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum final karena tidak ada pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
GIBRAN DISEBUT BUKAN PIHAK DALAM PERKARA MA
Yusril menjelaskan, salah satu persoalan mendasar dalam perkara tersebut adalah posisi Gibran yang tidak tercatat sebagai tergugat intervensi dalam gugatan di MA.
Dengan posisi tersebut, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan banding maupun PK dalam perkara tersebut.
Adapun pihak tergugat dalam sengketa itu adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebagai instansi yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada 2019.
Namun, hingga saat ini, menurut Yusril, kementerian tersebut tidak mengajukan PK atas putusan MA.
“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelasnya.
Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019. MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA kemudian melakukan pengujian terhadap substansi objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
YUSRIL NILAI PERKARA DI PTUN BISA KEHILANGAN OBJEK SENGKETA
Yusril juga menyinggung kemungkinan kelanjutan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, setelah MA membatalkan surat keterangan penyetaraan tersebut, perkara di PTUN berpotensi tidak lagi memiliki objek untuk disengketakan.
Ia bahkan memperkirakan pengadilan dapat menghentikan pemeriksaan perkara tersebut apabila objek sengketanya sudah tidak ada.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.
Pernyataan ini menjadi perhatian karena sebelumnya Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap berjuang melalui PTUN, menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mempersiapkan langkah hukum.
Kini, muncul perbedaan penjelasan mengenai peluang kelanjutan proses hukum tersebut. Gibran menyatakan masih mendapat arahan untuk memperjuangkan persoalannya, sementara Yusril menilai putusan MA dan MK telah menutup sejumlah jalur hukum yang sebelumnya tersedia.
SOAL HAK MENYATAKAN PENDAPAT DPR, YUSRIL PILIH MENUNGGU
Di tengah polemik ijazah Gibran, Yusril juga menyoroti perkembangan di parlemen. Ia menyebut wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR mulai bergulir dan menggalang dukungan.
Menurut Yusril, persoalan tersebut perlu dilihat sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat/HMP). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” tandasnya.
Pernyataan Yusril menambah babak baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Perhatian publik kini tertuju pada pelaksanaan putusan MA oleh Kemendikdasmen, langkah hukum yang akan diambil Gibran, serta perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Meski demikian, proses hukum terkait surat penyetaraan pendidikan dan wacana politik di parlemen merupakan dua persoalan berbeda yang memiliki mekanisme masing-masing.
