JAKARTA,REDAKSI17.COM – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat informasi tentang perjanjian antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perjanjian tersebut berkaitan dengan opsi mundurnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran sudah menemui Prabowo. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut sudah mengungkapkan niatnya untuk mundur kepada Prabowo.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (10/11/2026).
“Beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri.”
Sehari sebelum kabar Gibran menyampaikan niat mundur, Denny mengklaim mendapat informasi tentang perjanjian antara ayah Gibran dan Prabowo.
“Dari berbagai, sumber saya juga mendapatkan informasi adanya perjanjian antara Joko Widodo dengan Presiden Prabowo,” kata Denny dalam video yang diunggah di kanal YouTube dia, Senin, (9/11/2026).
Denny mengatakan isi perjanjian itu hanya diketahui oleh Jokowi dan Prabowo. Meski demikian, dia menduga perjanjian itu ditulis tangan, bukan diketik, demi menjaga keautentikannya.
Menurut Denny, seandainya dia menjadi pihak yang menyusun perjanjian itu, maka salah satu hal yang dimasukkannya ke dalam perjanjian itu adalah pemberian perlindungan hukum kepada Jokowi dan keluarganya.
Denny menggambarkan salah satu titik negosiasi ketika mendiskusikan opsi mundurnya Gibran adalah Gibran mundur dengan kompensasi, dengan tawaran tidak ada proses hukum lanjutan kepada tidak hanya Gibran, tapi juga Joko Widodo dan keluarganya.
Denny berkata hal seperti itu penting, salah satunya karena saat ini ada skandal dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Kasus itu serius karena oleh sebagian pihak sudah dikaitkan dengan dugaan makar sehingga pelaku bisa terancam hukuman mati.
Sementara itu, hingga kini Bareskrim Mabes Polri belum mengungkapkan dalang di balik penyadapan Prabowo. Namun, sejumlah orang mengaitkan penyadapan itu dengan “geng Solo”.
Denny menilai mundurnya Gibran yang kemudian mendapat kompensasi berupa tidak dilanjutkannya proses hukum tentu menjadi wajar kalau dijadikan salah satu bahan yang dinegosiasikan dan didiskusikan bagi penegakan hukum.
Menurut Denny, pilihan untuk mendorong Gibran mundur dengan pertimbangan tidak akan ada proses hukum lanjutan kepada Jokowi dan keluarganya sekarang menjadi bahan diskusi sejumlah kalangan, terutama yang mendapat informasi tentang kemungkinan mundurnya Gibran.
Perjanjian itu sendiri, menurut Denny, isinya hanya diketahui Jokowi dan Prabowo — klaimnya belum terverifikasi, dan yang pasti baru satu: Gibran sudah menyampaikan niat mundur ke Prabowo.
