Umbulharjo,REDAKSI17.COM-Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat upaya penanganan permasalahan gizi balita sebagai bagian dari langkah menekan angka stunting.
Hal ini disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat menjadi narasumber dalam FGD Percepatan Penanganan Stunting di Kota Yogyakarta yang di inisiasi oleh Sekretariat DPRD DIY.
Acara yang dihadiri oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kelurahan se Kota Yogyakarta ini digelar di RM Ingkung Grobog, Selasa (10/11/2026).
Dalam paparannya Hasto mengatakan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) September 2026, prevalensi stunting balita di Kota Yogyakarta tercatat sebesar 8,10 persen atau sebanyak 734 anak. Angka tersebut menurun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 8,24 persen atau 753 balita.
Untuk itu, Hasto menekankan pentingnya penguatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menurutnya, upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini dengan memastikan setiap balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara berkala.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami kondisi stunting. Kita harus melakukan deteksi sejak awal, terutama ketika berat badan anak tidak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut harus segera diketahui dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi permasalahan gizi yang lebih serius,” ujar Hasto.
Berdasarkan data PSG September 2026, selain 734 balita yang mengalami stunting, terdapat 841 balita atau 9,28 persen dengan kondisi berat badan kurang. Kemudian, sebanyak 345 balita atau 3,81 persen mengalami gizi kurang dan 12 balita atau 0,13 persen masuk kategori gizi buruk.
Sementara itu, jumlah balita dengan kondisi berat badan tidak naik mencapai 3.856 anak atau 41,39 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pemantauan pertumbuhan balita di Kota Yogyakarta.
Hasto menilai, Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi permasalahan pertumbuhan anak. Melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin, kondisi balita dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan bisa segera dilakukan sesuai kebutuhan.
“Posyandu harus benar-benar menjadi tempat pemantauan tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan tidak terpantau. Karena itu, saya mendorong agar seluruh keluarga memiliki kesadaran untuk membawa balitanya ke Posyandu setiap bulan,” ungkapnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat.
“Kehadiran orang tua dalam kegiatan Posyandu menjadi bagian penting untuk memastikan kondisi pertumbuhan anak terpantau secara berkelanjutan,” tandasnya.
Berdasarkan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat atau indikator D/S, Pemkot Yogyakarta menargetkan kehadiran balita ke Posyandu dapat mencapai 100 persen. Namun, capaian partisipasi yang konsisten mencapai 100 persen selama 12 bulan berturut-turut, mulai September hingga Desember 2025 serta Januari hingga September 2026, baru diraih enam kelurahan.
Keenam kelurahan tersebut yakni Patehan, Keparakan, Brontokusuman, Wirogunan, Giwangan, dan Patangpuluhan. Jumlah tersebut baru mencapai 13,33 persen dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta.
“Partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Kita ingin seluruh balita datang ke Posyandu setiap bulan. Jangan menunggu anak sakit atau mengalami gangguan pertumbuhan baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Pemantauan rutin merupakan langkah penting untuk menjaga tumbuh kembang anak,” tegas Hasto.
Dalam penanganan balita bermasalah gizi, Pemkot Yogyakarta juga menerapkan intervensi secara bertahap dengan melibatkan Puskesmas, Posyandu, hingga rumah sakit.
Balita yang mengalami permasalahan pertumbuhan mendapatkan penanganan melalui Puskesmas untuk mengatasi tanda-tanda permasalahan atau red flag, disertai pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di Posyandu selama dua minggu, empat minggu, hingga delapan minggu sesuai tahapan intervensi.
“Untuk kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, intervensi dilakukan melalui Puskesmas bersama rumah sakit. Sementara itu, balita dengan kondisi gizi buruk mendapatkan tatalaksana di rumah sakit. Adapun penanganan stunting dilaksanakan sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK),” jelasnya.
Hasto menegaskan, penanganan permasalahan gizi harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan setiap balita yang teridentifikasi mengalami gangguan pertumbuhan mendapatkan tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing.
“Penanganannya harus berjenjang dan tepat sasaran. Balita yang mengalami masalah pertumbuhan harus segera ditangani, mulai dari pemantauan di Posyandu, pemeriksaan di Puskesmas, hingga mendapatkan pelayanan rumah sakit apabila memang diperlukan,” jelasnya.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, hasil PSG September 2026 menunjukkan seluruh 14 kemantren di Kota Yogyakarta telah mencatat prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Kemantren Pakualaman menjadi wilayah dengan prevalensi stunting terendah, yakni 4,43 persen. Disusul Mantrijeron sebesar 6,03 persen, Danurejan 6,59 persen, Gondokusuman 6,99 persen, Wirobrajan 7,26 persen, Jetis 7,27 persen, Gondomanan 7,69 persen, Gedongtengen 7,71 persen, Mergangsan 8,17 persen, Tegalrejo 8,43 persen, Umbulharjo 8,56 persen, Ngampilan 8,64 persen, dan Kraton 9,39 persen.
Sementara pada tingkat kelurahan, Ngupasan menjadi wilayah dengan prevalensi stunting terendah sebesar 3,70 persen. Berikutnya Purwokinanti 4,07 persen, Demangan 4,49 persen, Gedongkiwo 4,61 persen, Panembahan 4,80 persen, dan Gunungketur 5 persen.
Di sisi lain, terdapat tujuh kelurahan yang masih mencatat prevalensi stunting di atas 10 persen. Kelurahan tersebut yakni Bener sebesar 10,40 persen, Patehan 10,61 persen, Prenggan 10,61 persen, Sorosutan 10,64 persen, Keparakan 11,17 persen, Kadipaten 13,56 persen, dan Purbayan 15,33 persen. Purbayan menjadi kelurahan dengan persentase stunting tertinggi dalam hasil pemantauan September 2026.
Selain prevalensi stunting, perkembangan positif juga terlihat dari angka insiden stunting atau kasus baru. Data evaluasi menunjukkan rata-rata insiden stunting di Kota Yogyakarta hingga Desember 2025 sebesar 1,23 persen.
“Sementara hingga Agustus 2026, angka tersebut turun menjadi 0,43 persen. Capaian ini berada di bawah target nasional untuk insiden stunting sebesar 3 persen,” katanya.
Meski demikian, Pemkot Yogyakarta masih perlu meningkatkan keberhasilan program perbaikan gizi. Dalam evaluasi yang dilakukan, capaian indikator keberhasilan program atau N/D’ disebut masih berada di bawah target nasional.
“Salah satu langkah perbaikan yang ditekankan adalah menekan persentase balita yang mengalami berat badan tidak naik hingga di bawah 27 persen. Target tersebut menjadi penting mengingat jumlah balita dengan berat badan tidak naik masih mencapai 41,39 persen,” tandasnya.
Hasto berharap seluruh jajaran kewilayahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta keluarga dapat memperkuat kolaborasi dalam melakukan pemantauan dan penanganan permasalahan gizi balita.
“Keberhasilan menurunkan stunting harus diikuti dengan perbaikan kondisi gizi anak secara menyeluruh. Kita tidak hanya mengejar penurunan angka stunting, tetapi juga memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik dan pertumbuhan yang optimal. Karena itu, pemantauan harus terus dilakukan dan setiap permasalahan harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto, mengatakan kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan serta merumuskan langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Yogyakarta.
Menurutnya upaya penanganan stunting memerlukan langkah yang terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki peran dalam penanganan persoalan tersebut.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program penanganan stunting secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta,” tandasnya.
