Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta optimistis meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor pada 2026. Optimisme ini didukung berbagai kebijakan dan program Pengarusutamaan Gender (PUG) yang melibatkan lintas perangkat daerah serta memberikan akses setara bagi perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Hal tersebut disampaikan dalam verifikasi lapangan APE oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI secara daring melalui Zoom Meeting. Pemkot Yogyakarta mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Kamis (12/11).
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyampaikan komitmen PUG diwujudkan melalui kebijakan, kelembagaan, penganggaran, hingga program pelayanan masyarakat. Salah satu landasannya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan diturunkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023.
“Pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah diwujudkan melalui capaian pembangunan dan praktik nyata,” ungkapnya.
Sejumlah program yang dijalankan antara lain UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Sekolah Lansia, serta Unit Layanan Disabilitas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Pemkot Yogya juga mengembangkan Musrenbang Afirmasi GEDSI untuk mengakomodasi aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, warga miskin, dan lansia dalam perencanaan pembangunan.
Di bidang pemberdayaan perempuan, terdapat Koper Kota (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta) yang menyediakan ruang belajar, pendampingan, dan ruang aman bagi perempuan rentan serta penyintas kekerasan. Sementara program Pandu Sagita atau Pemantauan Terpadu Permasalahan Gizi Balita yang terintegrasi dengan Jogja Smart Service (JSS) digunakan untuk memantau permasalahan gizi ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting.
Keberpihakan kepada warga kurang mampu juga diwujudkan melalui program bedah rumah dengan target 200 rumah tidak layak huni pada 2026. Program tersebut mengandalkan dukungan CSR, Baznas, dan berbagai pihak tanpa menggunakan APBD. Selain itu, tersedia Jaminan Pendidikan Daerah, bantuan jaminan kesehatan, serta program Satu Kampung Satu Bidan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan.
Menurut Budi, berbagai kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menjadi capaian administratif. Ia menyebut IPM Kota Yogyakarta meningkat dari 89,5 pada 2025 menjadi 90,48 pada 2026.
“Indikator tersebut tentu saja tidak sekadar angka-angka, tetapi bagaimana kita berupaya agar kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu semakin meningkat,” katanya.
Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan pada penilaian dua tahun sebelumnya Kota Yogyakarta memperoleh APE kategori Pratama. Berdasarkan hasil penilaian sementara tahun ini, Kota Yogyakarta berada pada kategori Mentor sehingga menjalani verifikasi lapangan untuk memastikan berbagai indikator yang telah dipenuhi.
“Semua OPD sudah melakukan berbagai upaya terkait pengarusutamaan gender. Bagaimana perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya terfasilitasi di Kota Yogyakarta. Perda PUG juga menjadi penguat dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan,” jelasnya.
Ia optimistis dukungan pimpinan daerah, perangkat daerah, dan lembaga masyarakat dapat mengantarkan Kota Yogyakarta meraih kategori Mentor.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan KemenPPPA RI, Eny Widiyanti, menjelaskan verifikasi lapangan merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2025 untuk penetapan penerima APE 2026.
Menurutnya, tahapan penilaian telah melalui verifikasi mandiri dan administrasi. Verifikasi lapangan dilakukan secara uji petik untuk mendalami, mengonfirmasi, dan memvalidasi data serta dokumen pendukung yang disampaikan pemerintah daerah.
“Verifikasi lapangan ini tujuannya untuk pendalaman, konfirmasi, validasi. Harapannya, hasil verifikasi ini dapat menyempurnakan nilai-nilainya sehingga kita dapat menghapus kata calon menjadi penerima PPE,” ujarnya.
Eny juga mengapresiasi komitmen seluruh pimpinan dan perangkat daerah yang telah mengikuti proses penilaian. Ia menegaskan seluruh tahapan harus menjunjung integritas serta mengingatkan agar tidak ada pemberian dalam bentuk apa pun kepada tim verifikasi yang berpotensi menjadi gratifikasi atau memengaruhi hasil penilaian.
