Beranda / Politik / Gde Sumarjaya Linggih Dorong Koperasi Pangkas Rantai Distribusi dan Bantu Petani

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Koperasi Pangkas Rantai Distribusi dan Bantu Petani

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat Kunjungan Kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, (18/11). Foto: dpr.go.id
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat Kunjungan Kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, (18/11). Foto: dpr.go.id

Cikarang,REDAKSI17.COM – DPR RI melalui Komisi VI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. Regulasi baru ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan koperasi, perbaikan sistem pengelolaan, serta penciptaan ekosistem usaha yang lebih modern, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyampaikan bahwa pembaruan undang-undang perkoperasian merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. Pengalaman dan kelemahan dalam praktik perkoperasian sebelumnya perlu dijadikan bahan evaluasi agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan bagi anggota koperasi.

Kepada wartawan, Gde menjelaskan bahwa aturan baru nantinya harus mampu mendorong koperasi menjadi institusi ekonomi kerakyatan yang dikelola secara profesional, efektif, dan kompetitif. Kejelasan aturan mengenai tata kelola dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kredibilitas koperasi di tengah masyarakat.

“Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar,” kata Gde saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/26).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Tanah Air. Menurutnya, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah belum tersedianya wadah usaha yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi masyarakat secara efektif.

Oleh karena itu, RUU Perkoperasian diharapkan dapat membuka ruang bagi koperasi untuk mengambil peran lebih besar dalam aktivitas ekonomi nasional. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas kemitraan koperasi dengan berbagai sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jaringan ritel modern, sehingga koperasi dapat terlibat langsung dalam rantai pasok dan distribusi barang.

Gde turut mencontohkan pentingnya memangkas jalur distribusi yang selama ini membuat harga kebutuhan dan sarana produksi menjadi lebih mahal. Dalam sektor pertanian, misalnya, penyaluran pupuk diharapkan dapat dilakukan secara lebih langsung dari produsen kepada koperasi tanpa harus melewati banyak tingkatan distributor. Langkah tersebut juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak yang kerap memengaruhi posisi tawar mereka.

Dengan sistem distribusi yang lebih ringkas dan terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menghadirkan efisiensi biaya sekaligus menyediakan akses kebutuhan pokok dan sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau. Penguatan fungsi koperasi ini juga diyakini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, termasuk kalangan generasi produktif serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mengakhiri keterangannya, Gde berharap pembahasan RUU Perkoperasian di Komisi VI DPR RI dapat menghasilkan solusi nyata terhadap persoalan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya petani. Ia menekankan pentingnya kehadiran koperasi dalam mendukung seluruh tahapan usaha pertanian, mulai dari persiapan produksi hingga pemasaran hasil panen.

“Jangan sampai persoalan yang terus menekan petani ini kita biarkan berlarut-larut. Harapan saya ini (RUU Perkoperasian) menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terus menekan petani, dari sebelum panen, sampai setelah panen. Ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan masyarakat.” Pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *