
Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan tersebut, menurutnya, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan karakter RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang formil yang mengatur hukum acara.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, selama pembahasan, Panitia Kerja (Panja) telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan ahli mengenai usulan pengaturan illicit enrichment. Namun, masukan yang diterima tidak seluruhnya mendukung ketentuan tersebut.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,� ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil kajian dan perbandingan menunjukkan bahwa sejumlah negara tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris. Ia juga menyebut pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain itu, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan regulasi formil yang berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun penghukuman.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,� jelasnya.
Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, yakni aspek HAM dan karakter hukum acara, Panja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset.
Penjelasan ini sekaligus menjawab aspirasi masyarakat sipil yang mengusulkan agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar turut diatur dalam regulasi tersebut. Habiburokhman menegaskan, berbagai pandangan telah dipertimbangkan selama pembahasan sebelum RUU disepakati untuk dibawa ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.






