Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama jajaran Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Jumat (22/5). Rombongan dipimpin langsung Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum BKOW NTB, Indah Dhamayanti Putri dan diterima oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penguatan peran kader di tingkat wilayah.
Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Umum BKOW NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi NTB bersama Gubernur NTB tengah mempertajam visi misi daerah melalui tiga program utama, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.
Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan berbagai persoalan sosial, termasuk stunting.
“Kami yakin sebelum berhasil memerangi kemiskinan ekstrem dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya, maka mustahil daerah kami bisa lebih maju dibandingkan daerah lain,” ujarnya.
Ia mengatakan, kunjungan ke Kota Yogyakarta dilakukan untuk melihat secara langsung bentuk intervensi pemerintah daerah, pola koordinasi lintas sektor, hingga peran pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan RW dalam menekan angka stunting dan kemiskinan.
Indah juga menyoroti pentingnya keberadaan kader posyandu dan kader pendamping keluarga dalam mendukung penurunan angka stunting di daerah.
“Kami sangat ingin mendengarkan pemaparan terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan Kota Yogyakarta, termasuk bagaimana peran kader berjalan di lapangan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Hasto Wardoyo mengungkapkan salah satu strategi Pemkot Yogyakarta dalam menekan angka stunting melalui pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis protein hewani bagi kelompok berisiko tinggi stunting.
Ia menyebut Pemerintah Kota Yogyakarta menerima dukungan anggaran sebesar Rp120 juta per kelurahan dari Dana Keistimewaan DIY yang difokuskan khusus untuk penanganan stunting.
Dana tersebut digunakan untuk penyediaan protein hewani seperti lele, ikan, dan telur bagi ibu hamil berisiko stunting, pasangan pengantin baru, hingga balita.
“Intinya protein hewani. Kemudian dibagikan oleh kader dan tim pendamping keluarga. Banyak keluarga yang tidak punya kulkas, sehingga penyimpanan dibantu di rumah kader sebelum dibagikan,” jelas Hasto.
Program tersebut telah berjalan memasuki tahun kedua dan menunjukkan hasil signifikan. Hasto menyebut angka stunting di Kota Yogyakarta yang sebelumnya berada di angka 14 persen kini turun menjadi 8,16 persen.
Ia menegaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari keterlibatan lurah hingga kader di tingkat wilayah yang diminta aktif memantau kondisi warganya, termasuk data ibu hamil dan anak berisiko stunting.
“Lurah harus hafal ibu hamil di wilayahnya. Bahkan saya bilang yang menghamili siapa juga harus tahu,” ujar Hasto yang disambut tawa peserta.
Selain fokus pada stunting, Hasto juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ia meminta para lurah aktif mengawasi persoalan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kerja bakti bersama warga.
