Oleh : Mohammad Basyir Zubair (EMBAS)
Tidak ada nama yang lebih bergema di Tatar Sunda selain Prabu Siliwangi, si Macan putih. Raja yang moksa. Leluhur yang dipercaya masih menjaga tanah Pasundan dari alam gaib. Setiap orang Sunda, dari anak kecil sampai sesepuh adat, tahu nama ini.
Tapi coba ajukan satu pertanyaan sederhana kepada siapa pun yang menyebut nama itu dengan bangga: Prabu Siliwangi yang mana? Karena jawabannya, kalau kita mau jujur membuka naskah-naskah Sunda kuno, tidak sesederhana yang kita kira.
Prabu Siliwangi bukan nama orang. Ia adalah gelar. Dan gelar itu dipakai bukan oleh satu raja, melainkan oleh delapan.
SILIH + WANGI : BUKAN NAMA, TAPI PENGGANTI. Mari mulai dari akar katanya.
FAKTA : Asal-usul Kata “Siliwangi”
Nama Siliwangi berasal dari dua kata: silih (pengganti) dan wangi/wewangi (harum). Maknanya: ‘pengganti Prabu Wangi’ (sumber: Sejarah Cirebon, mengutip kajian para sejarawan Sunda; Kiwari.co.id).
Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630, sebuah naskah lakon pantun yang ditulis tahun 1518 M, saat Sri Baduga Maharaja masih hidup (sumber: Kiwari.co.id, mengutip naskah Wangsakerta).
Naskah Wangsakerta sendiri menulis dalam bahasa Jawa Kuno: ‘Kawalya ta wwang Sunda lawan ika wwang Carbon mwang sakweh ira wwang Jawa Kulwan anyebuta Prabhu Siliwangi raja Pajajaran. Dadyeka dudu ngaran swaraga nira’, artinya: hanya orang Sunda, Cirebon, dan Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi sebagai raja Pajajaran; itu bukan nama pribadinya (sumber: Kiwari.co.id; Rodovid.org).
Berhenti sejenak di kalimat terakhir itu. Naskah yang menjadi sumber utama nama “Prabu Siliwangi” justru secara eksplisit menyatakan: ini bukan nama pribadi. Ini gelar yang diberikan rakyat karena segan menyebut nama asli raja yang dianggap agung dan suci.
DELAPAN RAJA, SATU GELAR
Dan inilah bagian yang paling jarang dibahas terbuka.
Prabu Siliwangi I Sampai VIII
Menurut kajian filolog Prof. Ayatrohaedi, gelar Prabu Siliwangi disandang oleh delapan raja Sunda, dimulai dari Niskala Wastu Kancana hingga Suryakancana, raja terakhir Pajajaran sebelum keruntuhan tahun 1579 (sumber: Sketsa Nusantara, mengutip kanal YouTube David Effendi; RCTI+ News).
Argumen ini diperkuat naskah Wangsakerta yang menyebut Suryakancana sebagai ‘Prabu Siliwangi VIII’ yang moksa, menghilang secara mistis (sumber: Sketsa Nusantara).
Sejarawan lain menyatakan setidaknya ada dua raja yang bergelar Prabu Siliwangi: Sri Baduga Maharaja dan kakeknya, Niskala Wastu Kancana (sumber: Sejarah Cirebon).
Jadi yang selama ini kita bayangkan sebagai “satu raja legendaris bernama Siliwangi”, dalam catatan filologis, sebenarnya adalah rangkaian delapan raja yang berbeda, dipisahkan oleh puluhan tahun, oleh ibu kota yang berbeda, bahkan oleh garis keturunan yang bercabang.
KETIKA SATU GELAR DIPEREBUTKAN DUA ORANG SEKALIGUS
Yang membuat kekusutan ini makin menarik: bahkan untuk raja yang paling identik dengan nama itu, Sri Baduga Maharaja, ada perdebatan filologis yang serius tentang siapa sebenarnya yang berhak disebut “silih” (pengganti) dari Prabu Wangi.
DEBAT ILMIAH : Siapa Sebenarnya ‘Prabu Wangi’ yang Digantikan ?
Tradisi populer Sunda menganggap Sri Baduga Maharaja adalah Prabu Siliwangi, putra dari Wastu Kancana, dan Wastu Kancana sendiri yang disebut Prabu Wangi.
Namun Pangeran Wangsakerta, penyusun naskah Wangsakerta, justru berpendapat lain: tokoh ‘Prabu Wangi’ yang asli adalah Maharaja Linggabuana, raja yang gugur dalam Perang Bubat tahun 1357 M. Penggantinya (‘silih’-nya) menurut Wangsakerta bukan Sri Baduga, melainkan Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga sendiri, yang dalam naskah itu disebut juga Prabu Wangisutah (sumber: P2K STEKOM Semarang, ensiklopedia akademik, mengutip kajian Amir Sutaarga 1965 dan Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara II/4).
Sumber lain (NU Online Jabar) memberi tafsir ketiga: Siliwangi berarti pengganti Prabu Wangi (Linggabuana) yang gugur di Bubat, namun yang dimaksud pengganti dalam keberanian dan representasi adalah Jayadewata (Sri Baduga), sementara secara perilaku dan kepemimpinan ia merepresentasikan kakeknya, Wastu Kancana.
Artinya: di antara para ahli filologi Sunda sendiri, tidak ada konsensus tunggal siapa ‘Prabu Wangi’ yang asli dan siapa ‘silih’-nya yang sah. Tiga sumber, tiga versi.
Bahkan gelar ‘pengganti yang harum’ itu sendiri sedang diperebutkan maknanya oleh tiga generasi sejarawan. Lalu bagaimana mungkin kita masih membayangkan Prabu Siliwangi sebagai satu sosok tunggal yang utuh?
KENAPA SATU ORANG BISA JADI DELAPAN?
Jawabannya ada pada budaya politik Sunda kuno itu sendiri. Dalam tradisi lama, menyebut nama asli raja secara langsung dianggap tidak sopan, raja dipandang agung dan suci, sehingga rakyat segan menyebut namanya. Maka juru pantun mempopulerkan sebutan kehormatan, bukan nama pribadi.
Mekanismenya mirip dengan gelar Sultan, Paduka, atau Yang Mulia di banyak tradisi monarki dunia, sebuah cangkang kehormatan yang dipakai turun-temurun, melekat pada jabatan, bukan pada satu manusia. Bedanya, di Sunda, cangkang itu begitu kuat sehingga generasi-generasi setelahnya justru melupakan bahwa itu cangkang, dan menganggapnya sebagai satu sosok tunggal yang hidup ratusan tahun.
BATAS KLAIM YANG HARUS JUJUR DISAMPAIKAN
BATAS KLAIM
Sumber utama untuk klaim ‘delapan Prabu Siliwangi’ adalah naskah Wangsakerta. Naskah ini diperkirakan disusun di Cirebon sekitar abad ke-17, jauh setelah masa Pajajaran, dan keasliannya sebagai sumber sejarah primer masih diperdebatkan secara akademis di kalangan sejarawan dan filolog Indonesia.
Karena itu, daftar ‘delapan raja’ dan urutannya sebaiknya dibaca sebagai tradisi historiografi yang berkembang di kalangan keturunan dan pewaris budaya Sunda bukan sebagai fakta yang setara dengan prasasti kontemporer seperti Batutulis atau Kawali.
Yang dapat dipastikan dari sumber yang lebih kuat (Kropak 630, 1518 M, ditulis semasa Sri Baduga masih hidup): nama ‘Siliwangi’ sudah digunakan sebagai gelar kehormatan, bukan nama pribadi, dan sudah lazim sebelum era Wangsakerta menuliskannya kembali.
BUKAN MENGECILKAN, TAPI MELURUSKAN
Penting digarisbawahi: tulisan ini sama sekali tidak bermaksud mengecilkan kebesaran Prabu Siliwangi sebagai simbol identitas Sunda. Justru sebaliknya.
Kalau “Prabu Siliwangi” adalah gelar yang dipakai delapan generasi raja terbaik Pajajaran, itu berarti standar kepemimpinan yang diwakili gelar itu begitu tinggi, sehingga delapan raja berbeda dianggap layak menyandangnya. Itu bukan kelemahan sejarah. Itu justru bukti betapa kuatnya cita rasa kepemimpinan ideal dalam budaya politik Sunda.
Siliwangi bukan satu manusia yang abadi. Siliwangi adalah standar kepemimpinan yang begitu tinggi, sehingga butuh delapan raja terbaik untuk terus menghidupkannya.
Dan mungkin di situlah pelajaran sebenarnya bagi kita hari ini: jangan mencari satu sosok penyelamat tunggal yang akan datang dan menyelesaikan semua masalah. Budaya Sunda kuno sendiri sudah mengajarkan bahwa kepemimpinan besar adalah estafet, gelar yang harus terus diperjuangkan ulang oleh setiap generasi, bukan ditunggu kedatangannya dari satu titisan.
DAFTAR PUSTAKA
“Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran Pertama,” Sejarah Cirebon, historyofcirebon.id, 17 Maret 2020.
“Sri Baduga Maharaja,” Kiwari, kiwari.co.id. Memuat kutipan langsung naskah Wangsakerta dan Kropak 630 (1518 M).
“Masyarakat Sunda Harus Tahu: Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Merupakan Putera Prabu Niskala,” Bedanews, bedanews.com, 11 September 2023.
“Misteri Prabu Siliwangi, Raja Legendaris Kerajaan Sunda,” News+ RCTI+, rctiplus.com, 17 Juli 2025.
“Bukan Nama Sesungguhnya, Benarkah Gelar Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Masih Memicu Perdebatan?” Sketsa Nusantara, sketsanusantara.id, 16 September 2024, mengutip kajian Prof. Ayatrohaedi.
“Sri Baduga Maharaja,” Ensiklopedia P2K STEKOM Semarang, p2k.stekom.ac.id, mengutip Amir Sutaarga (1965) dan Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara II/4.
“Menelisik Siapakah Prabu Siliwangi,” NU Online Jabar, jabar.nu.or.id, 31 Agustus 2020.
Catatan epistemik: artikel ini secara sengaja menyandingkan beberapa versi tafsir yang saling berbeda, bukan untuk membingungkan, tapi untuk menunjukkan bahwa kerumitan ini ada di sumber-sumber primer itu sendiri, bukan dikarang oleh penulis. Status naskah Wangsakerta sebagai sumber sejarah masih diperdebatkan dan harus dibaca dengan kehati-hatian filologis, sebagaimana ditegaskan dalam kotak BATAS KLAIM.
Yogyakarta 22 Juni 2026
