Jakarta,REDAKSI17.COM – Ketahanan kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi sorotan setelah kedua negara kembali terlibat aksi militer di sekitar Selat Hormuz.
Padahal, belum lama ini Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan menghentikan konflik di seluruh front serta mencegah dimulainya perang baru.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan hubungan kedua negara. Pada satu sisi, aksi saling serang memicu kekhawatiran gencatan senjata gagal dipertahankan. Pada sisi lain, implementasi MoU masih terus berjalan sehingga peluang diplomasi belum sepenuhnya tertutup.
Ketegangan meningkat setelah AS melancarkan serangan terhadap Iran pada 26 Juni 2026 sebagai respons atas dugaan serangan Iran terhadap kapal kargo berbendera Singapura, M/V Ever Lovely, sehari sebelumnya saat melintasi Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya, US Central Command (Centcom) menyebut serangan tersebut merupakan respons tegas terhadap aksi Iran.
“Pasukan Komando Pusat AS (Centcom) melancarkan serangan terhadap Iran pada tanggal 26 Juni sebagai tanggapan tegas atas serangan kemarin terhadap sebuah kapal komersial yang sedang melintasi Selat Hormuz,” katanya, dikutip dari X @Centcom.
Centcom menjelaskan pesawat tempurnya menyerang lokasi penyimpanan rudal, pesawat nirawak (drone), dan radar pesisir Iran. Menurut AS, tindakan Iran terhadap kapal komersial melanggar gencatan senjata sekaligus mengganggu kebebasan navigasi di salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia.
Sebelum insiden tersebut, Otoritas Urusan Selat Teluk Persia (PGSA) Iran telah memperingatkan seluruh kapal agar tetap menggunakan jalur pelayaran resmi yang ditetapkan pemerintah Iran.
PGSA menegaskan kapal yang berlayar di luar jalur resmi tidak akan memperoleh perlindungan jalur aman maupun jaminan lainnya.
“Segala konsekuensi yang timbul akibat navigasi melalui jalur yang tidak sah akan menjadi tanggung jawab pemilik, operator, dan komandan kapal,” kata PGSA, dikutip dari Tasnim News.
Iran juga mengaku mendeteksi pesawat militer Israel mendekati wilayah udaranya melalui negara tetangga. Militer Iran menilai pergerakan tersebut sebagai ancaman.
“Kami menyatakan bahwa jika AS tidak mampu menahan dan mengendalikan rezim Zionis, Republik Islam Iran tidak akan mentolerir ancaman apa pun terhadap merek dan akan menanggapi tindakan berbahaya ini sebagai hak,” lanjutnya.
Korps Garda Revolusi Islam Iran membantah tuduhan melanggar gencatan senjata. Menurut mereka, justru AS yang lebih dahulu melanggar kesepakatan dengan melancarkan serangan udara ke wilayah Iran.
Kesepakatan damai antara AS dan Iran mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. MoU yang terdiri atas 14 poin itu mencakup beberapa komitmen penting, antara lain:
- Penghentian operasi militer dan gencatan senjata.
- Penghentian konflik di seluruh front, termasuk Lebanon.
- Pengaturan keamanan dan navigasi sementara di Selat Hormuz.
- Pembentukan komite kerja untuk mengawasi implementasi kesepakatan.
- Izin ekspor minyak Iran.
- Proses pelepasan aset Iran yang dibekukan.
Sebagai tindak lanjut, kedua negara juga menggelar perundingan di Swiss untuk membahas implementasi berbagai poin dalam MoU.
Presiden Donald Trump menilai Iran telah melanggar gencatan senjata sehingga harus menghadapi konsekuensi. Saat ditanya mengenai respons AS, Trump hanya menjawab singkat.
“Anda akan mengetahuinya,” ujar Trump.
Meski demikian, Trump kemudian mengeklaim Iran meminta pertemuan di Doha, Qatar.
“Iran telah meminta pertemuan. Itu akan berlangsung besok di Doha,” lanjutnya.
Gedung Putih menyebut utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat Jared Kushner akan menghadiri pertemuan tersebut.
Namun, Iran membantah adanya agenda negosiasi langsung dengan AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan delegasi negaranya memang akan berangkat ke Doha, tetapi fokusnya adalah menindaklanjuti implementasi nota kesepahaman.
“Kami belum memasuki tahap negosiasi kesepakatan akhir,” tutur Esmaeil.
“Dalam beberapa hari mendatang, kami tidak akan mengadakan pertemuan negosiasi dengan pihak AS di tingkat mana pun,” lanjutnya.
Baghaei menjelaskan Iran saat ini lebih memprioritaskan pelaksanaan Pasal 10 mengenai ekspor minyak dan Pasal 11 mengenai pelepasan aset yang dibekukan.
Konflik terbaru di Selat Hormuz menunjukkan hubungan AS dan Iran masih sangat rapuh meski telah memiliki nota kesepahaman. Kedua negara saling menuduh sebagai pihak pertama yang melanggar gencatan senjata, sementara ketegangan juga dipengaruhi isu keamanan pelayaran dan aktivitas militer Israel di kawasan.
Meski demikian, implementasi MoU belum sepenuhnya berhenti. Proses pelaksanaan sejumlah pasal masih berjalan, termasuk terkait ekspor minyak Iran dan pelepasan aset yang dibekukan. Selain itu, komunikasi mengenai pengelolaan Selat Hormuz juga masih berlangsung melalui jalur diplomatik.
Selama kedua pihak tetap menjalankan implementasi nota kesepahaman, peluang mempertahankan kesepakatan damai masih terbuka. Namun, insiden militer berikutnya berpotensi menjadi ujian terbesar bagi upaya meredakan konflik dan menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah.
