JATENG.REDAKSI17.COM – Blusukan mantan Presiden Joko Widodo ke Lampung beberapa waktu lalu dinilai bukan sekadar kunjungan biasa.
Pengamat Politik REKSOBHUMI Indonesia, Dr M Kholidul Adib, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi konsolidasi politik untuk memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Menurut Adib, pemilihan Lampung sebagai titik awal safari politik Jokowi bukan tanpa alasan. Provinsi tersebut dinilai memiliki kesiapan struktur internal partai yang cukup matang untuk menjadi pijakan awal membangun kekuatan politik menuju Pemilu 2029.
“Blusukan Jokowi ke Lampung dapat dibaca sebagai langkah politik untuk merawat basis massa sekaligus menjaga pengaruh politiknya dalam rangka mengamankan masa depan dinasti politik keluarganya, terutama untuk posisi Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2029,” ujar Adib, Selasa (30/2/2026).
Ia menjelaskan, safari politik yang dilakukan Jokowi juga berpotensi menjadi instrumen strategis untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029 sekaligus memperkuat posisi tawar Gibran dalam konstelasi politik nasional.
Menurut Adib, langkah itu juga menjadi antisipasi terhadap kemungkinan dinamika koalisi politik mendatang, terutama jika skenario politik Prabowo-Gibran tidak lagi berlanjut pada kontestasi berikutnya.
Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan dirinya tidak pernah mengganggu presiden yang sedang berkuasa saat ia berada di luar pemerintahan, dinilai Adib sebagai sinyal politik yang penting.
“Pernyataan itu bisa dimaknai sebagai bentuk respons halus dari Prabowo. Ada indikasi beliau mulai merasa kurang nyaman dengan gerakan Jokowi yang mulai aktif membangun kekuatan politik di akar rumput, padahal Pemilu 2029 masih cukup lama,” jelasnya.
Adib menilai ucapan Prabowo itu juga bisa dibaca sebagai pesan agar mantan pemimpin memberikan ruang penuh kepada pemerintahan saat ini untuk bekerja tanpa intervensi politik yang berlebihan.
Lebih jauh, Adib melihat dinamika hubungan antara Prabowo dan Jokowi saat ini dapat dianalisis melalui teori relasi kuasa (power relations), di mana politik dipandang sebagai arena perebutan pengaruh antarfaksi dalam pemerintahan.
“Publik mulai melihat adanya friksi antara Prabowo dan Jokowi. Ini merupakan benturan antara otoritas konstitusional Prabowo sebagai presiden dengan upaya gerbong politik Jokowi yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di lingkar kekuasaan,” katanya.
Ia menambahkan, aliansi Prabowo-Jokowi pada Pilpres 2024 pada dasarnya merupakan aliansi strategis yang bersifat pragmatis dan transaksional. Dengan pendekatan teori pilihan rasional, menurut Adib, kedua tokoh sama-sama berupaya memaksimalkan kepentingan politik masing-masing.
Namun, Adib mengingatkan bahwa aliansi semacam itu sangat rentan retak ketika mulai muncul perbedaan kepentingan, baik dalam pembagian sumber daya politik, distribusi jabatan, maupun skenario politik menuju Pemilu 2029.
“Politik itu dinamis. Tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang terus berubah. Yang terpenting, perbedaan kepentingan itu tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak memecah belah bangsa,” pungkasnya.
