Sleman,REDAKSI17.COM – Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menegaskan perannya sebagai “Rumah Pendidikan” melalui penyelenggaraan Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Rabu, 1 Juli 2026. Forum tahunan ini mempertemukan para pemimpin daerah, pendidik, pemerhati pendidikan, hingga elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berpihak pada anak.
Pemerintah Kabupaten Sleman, selaku tuan rumah, memaknai konferensi ini sebagai upaya mewujudkan transformasi pemikiran yang menempatkan keberhasilan pendidikan sebagai hasil kerja bersama. Dalam sambutannya, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menekankan bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan berkarakter.
“Sleman telah mengimplementasikan berbagai program nyata, di antaranya seperti Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, Program bantuan pendidikan untuk memastikan akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu.” ujar Harda.
Selain itu juga penyediaan lingkungan belajar yang bebas dari asap rokok dan mendukung tumbuh kembang anak, dan fokus pada kemampuan membaca anak sejak dini.
Selain itu, keberhasilan Sleman dalam mengelola pendidikan diakui karena konsistensi penggunaan data dalam pengambilan kebijakan, serta kolaborasi pentahelix dengan 78 kampus yang ada di wilayah tersebut.
Inisiator Forum KPI, Najelaa Shihab, menekankan bahwa tantangan terbesar dalam pendidikan bukanlah sekadar penyediaan akses atau beasiswa, melainkan perubahan paradigma. Ia menyatakan bahwa menempatkan anak sebagai subjek dalam proses pendidikan memerlukan perubahan lensa dari orang dewasa di sekitar mereka.
“Pendidikan yang berkualitas menjadi pondasi bagi masyarakat yang berdaya dan sejahtera,” ujar Najelaa. Ia juga mengapresiasi para pemimpin daerah yang tetap memprioritaskan anggaran pendidikan di tengah berbagai prioritas pembangunan lainnya yang mungkin memberikan hasil lebih instan.
Kabupaten Gunungkidul turut berbagi praktik baik dalam menghadapi tantangan geografis yang luas (mencakup hampir 50% wilayah DIY). Menghadapi kendala jarak tempuh ke sekolah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meluncurkan inovasi Sibona (Bus Sekolah) untuk mengantar jemput siswa di berbagai kapanewon [10].
“Guna menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun pernikahan dini, Gunungkidul meluncurkan gerakan “Genki Seko Gunung” (Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul).” papar Bupati Gunungkidu, Endah Subekti Kuntariningsih yang juga turut hadir dalam forum tersebut.
Program ini melibatkan kepala dusun untuk melakukan screening door-to-door terhadap anak putus sekolah dan mengarahkan mereka ke pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C. Komitmen ini dibuktikan dengan kenaikan anggaran beasiswa hingga tiga kali lipat pada tahun 2025, melampaui mandat 20% anggaran pendidikan.
Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya diisi dengan diskusi, tetapi juga pembelajaran partisipatif, pameran inovasi dari 17 kapanewon di Sleman, serta penyusunan janji publik dari para pemangku kepentingan.
Semangat yang diusung tetap berakar pada nilai luhur Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Penyelenggara berharap KPI 2026 menjadi titik awal lahirnya gerakan kolaboratif yang lebih kuat untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif demi masa depan bangsa.
