Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Di hadapan sembilan pejabat yang baru dilantik, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar seremoni. Bagi masyarakat, ukuran seorang pemimpin bukanlah kursi yang diduduki, melainkan manfaat yang ditinggalkan melalui kerja nyata. Karena itu, pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang dibangun atas integritas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan saat melantik dan mengambil sumpah sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (5/8). Dalam suasana khidmat, sembilan pejabat berdiri tegak mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Gubernur sebagai peneguhan komitmen untuk mengemban amanah dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sri Sultan menegaskan, jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.
“Hari ini Saudara menerima jabatan. Jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Sumpah yang Saudara ucapkan hari ini akan menjadi saksi atas bagaimana amanah itu dijalankan dari hari ke hari,” tegasnya.
Menurut Sri Sultan, kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi mengejar kekuasaan. Mengutip falsafah Wahyu Cakraningrat, ia mengingatkan bahwa amanah hanya diberikan kepada mereka yang memiliki integritas, keteguhan, dan kesediaan menjalani laku pengabdian.
“Kekuasaan dapat diberikan melalui satu lembar keputusan, tetapi kewibawaan tidak pernah lahir dari kertas. Kewibawaan lahir dari laku yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, sejarah, dan rakyat,” ujarnya.
Pelantikan ini sekaligus menandai penguatan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025. Melalui sistem tersebut, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas, bukan kedekatan ataupun persepsi semata.
“Dalam manajemen talenta, setiap ASN dinilai dari jejak kerja yang nyata, bukan berdasarkan kesan sesaat ataupun bisikan di lorong-lorong kekuasaan,” kata Sri Sultan.
Ia mengakui masih terdapat ego jabatan dan ego kelembagaan yang menjadi sekat dalam birokrasi. Pola pikir yang mengukur kehormatan seseorang hanya dari posisi dinilai bertentangan dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan harmoni melalui saling menghargai peran dan kontribusi. Karena itu, birokrasi DIY harus dibangun dengan budaya merit, di mana setiap aparatur memperoleh kepercayaan berdasarkan kualitas dan hasil kerja.
“Pemda DIY tidak dibangun oleh mereka yang paling tinggi kedudukannya, melainkan oleh mereka yang paling nyata sumbangsihnya. Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduki, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan,” tegas Sri Sultan.
Ia juga meminta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi pemimpin yang mampu merangkul seluruh aparatur, menghargai setiap kompetensi, dan membangun kolaborasi lintas perangkat daerah. Menurutnya, perubahan kepemimpinan di sejumlah OPD strategis harus menjadi momentum mempercepat kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pariwisata, perdagangan, hingga pelayanan sosial yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.
Sri Sultan berharap penerapan manajemen talenta melahirkan birokrasi berbudaya kerja SATRIYA yang adaptif, profesional, dan menjadi penggerak perubahan. Tantangan para pejabat yang baru dilantik, lanjutnya, bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai Keistimewaan DIY ke dalam kebijakan dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Anna Rina Herbranti sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Imam Pratanadi sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Ana Windyawati sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Aris Prasena sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Raden Suci Rohmadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Anton Raharja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Suyarno sebagai Kepala Dinas Sosial DIY, Atik Sudarmi sebagai Kepala Dinas Pariwisata DIY, serta Poniran sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY.
Melalui pelantikan ini, Pemda DIY menegaskan komitmennya membangun birokrasi berbasis merit yang menjunjung integritas, kompetensi, dan budaya kerja SATRIYA. Amanah yang diucapkan dalam sumpah jabatan diharapkan menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan berdampak bagi masyarakat. “Pelantikan ini hendaknya menjadi momentum percepatan pembangunan menuju makna hakiki Keistimewaan DIY, yakni meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, rakyat tidak akan mengingat tinggi rendahnya jabatan seseorang, melainkan jejak pengabdian yang ditinggalkan. Selamat bekerja dan mengabdi,” pungkas Sri Sultan.
Humas Pemda DIY
