Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali berada di jalur menuju target kemiskinan satu digit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2026 turun 0,38 persen poin menjadi 9,70 persen, penurunan tertinggi di Pulau Jawa. Capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan mampu menghadirkan program yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang dibangun secara konsisten di bawah arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dukungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta sinergi pemerintah kabupaten/kota dan seluruh mitra pembangunan.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menurunkan angka kemiskinan di DIY. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan dukungan Bapak Wakil Gubernur bersama pemerintah kabupaten/kota, kami terus memperkuat integrasi data agar setiap program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran,” ujar Ni Made di Kantor Sekretariat Daerah DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/8).
Menurut Ni Made, target DIY untuk mencapai kemiskinan satu digit sebenarnya telah dicanangkan sejak sebelum pandemi Covid-19. Meski sempat terdampak pandemi, tren penurunan pada Maret 2026 menunjukkan berbagai program yang dijalankan selama ini berada di jalur yang benar.
“Capaian ini masih on the track menuju target satu digit. Karena itu, kami tidak boleh cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut,” tegasnya.
Ni Made mengungkapkan keberhasilan tersebut lahir dari berbagai intervensi yang menyasar langsung masyarakat miskin. Selain Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Lumbung Mataraman, dan berbagai program pemberdayaan UMKM, Pemda DIY juga menjalankan Program Padat Karya yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Padat Karya bukan sekadar membangun infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sehingga mereka memperoleh kesempatan bekerja dan memiliki penghasilan tambahan,” jelasnya.
Salah satu bentuk nyata intervensi tersebut adalah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, hingga akhir 2025 telah tertangani 9.227 unit RTLH sejak 2023, terdiri atas 4.269 unit pada 2023, 3.135 unit pada 2024, dan 1.823 unit sepanjang Januari–Desember 2025. Penanganan tersebut didukung berbagai sumber pendanaan, meliputi APBD DIY, APBD kabupaten/kota, APBN, Dana Keistimewaan (Danais), DAK, CSR, dan sumber anggaran lainnya. Dari baseline 56.991 unit RTLH berdasarkan basis data 2022, jumlah rumah yang belum tertangani hingga akhir 2025 berkurang menjadi 47.764 unit. Perbaikan rumah layak huni menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas keluarga penerima manfaat.
Ni Made menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Peran masyarakat, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi sosial, perguruan tinggi, hingga komunitas menjadi bagian penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di DIY.
“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi adalah kunci. Terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu mengurangi kemiskinan di DIY sesuai kapasitasnya masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan penanganan kemiskinan harus mengedepankan pemberdayaan, bukan semata-mata bantuan sosial. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin ekstrem. Sementara itu, masyarakat usia produktif terus didorong melalui pelatihan, penguatan UMKM, akses usaha, peningkatan keterampilan, dan kewirausahaan agar semakin mandiri secara ekonomi.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 0,38 persen poin merupakan capaian yang menggembirakan karena menunjukkan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin tepat sasaran.
“Program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah langsung menyasar penduduk miskin dan didukung berbagai program yang menyentuh akar persoalan kemiskinan sehingga masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu orang, berkurang 13,9 ribu orang dibandingkan September 2025. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 16,9 ribu orang. Penurunan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan turun menjadi 9,55 persen, sedangkan di perdesaan menjadi 10,18 persen.
Perbaikan tersebut didukung kondisi ekonomi DIY yang tetap positif. Pada triwulan I-2026, ekonomi DIY tumbuh 5,84 persen (year on year), menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,05 persen, inflasi tetap terkendali, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 109,70, yang menunjukkan daya beli petani semakin membaik.
Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, menambahkan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemda DIY mulai mengintegrasikan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi pusat dan daerah tidak saling tumpang tindih serta semakin tepat sasaran.
Menurut Andreas Bayu, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota juga telah berkomitmen menyelaraskan data tunggal dan program penanggulangan kemiskinan. Saat ini telah dipetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren prioritas sebagai lokus percepatan penanganan kemiskinan. Meski demikian, intervensi tidak hanya difokuskan pada 18 wilayah tersebut, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah DIY.
“Sebanyak 98 persen perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Karena itu, tantangan kami adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, akses permodalan, dan daya saing UMKM agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sekaligus menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan,” kata Andreas.
Sejalan dengan arahan Gubernur DIY, Pemda DIY akan terus memperkuat integrasi data, memperluas kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas intervensi berbasis wilayah, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat agar target kemiskinan satu digit dapat dicapai secara berkelanjutan. Semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di DIY.
Humas Pemda DIY
