Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan menjadi perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Kulon Progo, Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut membahas pemutakhiran (cleansing) data dan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan pihak terkait. Diskusi menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai kondisi, tantangan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kulon Progo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Triyono menyampaikan, Pemkab Kulon Progo terus memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan selama ini bahkan berada jauh di atas ketentuan mandatory spending, rata-rata mencapai sekitar 25 persen dari APBD.
Namun, di tengah keterbatasan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Pemkab perlu mengatur anggaran secara cermat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami berharap masukan dan arahan dari Komisi IX, tentu harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo, terutama di sektor kesehatan,” ujar Triyono.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengapresiasi komitmen Pemkab Kulon Progo dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Cakupan kepesertaan JKN di Kulon Progo telah mencapai 99,15 persen, dengan tingkat keaktifan 93,24 persen. Sebanyak 52,87 persen peserta merupakan PBI JKN dan Kulon Progo memperoleh predikat Pratama dalam Universal Health Coverag (UHC Award) 2026.
Menurut Felly, capaian tersebut perlu terus diperkuat. Pemutakhiran data harus dilakukan secara hati-hati agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria tidak kehilangan perlindungan kesehatan.
“Kalau misalkan walaupun ini sudah UHC, tapi kalau mereka juga tidak mendapatkan layanan di pelosok-pelosok, ini juga tidak ada gunanya,” tegas Felly.
Karena itu, selain kepesertaan, kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Felly menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah yang aksesnya masih terbatas.
Hal tersebut sejalan dengan aspirasi Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko. Ia menyampaikan bahwa kondisi geografis wilayah pegunungan membuat sebagian warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit.
“Untuk wilayah lima kecamatan ini paling tidak ada rumah sakit tipe D untuk mengampu warga kami,” ujar Ambar. Ia berharap keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah utara dapat memperpendek jarak masyarakat menuju layanan medis.
Ambar juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat tetap memperoleh hak atas jaminan kesehatan, terutama di tengah proses pemutakhiran data berdasarkan desil.
“Kami berharap masyarakat tidak dipersulit dan hak-haknya bisa diterima,” katanya.
Felly menyebut usulan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah pegunungan menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, dengan kondisi fiskal Kulon Progo yang terbatas, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, mulai dari pemutakhiran data yang lebih akurat, reaktivasi kepesertaan yang cepat, hingga pemerataan fasilitas kesehatan.
Source: media center
