Henri menilai pola tersebut terlihat dari cara pemerintah menghadapi kritik, terutama ketika media maupun aktivis yang menyuarakan persoalan tertentu justru dituding sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan negara. Ia juga menyinggung dugaan permainan di balik aksi unjuk rasa 27 Agustus kemarin yang menurutnya menjadikan rakyat sebagai kambing hitam.
“Jarang kebenaran itu terungkap kecuali ada media yang berkomitmen berani membongkar realitas di balik panggung. Itu yang nampaknya ingin diperankan media, Tempo. Namun bagi Prabowo sang penguasa, wartawan Tempo justru dituding sebagai ‘Londo Ireng’ atau ‘Antek Asing’,” kata Henri.
Bagi Henri, pemberian label tersebut merupakan bagian dari strategi diskreditasi yang ia nilai dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Prabowo. Ia kemudian mengaitkannya dengan upaya membangun citra pemerintahan yang membawa kepentingan nasional.
“Prabowo lagi berusaha memframing dirinya sebagai kepentingan negara yang sedang mewujudkan ‘Make Indonesia Great Again’,” ungkapnya.
Henri kemudian menarik perbandingan dengan Donald Trump di Amerika Serikat. Menurutnya, strategi yang digunakan Prabowo memiliki kemiripan dengan konsep MAGA atau Make America Great Again yang identik dengan Trump.
“Suatu strategi yang nyontoh cara Trump di AS dengan MAGA. Prabowo dan Trump sama-sama menuding pengritiknya dengan konsep Discredit Strategy,” ucap Henri.
“Mendeskreditkan para aktivis dan media sebagai musuh, yang seolah anti kebesaran negara karena kepentingan asing. Trump menuding media dan pengritiknya sebagai fake news dan enemy of the people,” lanjutnya.
Sementara itu, Henri menilai pemerintahan Prabowo menggunakan istilah berbeda untuk menggambarkan pihak yang dianggap berseberangan. Ia menyoroti penggunaan istilah ‘Antek Asing’ dan ‘Londo Ireng’ terhadap para pengkritik.
“Prabowo sama saja melakukan hal yang mirip-mirip juga. Dengan istilah Antek Asing, dan Londo ireng. Itulah Discredit Strategy yang dipakai dengan menunjukkan sebutan buruk sebagai traitors, pengkhianat, terhadap para pengritik seolah melawan kepentingan negara,” terangnya.
Pada akhirnya, Henri mempertanyakan seberapa besar kepercayaan publik akan diberikan kepada pemerintah sebagai pihak yang berkuasa dibandingkan suara media dan aktivis yang menyampaikan kritik.
“Persoalannya siapa yang lebih dipercaya rakyat. Prabowo dan Pemerintah sebagai Penguasa? Atau suara media seperti Tempo dan para aktivis?” pungkasnya.
