RIYADH,REDAKSI17.COM— Sikap lunak Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap kelompok Houthi memunculkan pertanyaan tentang masa depan keamanan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Pada 12 September 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdiri di samping Perdana Menteri Irlandia Michael Martin di Dublin.
Dengan nada dingin, Trump mengatakan bahwa kelompok Houthi telah menghubungi pemerintahannya dan tidak ingin berperang dengan Amerika Serikat.
“Mereka mengizinkan kapal-kapal melintas,” ujar Trump. Ia juga meyakini situasi di kawasan tersebut akan “berjalan baik dan luar biasa”.
Pernyataan itu disampaikan ketika pasukan Houthi baru saja menuntaskan penguasaan atas wilayah pesisir Dhu Bab dan Pulau Perim atau Mayyun.
Kedua wilayah tersebut berada di sekitar Selat Bab Al-Mandab, jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan membagi selat itu menjadi dua lintasan pelayaran.
Sebelumnya, Houthi juga telah menguasai Pelabuhan Mokha yang memiliki nilai strategis. Dengan demikian, kelompok tersebut kini memiliki kehadiran langsung di pintu masuk salah satu jalur perairan terpenting di dunia.
Situasi ini semakin serius setelah Houthi mengumumkan rencana mengepung pasokan minyak Arab Saudi menuju Asia serta kapal-kapal komersial Saudi.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa formula lama keamanan sebagai imbalan atas minyak mulai kehilangan relevansinya.
Analis dan penulis politik Arab Saudi, Sulaiman Al-Oqali, menilai perkembangan di Bab Al-Mandab bukan sekadar peristiwa militer atau politik biasa.
Menurutnya, situasi itu merupakan bagian dari perubahan besar dalam komitmen keamanan Amerika Serikat di kawasan Teluk.
“Apa yang terjadi di Bab Al-Mandab bukan peristiwa yang berdiri sendiri,” kata Sulaiman, dikutip dari analisisnya yang diterbitkan Aljazeera, Selasa (15/9/2026).
Dia menyebut perkembangan tersebut sebagai babak terbaru dari kemunduran Amerika Serikat dalam memenuhi komitmen keamanannya terhadap negara-negara Teluk.
“Ini merupakan fase terakhir dari rangkaian panjang kemunduran Amerika dalam komitmen keamanan di Teluk,” ujarnya.
Dalam pernyataannya di Dublin, Trump mengatakan bahwa Houthi telah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan menyatakan keinginan untuk tidak berkonfrontasi dengan Washington.
Trump juga menyebut kelompok tersebut mengizinkan sebagian besar kapal melintas. Menurutnya, persoalan hanya berkaitan dengan “satu negara” yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi diduga merujuk pada Arab Saudi.
Trump bahkan berjanji akan mengatasi persoalan tersebut. “Saya akan memastikan masalah itu diperbaiki,” kata Trump.
Trump juga menyinggung Selat Hormuz. Ia mengklaim bahwa Amerika Serikat memiliki kendali kuat atas selat tersebut dan menyebut sekitar 25 kapal melintas setiap hari secara rata-rata. Namun, klaim itu dibantah oleh sejumlah sumber di sektor pelayaran.
Dalam konteks perkembangan di lapangan, pernyataan Trump menunjukkan bahwa Houthi masih memperhitungkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat.
Kelompok tersebut, menurut analisis Sulaiman, tampaknya memahami bahwa kekuatan penangkalan Amerika telah menguras kemampuan Iran sebagai sekutu regionalnya.
Houthi juga dinilai siap berkompromi, sebagaimana mereka sebelumnya menerima sejumlah persyaratan Amerika Serikat pada 2025.
Prioritas Washington berubah
Menurut Sulaiman, arahan Trump—sebagaimana disampaikan sejumlah pejabat militer dan sipil Amerika—menunjukkan perubahan dramatis dalam prioritas strategis Washington.
Prioritas tersebut mencakup tiga hal utama yaitu menempatkan Iran sebagai ancaman utama, mengamankan Selat Hormuz sebagai jalur penting bagi aliran minyak dan gas, serta yang terakhir menghindari pembukaan front militer baru di Yaman.
Perubahan prioritas itu menunjukkan bahwa Washington kini menerapkan pendekatan yang lebih terbatas dalam melihat kepentingan strategisnya.
Dari sudut pandang Amerika Serikat, Bab Al-Mandab tidak dianggap sebagai jalur utama bagi pasokan minyak ke Amerika.
Selat tersebut lebih banyak digunakan untuk mengalirkan minyak menuju China dan pasar-pasar Asia yang menjadi pesaing ekonomi Washington.
Karena Trump menilai Houthi tidak menargetkan kapal-kapal Amerika, keterlibatan militer langsung di Yaman dipandang sebagai beban tambahan bagi pasukan Amerika yang sudah terkuras akibat perang dengan Iran.
“Dari perspektif Washington, Bab Al-Mandab bukan jalur vital bagi minyak Amerika,” jelas Sulaiman.
Menurutnya, jalur tersebut lebih dipandang sebagai rute bagi kepentingan energi China dan Asia. “Kepentingan itu, dalam kalkulasi Washington, tidak cukup penting untuk membenarkan tambahan investasi militer,” tambahnya.
Sikap Trump juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat. Perang dengan Iran telah memengaruhi tingkat popularitas Trump dan mengikis dukungan politik terhadap pemerintahannya.
Padahal, Trump sebelumnya berjanji akan menjauhkan Amerika dari perang-perang baru di Timur Tengah.
Menurut laporan Los Angeles Times, Trump pernah mengatakan kepada Fox News bahwa dirinya mungkin tidak mengambil tindakan tertentu karena pemilu.
Pernyataan tersebut diduga merujuk pada upaya menghindari eskalasi militer menjelang pemilihan anggota Kongres.
Pembukaan front baru di Yaman berpotensi memperumit posisi Partai Republik dalam persaingan ketat untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Karena itu, perluasan operasi militer dapat menjadi langkah berisiko tanpa keuntungan politik yang jelas bagi Trump.
“Membuka front baru di Yaman bisa memperumit posisi Partai Republik dalam pemilihan Kongres,” kata Sulaiman.
Dia menilai ekspansi militer baru akan menjadi petualangan tanpa keuntungan politik yang jelas.
Saudi bantah meminta serangan Amerika
Di tengah perkembangan tersebut, pihak Saudi membantah laporan Axios yang menyebut bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah dua kali menelepon Trump menjelang penguasaan Houthi atas wilayah pesisir pada Kamis, 10 September 2026.
Menurut laporan itu, Mohammed bin Salman disebut meminta Trump melancarkan serangan terhadap Houthi. Namun, permintaan tersebut dikabarkan ditolak.
Sumber-sumber Saudi juga mengungkit laporan Axios pada 29 Juli mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman ke Washington.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Khalid bin Salman menyampaikan kepada wakil presiden Amerika Serikat bahwa Arab Saudi mampu menghadapi Houthi sendiri dan tidak membutuhkan intervensi militer Amerika.
Pihak Saudi menilai adanya kontradiksi dalam pemberitaan Axios yang ditulis oleh Barak Ravid.
Para pengamat di Riyadh melihat sikap hati-hati Washington sebagai bagian dari kecenderungan yang lebih luas. Pemerintahan Trump dinilai tidak berniat melakukan operasi militer langsung terhadap Houthi untuk saat ini.
Dukungan, bukan intervensi
Di tengah ketegangan tersebut, Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, melakukan perjalanan ke Riyadh untuk menggelar pembicaraan koordinasi darurat.
Dia bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pertemuan itu menunjukkan bahwa Washington berusaha meningkatkan dukungannya kepada Arab Saudi, tetapi tetap menghindari keterlibatan militer langsung.
Formula tersebut, menurut Sulaiman, dapat dipahami oleh Riyadh.
Trump juga berupaya meredakan kekhawatiran Saudi dengan menyebut Mohammed bin Salman sebagai teman baiknya. Dia menjanjikan bahwa semuanya akan berakhir dengan baik.
Namun, pernyataan yang menenangkan itu tidak disertai komitmen militer yang konkret. Gedung Putih juga tidak mengumumkan jaminan tegas untuk melindungi infrastruktur energi Saudi atau jalur pelayaran di kawasan tersebut.
“Pernyataan yang menenangkan tidak sama dengan komitmen militer,” ujar Sulaiman.
Rekam jejak kemunduran komitmen Amerika
Keengganan Amerika Serikat untuk terlibat dalam operasi yang bertujuan menetralkan ancaman di Bab Al-Mandab memang berkaitan dengan pertimbangan politik menjelang pemilu sela.
Namun, menurut Sulaiman, sikap itu juga harus dilihat dalam rangkaian keputusan Amerika sebelumnya yang menunjukkan berkurangnya komitmen keamanan Washington di kawasan Teluk.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump tidak memberikan respons berarti terhadap serangan terhadap fasilitas minyak Aramco pada 2019.
Serangan itu diklaim dilakukan oleh Houthi, meskipun terdapat dugaan bahwa serangan tersebut diluncurkan oleh kelompok-kelompok dari Irak bagian utara.
Serangan itu sempat melumpuhkan sekitar setengah pasokan minyak Arab Saudi.
Kemudian, pada Februari 2026, Amerika Serikat bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan sekutu-sekutu Teluknya.
Sejak saat itu, Washington menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam melindungi sekutu-sekutunya dari serangan Iran.
Saat ini, pasukan Amerika tampak sangat sibuk menghadapi situasi di sekitar Selat Hormuz. Kondisi tersebut membatasi kemampuan Washington untuk merespons perkembangan baru di Yaman.
Ironisnya, ketika Amerika Serikat kini kewalahan menghadapi persoalan di Hormuz, Washington justru tampak membutuhkan bantuan Saudi untuk membendung aktivitas Iran di sekitar Bab Al-Mandab.
Mengapa Saudi menolak terlibat dalam Perang Iran?
Sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026, Riyadh disebut telah menolak berbagai tekanan Amerika Serikat agar ikut terlibat dalam konflik dengan Iran.
Menurut Sulaiman, terdapat dua alasan utama di balik sikap tersebut.
Pertama, Saudi memahami bahwa permintaan tersebut memiliki tujuan tersirat untuk menampilkan front Saudi seolah-olah menyatu dengan front Israel.
Kedua, Riyadh tidak diajak berkonsultasi ketika perang itu dimulai. Karena itu, Saudi tidak memiliki kesiapan untuk menguras sumber daya dalam perang yang dinilai memiliki tujuan-tujuan strategis Israel.
“Saudi tidak bersedia terseret ke dalam perang dengan tujuan yang bukan miliknya,” kata Sulaiman.
Runtuhnya payung keamanan Amerika
Hubungan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk sejak 1970-an dibangun di atas formula tidak tertulis yang cukup jelas.
Amerika Serikat menyediakan payung keamanan untuk melindungi negara-negara Teluk dan jalur energi. Sebagai imbalannya, negara-negara Teluk menjamin aliran minyak yang stabil dengan harga terjangkau bagi perekonomian dunia.
Formula itu pada dasarnya bersifat aliansi. Keamanan Teluk dipandang sebagai keamanan minyak, sementara keamanan minyak merupakan bagian dari keamanan ekonomi Barat.
Hubungan tersebut bukan hanya kesepahaman bilateral antara Riyadh dan Washington, melainkan juga salah satu fondasi sistem energi internasional yang selama puluhan tahun membantu menjaga stabilitas pasar global.
Namun, sejumlah indikator kini menunjukkan bahwa formula tersebut mulai mengalami keretakan, yaitu sebagai berikut:
Penolakan Trump untuk terlibat dalam pertahanan Bab Al-Mandab, ditambah pernyataannya bahwa Houthi akan dibiarkan menjauh dari konflik selama kapal-kapal Amerika dapat melintas, menunjukkan adanya kesepakatan politik terselubung.
Bagi Sulaiman, hal itu merupakan titik balik penting. “Untuk pertama kalinya, Amerika terlihat jelas ragu membela keamanan energi dan sekutu utama dalam sistem energi global,” ujarnya.
Diaa menilai sikap tersebut bukan semata-mata keraguan sementara, melainkan tanda adanya redefinisi terhadap komitmen Amerika di kawasan.
Kedua, pengalihan prioritas
Fokus Washington pada Selat Hormuz dan keinginannya menghindari front baru di Yaman menunjukkan perubahan dalam cara Amerika menentukan kepentingannya.
Amerika Serikat tidak lagi menawarkan payung keamanan yang menyeluruh. Sebaliknya, Washington tampak hanya melindungi kepentingan langsungnya secara selektif.
Selat Hormuz dianggap penting karena menjadi jalur pengiriman minyak Teluk menuju pasar yang menopang perekonomian Amerika. Sementara itu, Bab Al-Mandab, dalam kalkulasi Trump, lebih berfungsi sebagai jalur ekspor menuju China dan Asia.
Ketiga, kelelahan militer
Militer Amerika Serikat disebut mengalami kelelahan akibat perang dengan Iran. Persediaan rudal pencegat canggihnya juga semakin terkuras.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan sementara. Menurut Sulaiman, hal itu mencerminkan masalah struktural yang menunjukkan semakin terbatasnya kemampuan Washington untuk mengelola beberapa front secara bersamaan.
“Kelelahan militer Amerika mencerminkan keterbatasan struktural dalam menghadapi banyak front,” kata Sulaiman.
Merosotnya dukungan politik terhadap Trump akibat perang dengan Iran membuat perluasan operasi militer baru menjadi semakin mahal secara politik.
Formula yang berlaku kini tampak terbalik. Jika sebelumnya kekuatan Amerika menjadi jaminan bagi keamanan Teluk, kini kekuatan tersebut justru dibatasi oleh kalkulasi politik dalam negeri Amerika.
Apakah Trump benar-benar menyerahkan Bab Al-Mandab kepada Houthi?
Menurut Sulaiman, perkembangan tersebut belum tentu berarti bahwa Amerika Serikat telah sepenuhnya meninggalkan kawasan atau menyerahkan Bab Al-Mandab kepada Houthi.
Amerika masih menempatkan pasukan di kawasan Timur Tengah dan tetap memberikan perhatian besar terhadap Selat Hormuz. Namun, bentuk komitmennya telah berubah.
“Payung keamanan Amerika tidak hilang, tetapi menyusut,” tegas Sulaiman.
Dia menjelaskan bahwa Amerika Serikat masih hadir secara militer di kawasan, tetapi tidak lagi memberikan jaminan keamanan yang menyeluruh dan tanpa syarat.
Dengan demikian, pertanyaan apakah Trump menyerahkan Bab Al-Mandab kepada Houthi tidak dapat dijawab secara sederhana dengan “ya” atau “tidak”.
Trump tampaknya belum secara resmi menyerahkan kendali atas selat tersebut kepada Houthi. Namun, dengan menolak keterlibatan militer langsung, mengutamakan Selat Hormuz, dan membatasi respons terhadap perkembangan di Yaman, Washington telah membuka ruang strategis yang lebih besar bagi Houthi.
Situasi ini menunjukkan bahwa formula lama “keamanan sebagai imbalan atas minyak” tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
Formula yang dahulu bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk kini bergerak menuju pola yang lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak aktor.
“Ini bukan berarti formula ‘keamanan untuk tumbal minyak’ telah runtuh sepenuhnya,” ujar Sulaiman.
Namun, dia menegaskan bahwa formula tersebut telah mengalami perubahan mendasar. “Komitmen Amerika tidak lagi bersifat menyeluruh dan tanpa syarat,” kata dia.
