Jakarta,REDAKSI17.COM– Partai Golongan Karya (Golkar) mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen dalam pembahasan regulasi Pemilu 2029. Selain mendorong penguatan posisi partai di parlemen, Golkar juga menargetkan seluruh kadernya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg), termasuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut seusai memberikan materi kepemiluan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemenangan Pemilu bagi legislator Golkar se-Indonesia Timur di Makassar, Sabtu (17/10/26).
Sarmuji menjelaskan, Golkar mengusulkan ambang batas parlemen di kisaran 5 persen, baik tepat pada angka tersebut maupun sedikit lebih tinggi. Usulan itu sejalan dengan target partai untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.
“Soal PT, kita akan usulkan sekitar 5%. Bisa 5% persis atau 5% lebih sedikit. Ini kan Golkar menargetkan sebagai pemenang,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (17/10/26).
Ia menegaskan, salah satu indikator keberhasilan Golkar pada pemilu mendatang adalah bertambahnya jumlah kursi yang diperoleh dibandingkan hasil Pemilu 2024. Karena itu, seluruh jajaran partai diminta mempersiapkan strategi dan memperkuat kerja politik agar target tersebut dapat tercapai.
“Yang harus dipastikan adalah nambah kursi dari tahun 2024 kemarin. Karena kalau enggak, gagal dong mau sekarang,” katanya.
Terkait pembahasan Undang-Undang Pemilu, Sarmuji menyebut prosesnya masih berada pada tahap penghimpunan aspirasi dan masukan dari para anggota DPRD. Berbagai pandangan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Golkar dalam memperjuangkan ketentuan pemilu yang dinilai mampu mendorong perbaikan bagi bangsa sekaligus memperkuat posisi partai.
Ia juga menanggapi beredarnya konsep sistem pemilu yang disebut akan dibagi menjadi tiga tahap. Menurut Sarmuji, hingga saat ini belum terdapat draf resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang dapat dijadikan acuan untuk memastikan kebenaran konsep tersebut.
“Sampai sekarang belum ada RUU Pemilunya. Jadi, yang beredar itu enggak tahu itu RUU dari mana, tapi konsep draf RUU Pemilunya belum ada sampai sekarang, belum jadi,” tuturnya.
Di samping memperjuangkan usulan ambang batas parlemen, Golkar juga menyiapkan langkah konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2029. Salah satunya dengan mendorong kader yang menduduki jabatan menteri agar turut berkompetisi dalam pemilihan legislatif.
Sarmuji mengatakan, ketentuan mengenai pencalonan para menteri dari Golkar tersebut direncanakan menjadi salah satu materi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai. Penyusunan materi itu akan dikoordinasikan oleh Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Golkar.
“Ya semuanya nanti insyaallah akan nyaleg. Pak Hakim (Ketua OKK DPP Golkar) nanti akan menyusun materi Rapimnas, salah satu klausulnya semua menteri di Golkar harus nyaleg,” ungkapnya.
Sarmuji turut memastikan bahwa Bahlil Lahadalia masuk dalam daftar kader yang akan didorong untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Ketua Umum Partai Golkar tersebut disebut akan mengikuti kontestasi dari daerah pemilihan Papua.
“Termasuk (Bahlil), nanti akan nyaleg di Papua,” ujarnya
Golkar memiliki delapan kader yang menduduki posisi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri ESDM.
Selain itu, terdapat Meutya Hafid yang menjabat Menteri Komunikasi dan Digital, Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, serta Maman Abdurrahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Melalui usulan ambang batas parlemen dan rencana pencalonan kader-kadernya, Golkar berupaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029. Namun, usulan ambang batas parlemen sebesar 5 persen tersebut masih menjadi bagian dari proses pembahasan regulasi pemilu dan belum merupakan keputusan resmi.
