Kritik itu disampaikan Bestari dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (26/10/2026). Ia menyinggung posisi PKS dalam pemerintahan, termasuk pengangkatan Salim Segaf Al-Jufri sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Ada hal yang lucu gitu, PKS ini kan ada di kabinet juga. Ada Salim Segaf Al-Jufri yang baru dapat kenikmatan juga, itu diangkat sebagai salah satu Dewan Pertimbangan (Wantimpres),” kata dia.
Bestari juga menyoroti keterlibatan PKS dalam mendorong langkah politik melalui parlemen terkait polemik ijazah Gibran. Menurutnya, sikap tersebut menimbulkan pertanyaan karena PKS merupakan bagian dari koalisi pemerintahan.
“Kemudian ada lagi satu mendorong Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, hari ini tiba-tiba ada pikiran nyeleneh, yang mungkin karena kurang sehat juga gitu, ‘Eh kalian sudah kasih kami ini, sekarang kalian mau kami angket ya’, gitu.”
Ia mengaku tidak memahami alasan PKS ingin berada di barisan terdepan untuk menginisiasi proses di DPR. Bestari menduga langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan popularitas partai.
“Saya enggak ngerti apa yang ada dalam pemikiran partai ini, kemudian ingin berada di depan untuk mengajukan atau menginisiasi, atau mengomandani gitu, supaya popularitasnya dapat,” tuturnya.
Bestari menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan posisi PKS sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Ia mempertanyakan kemungkinan partai koalisi justru ikut mengangkat isu yang dinilainya dapat merugikan pemerintahan sendiri.
“Saya kira katakan tadi disebutkannya juga bahwa ini sebagai isu bersama, masa anggota koalisi menggalang isu buruk bersama, gitu, ya Allah ya Rasulullah, ini bagaimana partai seperti ini ada di dalam koalisi.”
Lebih jauh, Bestari mengaku tidak melihat urgensi yang cukup kuat untuk membawa polemik ijazah Gibran ke dalam proses politik di DPR. Ia pun menduga langkah tersebut berkaitan dengan upaya mempercepat pergantian kekuasaan, meski dugaan itu merupakan penilaiannya sendiri.
“Kami jadi berkeyakinan, karena urgensinya tidak terlihat setelah kami dalami, ini sekedar ingin melakukan, katakanlah percepatan gitu langkah-langkah politik percepatan untuk mengganti kekuasaan,” ujarnya.
