JAKARTA,REDAKSI17.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Elang, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mempersoalkan verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta pemilu. Ketiga parpol tersebut menguji konstitusionalias Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang  (UU Pemilu).
Pasal 173 UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.
Sidang pendahuluan untuk memeriksa Permohonan Nomor 405/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Senin, (09/11/2026) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Dalam persidangan, Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut mengakibatkan para Pemohon mendapatkan perlakuan hukum yang tidak sama, perlakuan hukum yang tidak adil, dan mendapatkan diskriminasi karena harus menjalani verifikasi faktual ulang untuk pemilu 2029 sama seperti partai yang baru dibentuk padahal Pemohon telah mengikuti beberapa kali pemilu di Indonesia.
“Lalu kemudian hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan adalah kedudukan sebagai peserta pemilu menurut Pasal 22E, hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama menurut Pasal 28D ayat (1) dalam kerangka negara hukum Pasal 1 ayat (3), dan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan menurut Pasal 28D ayat (3), dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif menurut Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Viktor
Lebih lanjut Pemohon mengungkapkan mengalami ketidakpastian hukum karena saat ini berlaku tiga norma berbeda yang membebaskan partai dari verifikasi faktual. “Saat ini terdapat tiga rumusan berbeda mengenai partai yang dibebaskan dari verifikasi faktual. Kerugian tersebut bersumber dari norma a quo, bukan dari penerapannya dan akan hilang apabila permohonan dikabulkan,” kata Viktor.
Selanjutnya kuasa hukum Pemohon lainnya, Tama Satrya Langkun, menjelaskan sejumlah ketentuan yang berlaku saat ini tidak tegas dan hanya terikat pada Pemilu 2019 serta pemilu terakhir namun tidak mengatur Pemilu 2029 secara tegas. “Saat ini, berlaku tiga rumusan berbeda teks Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang membebaskan semua partai yang pernah lulus verifikasi, amar putusan di 55/PUU-XVIII/2020 yang terikat pada pemilu 2019, dan Perbawaslu 6/2022 yang merujuk pemilu terakhir, tidak satu pun mengatur pemilu 2029 secara tegas,” kata Tama.
Tama mengatakan ketentuan tersebut telah memperlakukan sama terhadap hal yang berbeda, dan memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut memperlakukan sama Partai yang telah mengikuti pemilu sejak tahun 1977 sama seperti partai yang baru dan belum pernah mengikuti pemilu.
Dengan argumentasi itu, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma yang dimohonkan pengujian agar partai yang telah mengikuti setidaknya dua kali pemilu tidak lagi mengikuti verifikasi faktual. Dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2023 tentang Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan Atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhl ambang batas perolehan suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR pada Pemilu terakhir dan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR namun sekurang-kurangnya telah mengikuti dua kali Pemilu terakhir secara berturut-turut, tidak diverifikasi faktual ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.
Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam nasihatnya mengatakan tidak semua norma dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan landasan dalam kedudukan hukum para Pemohon meskipun bisa digunakan sebagai batu uji dalam bagian alasan-alasan permohonan. “Mungkin yang seperti Pasal 1 ayat (3) dan 22E ayat (3) itu, lebih tepat di bagian posita saja mungkin,” kata Adies.
Lebih lanjut Adies mengatakan MK telah membuat sejumlah putusan dalam UU Pemilu, terutama yang menyangkut partai politik. Menurutnya, Pemohon harus dapat membuat argumentasi yang kuat, apa yang dapat membuat Mahkamah bergeser dari pendiriannya dalam putusan sebelumnya. “Hal-hal apa yang kira-kira bisa membuat Mahkamah ini bergeser dari pada putusan Nomor 55 itu tahun 2020, itu kan juga harus diperjelas,” kata Adies.
Berikutnya Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi dalam kesempatan itu memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar sekurang-kurangnya dua pemilu terakhir. Selain itu, Liliek meminta para Pemohon untuk dapat menjelaskan uraian yang lebih argumentatif perlakuan diskriminatif apa yang dialami Pemohon, karena norma tersebut juga berlaku bagi seluruh partai.
“Perlakuan berbeda yang mana, karena itu juga diberlakukan sama bagi peserta pemilu yang lainnya tidak hanya kepada tiga partai ini,” kata Liliek.
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam nasihatnya meminta Pemohon untuk memperkuat uraian pada bagian alasan permohonan. Menurut Saldi, semua putusan MK yang menyetujui verifikasi faktual adalah dalam rangka penyederhanaan partai politik namun permohonan ini berbeda dengan latar tujuan itu.
“Jadi, verifikasi faktual itu salah satu instrumen untuk menyederhanakan itu, nah itu yang harus dicarikan bangunan argumentasi untuk mematahkan atau paling tidak supaya kami yakin bahwa ada alasan yang kuat untuk tidak lagi memverifikasi partai politik yang dimohonkan tadi terutama dua pemilu terakhir,” kata Saldi yang memimpin jalannya persidangan.
Lebih lanjut Saldi meminta kepada para Pemohon untuk dapat menjelaskan basis argumentasi telah mengikuti pemilu dua kali berturut-turut, mengapa bukan lima kali atau tiga kali berturut-turut mengikuti pemilu. Kemudian Saldi juga meminta kepada para Pemohon untuk memberikan perbandingan aturan mengenai verifikasi partai politik di negara lain yang disebut dalam permohonan ini. “Korelasi Filipin, Korea Selatan, kan Filipina, Korea Selatan itu kan tidak mulitipartai kayak kita ya bahkan negara-negara seperti Brazil, Argentina meskipun di dalam literatur itu sering dijadikan contoh, jangan-jangan partai politiknya nggak sebanyak kita seperti hari ini,” kata Saldi
Sebelum menutup persidangan, Saldi menginformasikan para Pemohon dapat melakukan perbaikan permohonan paling lambat diserahkan ke MK pada Senin (23/11/2026), pukul 12.00 WIB. Perbaikan permohonan tersebut hanya dapat diajukan satu kali baik secara offline maupun online.
