Giring mengatakan bahwa dirinya tak lagi memiliki kesamaan visi dengan partai yang dipimpin oleh Anak Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep. Menurutnya, setelah dua tahun, ia sudah tak lagi nyaman di PSI.
“Namun, dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia,” ungkap Giring dikutip Selasa (10/11/2026).
Giring mengenang kembali masa-masa awalnya terjun ke politik dengan cita-cita sederhana sebagai pelayan publik. Momen krusial baginya terjadi pada September 2024.
Presiden Prabowo Subianto saat itu menelepon dan mengajaknya berjuang bersama di kabinet. Kepercayaan tersebut membulatkan tekadnya untuk mendedikasikan tenaga sepenuhnya bagi negara, bukan lagi untuk kepentingan golongan yang arahnya dinilai sudah berubah.
“Saya izin pamit dari PSI. Namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut,” pungkasnya.
Pengunduran Giring ini disampaikan ketika partai tersebut tengah menjadi sorotan akibat berkembangnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu tersebut tidak menyeret partai terkait secara langsung, namun dikait-kaitkan dengan kelompok yang disebut Geng Solo.
Rumor di publik menyebut bahwa penyadapan itu dimotor oleh sejumlah figur yang diasosiasikan dengan lingkaran dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, tudingan keterlibatan mereka dalam dugaan penyadapan tersebut belum dibuktikan melalui keterangan resmi penyidik.
PSI sendiri sudah buka suara terkait dengan hal tersebut. Mereka meminta agar persoalan tersebut diselesaikan melalui proses hukum dan tidak berkembang menjadi spekulasi politik.
Adapun Bareskrim Polri sudah mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.
Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.
Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.
