Jakarta,REDAKSI17.COM – DPR RI kembali memulai masa sidang pada Selasa (10/11) dengan menggelar rapat paripurna, setelah sebulan reses. Sejumlah fraksi diperkirakan mulai mendorong pembahasan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memicu desakan agar DPR mengambil sikap politik.
Meski agenda resmi paripurna tidak mencantumkan pembahasan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu tersebut diperkirakan menjadi salah satu dinamika politik yang akan mengemuka seiring dimulainya kembali masa sidang.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya telah menyatakan akan mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait polemik ijazah Gibran.
“Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar,” kata Sekretaris Jenderal PKS M Kholid kepada Kompas.com, Senin (09/11).
Kholid mengatakan partainya telah menjalin komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR dan menilai mekanisme politik perlu dijalankan setelah adanya proses hukum di MK dan MA.
Dukungan terhadap opsi tersebut juga datang dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya mengusulkan DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat terkait peluang pemakzulan wakil presiden.
“Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu,” kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (09/11).
