Jakarta,REDAKSI17.COM– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menilai DPR RI memiliki ruang untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah tersebut dapat ditempuh dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran.
Sarmuji mengatakan, putusan MA tersebut dapat menjadi landasan bagi DPR untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
“Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/26).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Dokumen tersebut dinilai tidak sah sebagai pengganti ijazah SMA.
“Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA,” katanya.
Sarmuji berpandangan, tindak lanjut atas putusan MA kini berada dalam kewenangan DPR. Ia menyebut lembaga legislatif tersebut dapat membahas kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi status pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
“Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Ia kembali menekankan bahwa amar putusan MA telah memberikan dasar yang dapat menjadi bahan pertimbangan DPR dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, hingga saat ini pembahasan mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal dengan melibatkan sejumlah fraksi di DPR. Pembicaraan resmi nantinya akan dilakukan melalui mekanisme dan forum yang berlaku di lembaga legislatif.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi terkait polemik tersebut telah disampaikan oleh sejumlah pihak, baik organisasi masyarakat maupun anggota DPR dari berbagai fraksi. Aspirasi itu nantinya akan disalurkan melalui mekanisme kelembagaan DPR.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” sebutnya.
Dasco menyampaikan bahwa DPR dapat mulai menjalankan proses pembahasan setelah masa sidang kembali dibuka. Sementara itu, DPR masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
