YOGYAKARTA, REDAKSI17.COM – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, ratusan pekerja dan buruh dari berbagai sektor industri di Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa damai di kawasan Tugu Jogja. Kegiatan yang digagas oleh Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) ini diikuti sekitar 700 orang dan berjalan dengan tertib, kondusif, serta tetap menjaga ketertiban umum.
Ketua FKBB, Waljid Budi Lestarianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan orasi dan penyampaian aspirasi dalam momen peringatan ini sudah menjadi tradisi yang sah dan wajar dilakukan. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar maupun kelancaran aktivitas umum.
“Kegiatan seperti ini memang sudah biasa dilakukan setiap peringatan Hari Buruh. Tujuannya jelas, yaitu agar kami bisa menyampaikan berbagai hal yang menjadi perhatian, kebutuhan, dan keluhan kami sebagai pekerja kepada masyarakat luas dan pihak yang berwenang. Kami tidak melihat ada masalah dengan hal ini, asalkan semuanya berjalan dengan baik dan teratur,” ujar Waljid saat ditemui di lokasi aksi, Jumat (1/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menguraikan beberapa tuntutan utama yang menjadi perhatian seluruh peserta. Salah satu yang paling diutamakan adalah permintaan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan segera disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan yang berlaku. Menurutnya, keberadaan aturan yang jelas dan pasti sangat dibutuhkan karena hingga saat ini masih banyak ketidakjelasan dalam ketentuan yang ada, sehingga berbagai permasalahan di dunia kerja tidak dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tepat.
Selain itu, keluhan juga disampaikan terkait praktik ketenagakerjaan yang dianggap tidak adil, terutama yang dialami oleh pekerja di sektor industri garmen. Salah satu masalah yang banyak dikeluhkan adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan merugikan hak-hak dasar pekerja.
“Kami sangat menantikan agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan, karena ini akan menjadi pedoman yang jelas bagi kita semua. Sementara itu, rekan-rekan yang bekerja di sektor garmen masih menghadapi masalah ketidakadilan, terutama terkait proses PHK yang tidak berjalan sesuai aturan dan merugikan kepentingan kami,” tegasnya.
Tanggapan positif dan penuh perhatian diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan aksi tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Ariyanto Wibowo, menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi adalah hal yang diakui dan dihormati secara hukum, selama pelaksanaannya tetap terjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kerusuhan atau gangguan.
“Kami memahami betul bahwa peringatan Hari Buruh adalah momen yang sangat penting bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan tuntutan mereka. Segala aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan ini akan kami terima dengan baik, dan kami akan menindaklanjutinya dengan cara yang konstruktif serta melibatkan seluruh pihak terkait,” ujar Ariyanto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi dunia ketenagakerjaan saat ini, mulai dari penentuan upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, hingga isu PHK dan kepastian kerja, akan dibahas secara mendalam untuk dicarikan solusi terbaik. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat agar segala kebutuhan dan harapan pekerja dapat diperhatikan dan diselesaikan dengan tepat.
“Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika pekerja mendapatkan kesejahteraan yang layak, maka produktivitas kerja akan meningkat, dan hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh perekonomian daerah. Oleh karena itu, kita harus saling memahami dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sejahtera,” tambahnya.
Ariyanto juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan disalurkan kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian yang memuaskan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah agar suara dan keluhan pekerja dapat didengar secara langsung oleh masyarakat dan pihak yang berwajib. Segala hal yang disampaikan nanti akan kami teruskan kepada DPRD dan pemerintah yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Para peserta aksi menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian dan TNI, Jaga Warga serta Ormas Gerakan Rakyat Bersatu Untuk Keadilan dan Kemanusiaan (GeBUKK) yang merupakan gabungan dari ormas FMM, Merkade, Sniper, Atmo 5, dan GRS atas pengamanan dan pengawalan yang diberikan demi terselenggaranya aksi May Day 2026 kali ini.
