Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Salah satu agenda ratas adalah membahas kondisi inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. (BPMI Sekretariat Presiden)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/9/2026). Salah satu agenda ratas adalah membahas kondisi inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62%. Sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 63,57%.
“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62%. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57&,” katanya di Istana Kepresidenan RI.
Airlangga menilai capaian inklusi dan literasi keuangan Indonesia relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meski demikian, pemerintah masih ingin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Karena itu, Prabowo meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), menyiapkan rekening bagi masyarakat. “Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening,” ujar Airlangga.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Untuk memperluas kepemilikan rekening, pemerintah juga menyiapkan integrasi data kependudukan dengan sistem pembayaran. Airlangga mengatakan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI), khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran (payment system) dan gateway system.
“Data yang dipakai adalah data dari Dukcapil, dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS,” ujar Airlangga.
Menurut dia, langkah tersebut disiapkan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia dapat meningkat lebih optimal dari capaian saat ini.
Airlangga juga mengungkapkan ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Dengan kepemilikan rekening yang lebih luas, penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan secara langsung melalui sistem perbankan.
Rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Para pejabat yang mengikuti rapat baru meninggalkan ruangan sekitar pukul 19.00 WIB.
Sejumlah pejabat mengikuti ratas tersebut. Beberapa di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani yang juga CEO Danantara.
Hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf yang juga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Selain itu, hadir Kepala Badan Pengaturan BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dari sektor perbankan, hadir Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.
Rapat juga diikuti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, eks Menteri Keuangan Fuad Bawazier, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo.
