MIMIKA,REDAKSI17.COM – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu kekhawatiran terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Di tengah kemungkinan meningkatnya konsumsi Pertalite, pengawasan distribusi bahan bakar harus diperketat agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan.
Anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo Rampeani Rachman meminta Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU untuk mencegah praktik mafia BBM yang dapat merugikan masyarakat.
“Untuk mencegah mafia BBM, Pertamina dan Disperindag harus memperketat pengawasan di setiap SPBU. Jika data kendaraan tidak sesuai atau tidak memiliki barcode, maka pengisian BBM subsidi tidak boleh dilayani,” kata Rampeani Rachman, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, sistem digitalisasi dan barcode dalam program Subsidi Tepat harus dimaksimalkan untuk memastikan BBM subsidi hanya diterima oleh pihak yang berhak. Selain itu, pengawasan terhadap batas maksimal pengisian harian berdasarkan jenis kendaraan juga perlu diperketat untuk mencegah pembelian berulang yang berujung pada penimbunan.
Anggota Komisi III DPRK Mimika ini menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite. Kondisi tersebut dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menciptakan kelangkaan dan memperoleh keuntungan dari selisih harga BBM.
“Jangan sampai ada penimbunan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan masyarakat banyak. Kalau perlu, Disperindag turun langsung setiap hari ke SPBU untuk memastikan distribusi berjalan normal dan stok tetap tersedia,” tutur Rampeani.
Dia mengatakan, Pertamina memegang peran penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan karena seluruh pola distribusi dan pengisian BBM terekam dalam sistem. Indikasi seperti pengisian berulang melebihi kuota harus segera ditindak sebelum berkembang menjadi praktik penimbunan.
Rampeani juga menyoroti Pertalite yang kini menjadi sasaran utama penimbun dan pedagang karena harganya lebih terjangkau dibanding BBM non-subsidi. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada BBM subsidi berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Karena itu, dia meminta Pertamina, Disperindag dan aparat TNI-Polri melakukan pengawasan serta operasi gabungan secara berkala. Selain menjaga kuota dan stok tetap aman, seluruh pihak terkait diminta memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan tidak bocor ke tangan yang tidak berhak.
“Pertamina harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal bersama agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak. Kerja sama dengan TNI-Polri juga sangat penting, karena mereka bisa membantu pemerintah daerah mengawasi distribusi BBM ini,” tegas Rampeani.
