Jakarta,REDAKSI17.COM – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Dony Oskaria, memastikan kontrak ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang telah ditandatangani tetap berjalan selama tidak ada praktik under-invoicing.
Hal tersebut ia tegaskan menyusul penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Dalam aturan ini, ekspor SDA wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki, selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari yaitu under invoicing dan transfer pricing, ini berjalan sebagaimana biasanya,” ungkap Dony kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Saat ini, Danantara tengah membangun sistem digital untuk menopang tata kelola ekspor SDA strategis yang akan dilakukan oleh DSI. Sistem digital ini dinilai akan membuat seluruh transaksi menjadi lebih transparan.
“Kita sedang men-develop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita dilakukan secara wajar dan transparan,” tegasnya.
Dony menekankan pengusaha dan publik tidak perlu khawatir, mengingat kontrak ekspor masih tetap berjalan normal. Ia mengatakan, pemerintah juga akan terus mengevaluasi secara berkala penerapan PP tersebut hingga implementasi penuh pada 31 Desember 2026.
“Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kami menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan,” pungkasnya.
