Anggota DEN, Chatib Basri (Antara/Hafidz Mubarak A)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat efisiensi anggaran negara, termasuk dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Anggota DEN, Chatib Basri, mengatakan efisiensi belanja negara menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, upaya efisiensi juga perlu diterapkan pada program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG yang memiliki alokasi anggaran besar.
“Langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, termasuk di antaranya berkaitan dengan MBG,” ujar Chatib seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah melakukan penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis pada 2026. Pemerintah memangkas anggaran MBG sebesar Rp 67 triliun untuk mendukung efisiensi fiskal, sehingga pagu program tersebut turun dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Selain pemangkasan anggaran, pemerintah juga melakukan optimalisasi pelaksanaan MBG, termasuk melalui pengaturan distribusi dan skema penyajian makanan yang diperkirakan dapat menghasilkan penghematan tambahan hingga sekitar Rp 20 triliun.
Dalam pertemuan tersebut, DEN juga membahas berbagai perkembangan ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.
Chatib mengingatkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan harga barang impor serta biaya produksi dan distribusi. Kondisi tersebut berisiko mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama yang berdampak pada kelompok menengah ke bawah.
“Kami juga menyampaikan, salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak untuk kelas menengah ke bawah,” kata Chatib.
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari pelemahan nilai tukar agar tidak memicu inflasi yang lebih tinggi dan menekan konsumsi rumah tangga.
Meski dilakukan efisiensi, pelaksanaan program makan bergizi gratis terus menunjukkan ekspansi yang signifikan. Program tersebut menjadi salah satu kontributor utama peningkatan belanja barang pemerintah pada APBN 2026.
Dalam Konferensi Pers APBN Kita pada 11 Maret 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut MBG menyerap anggaran sekitar Rp 19 triliun per bulan pada awal pelaksanaannya.
“MBG ini kira-kira Rp 19 triliun 1 bulan untuk saat ini. Jadi, bulan Januari-Februari sekitar Rp 39 triliun. Walaupun tanpa MBG, belanja barang juga tetap meningkat. Belanja barang non-MBG Rp 18 triliun pada tahun 2025 dan menjadi Rp 28,6 triliun pada tahun 2026. Jadi, memang ada peningkatan belanja barang. Dengan adanya penyaluran MBG ini menjadi lebih cepat lagi,” ujar Suahasil.
Hingga 9 Maret 2026, program tersebut telah menjangkau 61,62 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 25.082 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Pada periode yang sama, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 44 triliun atau sekitar 13,1% dari total pagu saat itu sebesar Rp 335 triliun.
Perkembangan program terus berlanjut. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp 88,15 triliun atau meningkat 17,53% dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran yang telah disalurkan tersebut menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang kuat meskipun menghadapi ketidakpastian global dan gejolak geopolitik internasional.
Ia menyebut fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan saat krisis ekonomi 1998. Hal tersebut tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang masih menunjukkan kinerja positif.
“Fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang sangat baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Berbagai indikator makro menunjukkan perekonomian nasional tetap solid dan berada jauh dari potensi krisis,” ujar Firman.
Firman menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61% secara tahunan, sementara inflasi pada Mei 2026 berada pada level 3,08% secara tahunan yang masih tergolong terkendali.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu mewaspadai dampak konflik global yang berkepanjangan serta pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga barang di dalam negeri.
“Ini perlu diantisipasi nanti pada semester II, tetapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Kemudian di tengah ketidakpastian global ini saya kira confidence harus kita terus perkuat,” tutup Firman.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Dewan Ekonomi Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau perkembangan ekonomi sekaligus merumuskan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
