Kerangka kerja atau arsitektur keamanan regional apa pun yang tidak menyertakan Iran hanya akan bersifat kosmetik, ujar mantan komandan Frontier Corps Angkatan Darat Pakistan, Letnan Jenderal (Purn) Tariq Khan. “Tidak dilibatkannya Iran tampaknya merupakan kelemahan serius,” kata Khan kepada Aljazirah terkait Kesepakatan Pertahanan Bersama Makkah.
“Sekilas, hal ini tampak sebagai upaya untuk mengisi kekosongan keamanan yang muncul akibat perubahan peran Amerika Serikat di kawasan tersebut. AS jelas telah memberikan restu dan menyetujui langkah ini—apakah mereka sedang mencari entitas otonom di kawasan ini untuk menggantikan kehadiran mereka sendiri menjelang penarikan pasukan yang akan segera terjadi?” tanya Khan.
Dengan demikian, “tidak dilibatkannya Iran—salah satu kekuatan militer utama di kawasan ini—menciptakan kontradiksi strategis yang nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan kesepakatan tersebut,” ujarnya.
Sementara, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, telah membahas pakta keamanan Mekkah yang baru-baru ini ditandatangani oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Turki di Mekkah.
Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa pembahasan tersebut berlangsung dalam percakapan telepon hari ini, dan kedua menteri “bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan internasional” dengan fokus pada “upaya untuk mendorong perdamaian dan stabilitas”.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Dar menyampaikan poin-poin utama pakta itu kepada Araghchi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan bahwa Mesir dapat bergabung dalam perjanjian pertahanan bersama yang penting antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, yang telah ditandatangani di Mekkah pekan lalu. Bergabungnya Mesir bisa signifikan menambah perjanjian negara-negara Muslim tersebut.
Fidan menyampaikan kepada program “Editors’ Desk” milik Anadolu Agency bahwa visi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah memperluas cakupan pakta tersebut ke negara-negara lain di kawasan itu. Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut—yang menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap ketiga pihak—hanya bersifat defensif, dan mereka tidak memiliki ambisi ekspansionis.
“Visi presiden kami adalah agar inisiatif ini tidak terbatas pada tiga negara saja, melainkan terus berkembang dan, jika perlu, merangkul semua negara di bawah payung kerja sama ini,” ujar Fidan, Sabtu.
Menurutnya, Mesir juga bisa menjadi bagian dari kesepakatan tersebut pada tahap berikutnya. Ia menambahkan bahwa kesepakatan itu tidak secara spesifik menyebutkan adanya “ancaman bersama” tertentu, serta menyatakan bahwa akan ada latihan militer dan sesi pelatihan yang dilaksanakan dalam kerangka Pakta Pertahanan Mekkah tersebut.
Fidan mengatakan bahwa pakta tersebut tidak menetapkan Iran—atau negara mana pun—sebagai ancaman bersama.
Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani pada hari Jumat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kesepakatan ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. “Tidak ada ancaman spesifik yang kami cantumkan secara tertulis,” ujar Fidan kepada kantor berita pemerintah Turki, Anadolu.
Ia menambahkan bahwa negara-negara yang tidak menyerang pihak penandatangan tidak akan dianggap sebagai sasaran. Komitmen ala Pasal 5 Fidan menggambarkan pakta tersebut “secara teknis” mirip dengan klausul pertahanan kolektif Pasal 5 NATO, yang menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Namun, respons yang diberikan akan bergantung pada situasi dan kondisi. Negara yang diserang harus mengajukan permintaan bantuan dan merinci jenis dukungan yang dibutuhkan, kata Fidan.
Dukungan tersebut dapat mencakup berbagai hal, mulai dari intelijen dan logistik hingga amunisi atau pengerahan unit militer. Aliansi ini juga akan membentuk komite politik dan militer—yang melibatkan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala militer—serta sebuah sekretariat di Arab Saudi.
Fidan mengatakan ketiga negara akan bekerja sama dalam pelatihan gabungan, pertukaran intelijen, logistik, penilaian ancaman, dan interoperabilitas militer.
