Hari Ketika Jawa Dijual Oleh Keluarganya Sendiri
Oleh M. Basyir Zubair
TIDAK ADA MERIAM BELANDA YANG MENGHANCURKAN MATARAM.
Tidak ada pasukan VOC yang menyerbu keraton, membakar arsip, dan mengikat para pangeran dalam rantai besi. Yang terjadi jauh lebih licik dari itu, Mataram Islam dihancurkan oleh tangan keluarganya sendiri, di atas selembar kertas perjanjian, di sebuah desa kecil bernama Giyanti, pada 13 Februari 1755.
Inilah kejahatan terbesar dalam sejarah Jawa, bukan peperangan, bukan penaklukan, melainkan sebuah pengkhianatan yang dikemas sebagai diplomasi. Dan yang paling menyayat hati, para bangsawan Mataram melakukannya dengan sukarela, bahkan merasa menang.
“Belanda tidak pernah menaklukkan Mataram dengan pedang. Mereka menaklukkannya dengan membiarkan Mataram menaklukkan dirinya sendiri.”
I. WANGSA YANG MEMAKAN DIRINYA SENDIRI
Untuk memahami mengapa Giyanti bisa terjadi, kita harus mundur ke akar persoalannya: warisan tahta yang cacat sejak awal. Amangkurat IV, raja Mataram yang memerintah hingga 1719, meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh di tubuh wangsa.
Putra sulungnya, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra mahkota sah, pewaris tahta yang seharusnya. Namun karena berani menentang VOC, ia dibuang ke Srilanka (Ceylon), dan di sana ia meninggal dalam pengasingan. Ini adalah intervensi pertama, bukan terakhir VOC dalam suksesi Mataram.
FAKTA
Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra mahkota Amangkurat IV yang diasingkan VOC ke Ceylon. Hal ini menjadi akar klaim Raden Mas Said atas takhta Mataram. (M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c.1200, edisi 2001)
Sebagai penggantinya, VOC mendukung Prabasuyasa, putra Amangkurat IV yang lebih penurut yang kemudian bergelar Pakubuwana II. Dari sinilah benih konflik ditanam, seorang raja yang naik takhta bukan karena hak, melainkan karena direstui penjajah.
Raden Mas Said, cucu Amangkurat IV, tumbuh besar dengan satu keyakinan yang membara: ayahnya dirampok, dan pamannya Pakubuwana II menikmati hasil rampokan itu. Keyakinan ini tidak sepenuhnya salah.
II. DUA PANGERAN, SATU AMBISI, SATU PELUANG
Pangeran Mangkubumi adalah saudara kandung Pakubuwana II. Ia cerdas, ambisius, dan sangat sadar akan kelemahannya, ia bukan raja. Ketika ia datang kepada pejabat VOC meminta agar diangkat sebagai penguasa daerah, VOC menolak mentah-mentah. Penolakan itu adalah kesalahan perhitungan fatal yang kelak mahal dibayar Belanda.
Seorang pangeran yang dipermalukan di depan penjabat asing, yang pulang dengan tangan kosong dan muka merah, tidak akan diam. Mangkubumi pergi ke hutan di sebelah barat Surakarta dan di sana ia bertemu Raden Mas Said. Dua api bertemu, dan menyala.
TITIK BALIK
Penolakan VOC atas permintaan Pangeran Mangkubumi adalah titik awal yang mengubah seorang pangeran istana menjadi pemimpin perlawanan bersenjata, dan akhirnya Sultan pertama Yogyakarta. Ironi sejarah, kekerasan hati VOC melahirkan musuh terbesarnya sendiri.
Sumber: M.C. Ricklefs, Jogjakarta Under Sultan Mangkubuwana I (1974)
Mangkubumi kemudian mempersatukan hubungan ini dengan ikatan darah: ia mengawinkan putrinya, Ayu Inten, dengan Raden Mas Said. Kini mereka bukan sekadar sekutu, melainkan keluarga. Tempat persembunyian mereka, kawasan hutan yang sedang dibuka di barat Surakarta kelak akan bernama Yogyakarta.
Dari hutan itu, pasukan gabungan Mangkubumi dan Mas Said melancarkan perang gerilya yang membuat Kasunanan Surakarta kewalahan selama bertahun-tahun. Surakarta dikepung dari tiga arah: Mangkubumi dari timur, Mas Said dari utara, dan Pangeran Hadiwijaya, panglima perang kepercayaan Mangkubumi, merangsek dari barat. Surakarta terkunci.
“Jawa dikepung bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh para pangerannya sendiri yang tak pernah belajar berbagi.”
III. MANUVER PALING CERDAS DALAM SEJARAH KOLONIAL
Pakubuwana II sakit parah. Surakarta terdesak. Raden Mas Soerjadi putra Pakubuwana II yang diangkat Belanda sebagai Pakubuwana III, baru berusia 17 tahun dan panik. Di sinilah VOC memainkan kartu terkuatnya: divide et impera, adu domba.
Strateginya elegan dalam kejahatannya. VOC tidak perlu mengalahkan Mangkubumi dan Mas Said di medan perang, karena mereka tidak mampu. Yang perlu dilakukan hanyalah memisahkan keduanya. Dan untuk memisahkan mereka, cukup tawarkan kepada Mangkubumi sesuatu yang ia inginkan sejak awal: kekuasaan.
DEBAT ILMIAH
Apakah Mangkubumi menerima tawaran Giyanti karena lelah berperang, atau karena ia memang sejak awal menginginkan kekuasaan dan melihat peluang? Ricklefs dalam Jogjakarta Under Sultan Mangkubuwana I (1974) menunjukkan bahwa Mangkubumi adalah negosiator yang sangat kalkulatif, ia tidak pernah sepenuhnya berkomitmen pada perlawanan ideologis seperti Mas Said. Giyanti bukan pengkhianatan impulsif; itu adalah keputusan dingin seorang pragmatis.
Berbeda dengan Raden Mas Said yang terus berjuang hingga Perjanjian Salatiga 1757, Mangkubumi memilih kompromi.
Perundingan tahap pertama berlangsung 22 September 1754. Isinya: pembagian wilayah dan soal gelar. Mangkubumi tidak boleh menggunakan gelar Susuhunan, itu sudah dipakai Pakubuwana III. Ia boleh menjadi Sultan. Mangkubumi setuju. Dan dengan persetujuan itu, separuh perlawanan Jawa runtuh.
Pada 13 Februari 1755, di desa Giyanti dekat Salatiga, Mataram resmi dibelah dua. Mangkubumi mendapat separuh wilayah barat, menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pakubuwana III mempertahankan separuh timur sebagai Kasunanan Surakarta. Dan Belanda? Belanda mendapat segalanya.
IV. APA YANG BELANDA DAPATKAN: MEMBACA ISI PERJANJIAN
Jika Anda hanya membaca narasi populer tentang Giyanti, Anda akan berpikir ini adalah kisah tentang dua raja yang membagi kerajaan. Itu naif. Baca isi perjanjiannya, dan Anda akan melihat wajah aslinya.
FAKTA
Poin-poin kunci Perjanjian Giyanti yang menguntungkan VOC:
▸ Sultan Hamengkubuwana I tidak berwenang mengangkat atau memecat bupati dan patih tanpa persetujuan Belanda.
▸ Sultan wajib bekerja sama dengan Belanda dan membantu Surakarta jika diminta.
▸ Sultan tidak berhak menuntut kembali Madura dan daerah pesisir yang telah dikuasai Belanda. Kompensasi: 10.000 real per tahun, harga sebuah kerajaan.
▸ Monopoli perdagangan diserahkan kepada Belanda. Sultan hanya boleh menjual bahan pangan kepada Belanda dengan harga yang ‘disepakati bersama’, sebuah eufemisme untuk harga yang ditentukan sepihak.
▸ Sultan terikat semua perjanjian lama antara penguasa Mataram terdahulu dengan Belanda.
Sederhananya: Mangkubumi mendapat gelar Sultan dan wilayah. Belanda mendapat kontrol penuh atas pengelolaan politik dan ekonomi wilayah tersebut. Keraton Yogyakarta yang megah itu, pada hakikatnya, adalah sangkar emas yang dibangun oleh seorang tahanan yang percaya dirinya raja.
“10.000 real per tahun. Itulah harga yang dibayar VOC untuk separuh Mataram, lebih murah dari sebuah kapal dagang.”
V. KOTAGEDE: KETIKA JALAN MEMBELAH KELUARGA
Di tengah semua kalkulasi kekuasaan itu, ada cerita manusia yang lebih menyayat. Kotagede, pusat Mataram Islam sejak Sultan Agung, tiba-tiba berada di perbatasan dua kerajaan baru. Bukan hanya peta yang berubah; kehidupan berubah dari satu malam ke malam berikutnya.
Ada orang tua yang tiba-tiba menjadi warga Kasultanan Yogyakarta, sementara anak mereka di seberang jalan sudah masuk wilayah Kasunanan Surakarta. Bukan metafora. Ini literal. Garis perbatasan ditarik di atas peta oleh pejabat VOC yang mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di Kotagede, dan garis itu membelah tetangga, memisahkan saudara, membagi pasar.
Warisan leluhur di tanah Kotagede, makam Panembahan Senopati, tradisi kerajinan perak, ingatan kolektif tentang kejayaan Mataram, kini harus dibagi dua. Atau lebih tepatnya: milik siapa?
BATAS KLAIM
Dampak konkret pembelahan Giyanti terhadap Kotagede dan komunitas lokal di perbatasan memerlukan kajian mendalam berbasis sumber arsip lokal dan tradisi lisan. Yang bisa dikonfirmasi: Kotagede secara historis adalah pusat Mataram dan berada di kawasan yang kemudian menjadi wilayah Kasultanan Yogyakarta. Narasi tentang keluarga yang terpisah oleh garis batas adalah representasi simbolik yang kuat namun perlu verifikasi individual lebih lanjut.
VI. AKHIR MATARAM: DE FACTO DAN DE JURE
Dengan Perjanjian Giyanti, Mataram Islam secara resmi berakhir, baik secara de facto maupun de jure. Mimpi Sultan Agung tentang Jawa bersatu di bawah satu mahkota Islam yang agung, sebanding dengan kejayaan Majapahit, musnah di atas meja perundingan.
Dan keruntuhannya belum selesai. Mataram terus dicabik-cabik:
▸ 1757 : Perjanjian Salatiga: Raden Mas Said akhirnya berdamai. Ia diizinkan mendirikan Kadipaten Mangkunegaran di dalam wilayah Surakarta, kerajaan ketiga dari sisa-sisa Mataram.
▸ 1813 : Pakualaman: Kasultanan Yogyakarta harus merelakan sebagian wilayahnya untuk Pangeran Natakusuma, adik tiri Hamengkubuwana II, yang mendirikan Kadipaten Pakualaman. Mataram kini pecah menjadi empat kepingan.
TITIK BALIK
Dari satu kerajaan besar Mataram Islam, lahir empat entitas politik: Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Keempatnya ada hingga hari ini, namun keempatnya kehilangan kedaulatan politik sejak 1755. Yang tersisa hanyalah kedaulatan budaya.
Ironi terbesar: justru perpecahan inilah yang menyelamatkan kebudayaan Jawa, masing-masing istana berlomba menjadi pusat seni, sastra, dan spiritualitas Jawa untuk mempertahankan legitimasi yang sudah tidak punya substansi politik.
VII. LUKA YANG TIDAK PERNAH SEMBUH
Hampir tiga abad berlalu sejak Giyanti. Tetapi luka itu tidak pernah benar-benar tertutup. Persaingan Solo–Yogya yang kadang terasa seperti sekedar rivalitas olahraga atau kesenian sesungguhnya berakar dari luka 1755, dari dua saudara yang dipaksa memilih, dari rakyat yang dipaksa berpisah.
Setiap kali Keraton Yogyakarta mengadakan upacara besar dan Kasunanan Surakarta melakukan hal yang sama, ada gema Giyanti di sana, dua istana yang lahir dari satu kerajaan, kini berlomba membuktikan siapa yang lebih mewakili jiwa Jawa.
Dan pertanyaan yang jarang diajukan tetapi paling penting: jika Mangkubumi menolak tawaran Belanda, akankah Mataram bertahan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kita tahu satu hal pasti: dengan menerima tawaran itu, ia memilih kekuasaan individual di atas integritas kolektif. Dan pilihan itu mengubah sejarah Jawa untuk selamanya.
“Giyanti mengajarkan bahwa kerajaan tidak selalu runtuh karena diserang. Ia lebih sering runtuh karena memilih untuk runtuh.”
VIII. CATATAN PENUTUP: BELAJAR DARI GIYANTI
Narasi populer tentang Giyanti sering menempatkan VOC sebagai villain tunggal. Belanda memang licik, tidak ada yang menyangkal itu. Divide et impera adalah strategi kolonial yang sudah teruji. Tetapi strategi itu hanya bekerja jika ada perpecahan yang bisa dieksploitasi. Dan perpecahan itu diciptakan oleh Mataram sendiri.
VOC tidak menciptakan ambisi Mangkubumi. VOC tidak menanamkan dendam Raden Mas Said. VOC tidak memerintahkan Pakubuwana II untuk menandatangani perjanjian penyerahan hak suksesi sebelum ia meninggal, itu semua keputusan manusia Jawa, bukan perintah Batavia.
Yang VOC lakukan adalah melihat celah dan masuk melaluinya. Itu yang selalu dilakukan kekuatan kolonial. Dan itu yang harus kita ingat sebagai pelajaran sejarah: musuh terkuat suatu bangsa bukan yang datang dari luar, melainkan perpecahan yang dipelihara dari dalam.
Giyanti bukan sekadar perjanjian. Giyanti adalah cermin, dan bayangan yang kita lihat di sana adalah wajah kita sendiri.
SUMBER & REFERENSI
▸ M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c.1200, Palgrave Macmillan, edisi 2001
▸ M.C. Ricklefs, Jogjakarta Under Sultan Mangkubuwana I, 1760-1792, The Hague: Martinus Nijhoff, 1974
▸ H.J. de Graaf & Th. Pigeaud, De eerste Moslimse vorstendommen op Java, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974
▸ Babad Tanah Jawi (edisi Meinsma), sebagai sumber naratif primer
▸ Teks Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 — arsip VOC
Catatan penulis: Semua klaim faktual dalam artikel ini berpijak pada sumber yang dapat dilacak. Klaim interpretatif ditandai sebagai analisis penulis atau debat ilmiah.
Embas, Yogyakarta, 25 April 2026
