Mlati ,REDAKSI17.COM– Wali Kota Yogyakarta menjadi narasumber dalam Seminar “Meninjau Dinamika Desentralisasi di Indonesia” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Kamis (23/4/2026). Dalam paparannya, Hasto menyoroti kesenjangan antara capaian demokrasi daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hasto, otonomi daerah sejak awal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekspektasi publik terhadap desentralisasi sangat tinggi, yakni ketika kewenangan diberikan kepada daerah, maka daerah dianggap lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan mampu mendorong peningkatan ekonomi.
“Harapan masyarakat jelas, ketika otonomi diberikan, maka kesejahteraan juga ikut meningkat. Kepala daerah pun memiliki ekspektasi yang sama, karena diberi ruang untuk mengelola daerah secara mandiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, desentralisasi telah berjalan cukup baik di bidang politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi bukti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Indeks demokrasi di berbagai daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan capaian yang relatif tinggi.
Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hasto menilai bahwa tingginya indeks demokrasi tidak otomatis berkorelasi dengan rendahnya angka kemiskinan.
“Secara angka, demokrasi kita tinggi, bahkan mendekati kategori sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah itu langsung membuat masyarakat lebih sejahtera? Faktanya belum tentu,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan rendah tidak selalu memiliki skor demokrasi tertinggi. Sebaliknya, daerah dengan indeks demokrasi tinggi masih menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan.
Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta yang indeks demokrasinya 89,25 tertinggi nasional, Hasto mengakui bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, DIY masih berada pada posisi dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi.
“Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Mengapa ketika kedaulatan politik sudah tinggi, demokrasi berjalan baik, tetapi kesejahteraan belum sepenuhnya mengikuti,” ungkapnya.
Hasto menegaskan bahwa terdapat banyak variabel lain yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah perputaran uang di suatu wilayah. Oleh karena itu, ia mendorong perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami hubungan antara desentralisasi, demokrasi, dan kesejahteraan.
Sementara itu, akademisi UGM Profesor Agus Pramusinto menyoroti bahwa tantangan pembangunan daerah, tidak hanya terletak pada kebijakan dan teknologi, tapi juga pada perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku birokrasi maupun masyarakat.
“Teknologi itu penting, tetapi tidak cukup. Kalau mindset-nya tidak berubah, maka teknologi hanya akan mengagregasi persoalan baru,” ujarnya.
Seminar ini menjadi ruang refleksi bagi akademisi dan praktisi untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diharapkan, ke depan desentralisasi tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
