JAKARTA,REDAKSI17.COM — Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kepemimpinan dan Lingkungan Strategis (Lingstra) Nasional pada Selasa, 15 September 2026, di Aula Utama Kantor DPTP PKS. Mengangkat tema “SDM Berkualitas dan Berintegritas Untuk Kepemimpinan Nasional”, forum ini menjadi ruang strategis untuk membaca tantangan lingkungan strategis Indonesia sekaligus merumuskan perspektif mengenai kebutuhan sumber daya manusia yang mampu menopang kepemimpinan nasional.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, sebagai keynote speaker. Sejumlah narasumber dengan latar belakang politik, pemerintahan, keamanan, kebijakan publik, dan akademik turut memberikan perspektif, yakni Memed Sosiawan, Ketua Komisi Kebijakan Publik (KKP) MPP PKS; M. Kholid, Sekretaris Jenderal PKS; Mardani Ali Sera, Ketua BP3 DPP PKS; Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat sekaligus Ketua MPW PKS Sumatera Barat; Bambang Rukminto dari ISESS; serta Prof. Djohermansyah Djohan, akademisi dan pakar otonomi daerah.
Sebanyak 50 peserta mengikuti forum ini, terdiri atas unsur Pimpinan MPP PKS, Pengurus DPP PKS, dan Pimpinan Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS. Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kepemimpinan nasional ditempatkan sebagai agenda lintas-struktur yang membutuhkan keterhubungan antara perspektif ideologis, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta dinamika lingkungan strategis nasional.
Ketua MPP PKS Mulyanto menegaskan bahwa, “penyiapan SDM berkualitas dan berintegritas merupakan bagian penting dari agenda strategis menghadirkan kepemimpinan nasional yang mampu menjawab tantangan Indonesia.” Menurutnya, kualitas kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kualitas manusia yang mengemban amanah publik. Karena itu, proses penyiapan pemimpin harus berlangsung secara sistematis dengan mempertemukan kapasitas, integritas, kompetensi, visi kebangsaan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Perspektif tersebut sejalan dengan mandat konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan pembentukan pemerintahan negara, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada saat yang sama, negara juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kepemimpinan nasional pada hakikatnya bukan sekadar persoalan pergantian figur, melainkan menyangkut kapasitas negara dalam mengonversi mandat konstitusi menjadi kebijakan dan pelayanan publik yang nyata.
Dalam perspektif PKS, agenda tersebut memiliki keterkaitan erat dengan jati diri, arah perjuangan, dan tata kelola organisasi sebagaimana dirumuskan dalam AD/ART PKS, Falsafah Dasar Perjuangan, dan Platform Kebijakan PKS. Kader dan kepemimpinan politik diposisikan sebagai instrumen perjuangan untuk menghadirkan kemaslahatan masyarakat, memperkuat kehidupan demokrasi, serta mendorong terwujudnya tata kehidupan yang adil dan sejahtera. Karena itu, pembangunan kapasitas manusia perlu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, integritas moral, kompetensi profesional, dan orientasi pengabdian.
FGD ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertemukan pembacaan terhadap lingkungan strategis nasional dengan agenda penyiapan kepemimpinan. Perubahan geopolitik, transformasi ekonomi dan teknologi, perkembangan demokrasi, desentralisasi pemerintahan, dinamika sosial, hingga tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik menghadirkan kompleksitas baru yang membutuhkan pemimpin dengan kemampuan membaca perubahan secara jernih dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kepemimpinan nasional ke depan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan elektoral dan manajerial, tetapi juga ketahanan nilai, kecakapan strategis, serta kemampuan membangun kepercayaan publik.
“Kita membutuhkan kepemimpinan politik nasional yang mampu merealisasikan cita-cita nasional sekaligus menghadirkan kembali spirit para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Mulyanto dalam sambutannya. Menurutnya, penyiapan SDM berkualitas dan berintegritas harus menjadi investasi strategis jangka panjang, sehingga kepemimpinan nasional tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses pembentukan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Melalui FGD Kepemimpinan dan Lingstra Nasional ini, MPP PKS berharap terbangun kesamaan perspektif mengenai karakter dan kapasitas pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Forum ini juga diharapkan memperkuat konsolidasi gagasan antara MPP, DPP, dan DSP PKS dalam menerjemahkan nilai-nilai perjuangan partai ke dalam agenda pembangunan bangsa. Dengan demikian, penyiapan SDM berkualitas dan berintegritas tidak berhenti sebagai agenda internal organisasi, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar strategis untuk menghadirkan kepemimpinan politik yang profesional, berintegritas, negarawan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.*
