Iran ajukan proposal damai ke AS melalui Pakistan guna akhiri konflik dan blokade Selat Hormuz yang telah memicu lonjakan harga minyak serta inflasi global. (Google)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Harapan baru muncul di tengah ketegangan geopolitik setelah Iran secara resmi mengirimkan proposal perdamaian terbaru kepada Amerika Serikat melalui Pakistan. Langkah diplomasi ini dilakukan saat negosiasi langsung antara Teheran dan Washington sedang berada dalam titik beku, meskipun kedua belah pihak masih menghormati kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir.
Kantor berita resmi Iran, IRNA, Jumat (1/5/2026) melaporkan bahwa dokumen proposal tersebut diserahkan kepada pihak Islamabad pada Kamis (30/4/2026) malam untuk diteruskan ke Gedung Putih. Langkah ini menunjukkan keinginan Iran untuk mencari jalan keluar diplomatik guna mengakhiri konflik yang dimulai sejak serangan mendadak besar-besaran oleh AS dan Israel pada akhir Februari lalu.
Menanggapi kabar tersebut, pihak Gedung Putih bersikap sangat hati-hati. Juru bicara Anna Kelly menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membeberkan rincian percakapan diplomatik yang bersifat rahasia. Namun, ia kembali menekankan posisi tegas Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa kepentingan keamanan nasionalmereka adalah prioritas utama, terutama memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir.
Kondisi di lapangan saat ini masih sangat kritis bagi ekonomi global. Meski baku tembak telah berhenti sejak 8 April, Iran tetap melakukan blokade ketat di Selat Hormuz. Jalur pelayaran vital ini tersumbat, memutus pasokan minyak, gas, dan pupuk ke pasar internasional. Sebagai balasan, Amerika Serikat juga menerapkan blokade tandingan terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di Iran.
Dampak dari “perang blokade” ini sangat dirasakan oleh masyarakat dunia. Harga minyak mentah saat ini melonjak hingga 50 persen di atas level sebelum perang. Bank Sentral Eropa bahkan terpaksa mempertahankan suku bunga tinggi karena kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang tidak terkendali akibat terganggunya rantai pasok energi global.
Di pihak Iran, suara-suara dari tokoh senior mulai menunjukkan pelunakan posisi namun tetap tegas. Kepala Yudisial Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, menyatakan bahwa Republik Islam tidak pernah menghindari negosiasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima persyaratan yang bersifat “pemaksaan” dari pihak luar, sembari menekankan bahwa Iran tidak menginginkan perang berlanjut.
Sementara itu di Washington, pemerintahan Trump tengah menghadapi perdebatan hukum domestik yang sengit mengenai “Undang-Undang Kekuatan Perang” (War Powers Resolution). Para pengkritik menilai Trump telah melewati batas waktu 60 hari untuk meminta persetujuan Kongres. Namun, Menteri Pertahanan Pete Hegseth berdalih bahwa gencatan senjata saat ini secara otomatis “menghentikan jam” waktu legal tersebut.
