PARTAI KAKBAH: Ketua DPW PPP NTB H Muzihir dan Sekretaris Sitti Ari hadir dalam Muscab DPC PPP Kabupaten Bima, Rabu (15/4). Daerah ini menjadi DPC ketiga yang menggelar muscab. (DPW PPP NTB UNTUK LOMBOK POST)
Lombok,REDAKSI17.COM — DPC PPP Kabupaten Bima menjadi daerah ketiga yang menggelar muscab, Rabu (15/4). Acara yang dihadiri langsung Ketua DPW PPP NTB H Muzihir dan Sekretaris DPW Sitti Ari itu berjalan lancar tanpa ada dinamika.
Muscab tidak terpengaruh oleh isu penolakan sejumlah DPC. “Kabupaten Bima sangat kompak. Semua tahapan muscab aman dan lancar,” kata Sitti Ari, kemarin.
Muscab DPC PPP Kabupaten Bima menghasilkan tujuh anggota tim formatur. Unsur DPP dimandatkan kepada Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB. Sedangkan DPW diberikan kepada Sitti Ati selaku sekretaris.
Adapun formatur dari DPC dijabat ketua DPC PPP Kabupaten Bima Muhammad Erwin. Serta empat anggota formatur dari unsur pengurus anak cabang (PAC).
“Total ada tujuh anggota tim formatur. Jumlahnya lebih banyak dari daerah lain karena luas Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan,” ujar Ari.
Menurutnya, muscab di Kabupaten Bima berjalan lancar karena soliditas kader. Apalagi DPC PPP Kabupaten Bima tidak termasuk dalam barisan DPC yang menolak muscab di bawah kepemimpinan Ketua DPW PPP NTB Muzihir.
“Kami satu visi yang patuh pada garis komando Ketua Umum Pak Mardiono,” ujarnya.
Selanjutnya, muscab berikutnya akan digelar ke daerah lain. Yaitu DPC PPP Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Jumat besok (17/4) serta DPC Kabupaten Sumbawa pada 21 April.
Sedangkan lima DPC lainnya yang menolak muscab akan dilakukan penjadwalan ulang.
Yaitu DPC PPP Kota Bima, DPC PPP Kabupaten Dompu, DPC PPP Kabupaten Lombok Timur, DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan DPC PPP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Lima ketua DPC tersebut sudah diajukan pergantian melalui pelaksana tugas (Plt) ketua DPC ke DPP PPP. Surat Keputusan (SK) penetapan akan diterbitkan dalam waktu dekat. “Lima ketua DPC yang menolak ini akan kami Plt-kan. SK DPP akan segera keluar,” tegas Sitti Ari.
Merespons penolakan dari beberapa DPC ini, Siti Ari menilai hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi internal partai. Ia mengklaim mereka bukan lagi bagian dari struktur aktif. Ia juga menyebut bahwa penolakan tersebut lebih bersifat individual dan bukan representasi kader secara keseluruhan.
“Mereka ini oknum. Bukan lagi atas nama kader yang sekarang,” jelas anggota DPRD NTB itu.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Lotim Lalu Husnan Karyadi yang berseberangan dengan Muzihir menyampaikan pihaknya tidak ingin muscab dilaksanakan dalam situasi internal partai yang belum kondusif. Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) di berbagai daerah yang dinilai tidak berjalan harmonis harus menjadi pelajaran penting.
“Kami ingin muscab DPC PPP di NTB dilaksanakan dengan suasana riang gembira bersama PAC dan seluruh pengurus,” kata Husnan.
Dikatakan, sebetulnya DPC tidak berniat untuk menolak muscab. Hanya saja waktunya ditunda sampai kepengurusan DPP lengkap dan tidak terjadi kisruh seperti yang terlihat hari ini. “Kata kuncinya adalah kami ingin Ketum (Ketua Umum, Red) dan Sekjen (Sekretaris Jenderal, Red) berjalan bersama dalam menentukan arah partai ke depan,” ungkapnya.
Husnan menekankan pentingnya legalitas dalam setiap proses organisasi. Ia menyoroti bahwa Surat Keputusan (SK) hasil Muscab harus ditandatangani langsung oleh Ketum dan Sekjen. Bukan oleh pejabat lain yang dinilai tidak memiliki kewenangan penuh.
“Kami akan melaksanakan muscab setelah situasi DPP PPP normal. Terus terang, pemaksaan sepihak justru membuat kondusivitas partai terganggu. SK kami masih berlaku sampai September, jadi tidak ada urgensi untuk terburu-buru,” tegas anggota DPRD Lotim itu.
