TASIKMALAYA,REDAKSI17.COM – Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya (PPP Kota Tasikmalaya) tengah menghadapi dinamika internal menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2026.

Suasana politik internal partai berlambang Ka’bah itu mendadak memanas setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) pergantian kepengurusan di dua Pengurus Anak Cabang (PAC), yakni PAC Indihiang dan PAC Cipedes.

Keputusan tersebut memicu polemik di kalangan kader dan pengurus. Sejumlah pihak mempertanyakan dasar perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan di saat momentum Muscab semakin dekat.

Bahkan, isu liar mengenai alasan pergantian karena pengurus sebelumnya disebut “meninggal dunia” sempat beredar dan menambah panas situasi internal partai.

Perubahan kepengurusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPW PPP Jawa Barat Nomor 015/SK/DPW/K/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026. SK itu mengubah susunan pengurus harian PAC PPP Indihiang untuk masa bakti 2022-2027.

Sebelumnya, berdasarkan SK Nomor 005/SK/DPW/K/III/2022, susunan pengurus PAC Indihiang adalah Ketua Sonny Senjaya, Sekretaris Buloh Hasbulloh, Bendahara Eva Suryawati Simosir.

Namun dalam keputusan terbaru, struktur berubah menjadi  Plt Ketua Buloh Hasbulloh, Plt Sekretaris Ari Supriatna, Bendahara Yayat Ruhiyat.

Perubahan mendadak ini sontak menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kader, terutama karena posisi ketua definitif diganti menjadi pelaksana tugas (Plt).

Tak hanya di Kecamatan Indihiang, perubahan serupa juga terjadi di PAC Cipedes. Dalam SK sebelumnya tertanggal 10 Juli 2025, susunan kepengurusan PAC Cipedes terdiri dari Ketua: Didin Muhabidin, Sekretaris Sri Sugiarti
Bendahara Ade Somantri.

Namun dalam SK terbaru, posisi sekretaris digantikan oleh Trisna Ruhyan sebagai Plt Sekretaris. Sementara posisi Ketua dan Bendahara tetap dipertahankan.

Seluruh perubahan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Sekretaris Agus Solihin, serta dilengkapi cap resmi organisasi.

Di atas kertas, perubahan kepengurusan dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun di lapangan, tafsir berkembang liar.

Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah kabar bahwa pergantian dilakukan karena pengurus lama disebut telah meninggal dunia. Isu itu beredar di kalangan internal partai dan memicu kegaduhan.

Kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak yang namanya dicatut dalam isu tersebut.” Saya Masih Aktif, Kok Dibilang Meninggal?” ungkap Sonny kepada awak media. Selasa (14/4/2026).

Mantan Ketua PAC Indihiang, Sonny Senjaya, mengaku terkejut saat mengetahui adanya pergantian jabatan dirinya. Ia bahkan lebih kaget ketika mendengar isu bahwa dirinya disebut telah meninggal dunia.

“Saya kaget. Tiba-tiba ada pergantian, bahkan tersiar kabar saya sudah meninggal dunia. Padahal saya masih aktif, masih menjalankan tugas sebagai ketua PAC,” ujarnya.

Sonny menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat berdasarkan SK sebelumnya dengan masa bakti hingga tahun 2027.

Ia juga mengaku selama dua periode memimpin PAC Indihiang tidak pernah melakukan pelanggaran organisasi.

“Kalau memang ada alasan organisatoris, seharusnya disampaikan secara terbuka. Jangan sampai ada kesan menzalimi,” tegasnya.

Pernyataan Sonny memperlihatkan adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme pergantian yang dianggap mendadak dan minim komunikasi.

Nada serupa disampaikan mantan Sekretaris PAC Cipedes, Sri Sugiarti. Ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi sebelum namanya diganti dari struktur kepengurusan.

“Saya masih ada, masih menjabat, masih punya SK. Tapi tiba-tiba diganti. Jujur saja, saya kaget dan prihatin,” katanya.

Pernyataan tersebut menambah daftar kader yang mempertanyakan proses perubahan struktur di tubuh PPP Kota Tasikmalaya.

Di sisi lain, Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, membantah tegas bahwa pergantian dilakukan karena alasan meninggal dunia.

Menurutnya, perubahan tersebut murni merupakan hasil verifikasi faktual terhadap kinerja dan kelengkapan administrasi kepengurusan PAC.

“Perubahan ini bukan karena meninggal dunia, tapi karena ada tugas-tugas organisasi yang tidak dilaksanakan dengan baik,” tegas Hilman.

Ia menjelaskan, proses evaluasi telah dimulai sejak Desember 2025 sebagai tindak lanjut instruksi DPW PPP Jawa Barat saat Mukerwil di Cirebon pada November 2025.

Menurut Hilman, DPC telah memberikan waktu kepada PAC-PAC yang belum melengkapi administrasi. Bahkan, pemanggilan terhadap pengurus terkait juga telah dilakukan.

“Dari hasil rapat pimpinan di tingkat PAC, direkomendasikan adanya pergantian. Itu dilengkapi berita acara, absensi, dan dokumentasi,” jelasnya.

Hilman menegaskan, seluruh prosedur telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi dan tidak terkait kepentingan sesaat menjelang Muscab.

Lebih lanjut, Hilman menyebut perubahan struktur PAC bukan hanya terjadi di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, langkah serupa juga dilakukan di banyak daerah lain di Jawa Barat sebagai bagian dari penataan organisasi menuju verifikasi partai untuk Pemilu 2029.

“Ini program DPW. Bukan semata-mata kepentingan politik menjelang Muscab, tapi lebih pada penataan organisasi. Perubahan SK PAC tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya tapi terjadi juga di wilayah PAC Jawa Barat yang lain,” ujarnya.

Meski penjelasan telah diberikan, polemik belum sepenuhnya mereda. Sejumlah kader masih menilai momentum pergantian terlalu dekat dengan pelaksanaan Muscab.

Dalam struktur PPP, setiap PAC memiliki peran strategis karena memegang satu suara dalam Muscab. Suara PAC digunakan dalam proses pemilihan formatur atau penentuan arah kepengurusan DPC ke depan.

Kondisi ini membuat pergantian pengurus PAC menjelang Muscab kerap dipandang bukan sekadar agenda administrasi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam peta dukungan politik internal.

Hingga kini, belum ada penjelasan yang sepenuhnya meredam gejolak di internal partai. Dengan jadwal Muscab yang semakin dekat, dinamika politik di tubuh PPP Kota Tasikmalaya dipastikan masih akan terus bergerak.(*)