Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, secara khusus menetapkan strategi akselerasi guna mengejar sisa target indikator makro pembangunan, mulai dari penekanan angka kemiskinan hingga pemerataan kesejahteraan wilayah. Langkah ini menjadi prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD DIY 2027 yang digelar di Yogyakarta, Kamis (23/04) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
RKPD 2027 memiliki makna strategis sebagai titik evaluasi sekaligus penegasan capaian keberhasilan pembangunan lima tahunan. Sri Sultan menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat menutup celah pencapaian yang masih ada dan memantapkan keberhasilan yang telah diraih.
Sebagai tahun penutup periode RPJMD 2022-2027, Sri Sultan menegaskan bahwa waktu yang tersisa harus dimanfaatkan untuk menutup celah (gap) pencapaian yang belum optimal. Gubernur DIY tersebut juga meminta seluruh jajaran birokrasi tidak lagi terjebak dalam pola kerja rutin yang sekadar menghabiskan anggaran.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional tanpa mempertimbangkan dinamika tantangan yang ada. Pola pikir out of the box harus dikedepankan. Jangan hanya meneruskan program yang sudah ada tanpa mengevaluasi relevansi dan dampaknya secara kritis bagi masyarakat,” tegas Sri Sultan.
Sri Sultan secara khusus menyoroti masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Serta tingkat pengangguran sebagai pekerjaan rumah yang menuntut kebijakan lebih inovatif dan afirmatif. Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak hanya berhenti di tataran dokumen, tapi kuat di implementasi lapangan.
Sultan juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat melalui alokasi program dan anggaran yang memadai. Khususnya untuk mendorong sektor unggulan DIY seperti pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan pertanian berbasis teknologi.
Di tengah proyeksi belanja daerah yang mencapai Rp4,59 triliun, Sri mengingatkan pentingnya prinsip value for money. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki justifikasi yang kuat dan hasil yang jelas bagi peningkatan kualitas hidup warga.
“Perencanaan tanpa eksekusi yang tepat hanya akan menjadi dokumen di atas meja. Saya mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga dunia usaha untuk mewujudkan kemuliaan hidup masyarakat Jogja atau Pancamulia,” tegas Sri Sultan.
Sementara itu, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, memaparkan rincian teknis yang menjadi target utama di tahun 2027. Meski pertumbuhan ekonomi DIY pada akhir 2025 tercatat stabil di angka 5,49%, Pemda DIY berani mematok target lebih tinggi untuk tahun 2027.
“Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,30% hingga 7,5%. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan ditargetkan turun signifikan ke angka 8,5% hingga 9,5%,” jelas Ni Made.
Selain itu, Pemda DIY juga membidik penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 3,06% hingga 3,38%. Fokus ini didukung oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang sangat kuat di angka 82,48—tertinggi kedua di Indonesia—yang menjadi modal sosial utama pembangunan. Salah satu poin krusial dalam paparan RKPD 2027 adalah upaya menekan Indeks Ketimpangan Antarwilayah. Pemda DIY berkomitmen menggeser pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak lagi bertumpu di wilayah utara dan pusat kota.
“Kontribusi PDRB dari Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul terhadap total ekonomi DIY ditargetkan naik menjadi 40,24%. Strateginya adalah melalui percepatan investasi siap tawar (IPRO) dan penguatan infrastruktur ekonomi di wilayah selatan,” ungkap Ni Made.
Langkah ini juga mencakup optimalisasi pembangunan desa melalui Reformasi Kalurahan. Reformasi Kalurahan ini memang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat.
Meski banyak capaian positif, Sekda secara transparan menyebutkan beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini karena belum mencapai target (under target), seperti Indeks Gini, Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Pemberdayaan Gender.
“Terhadap kinerja yang belum optimal, kami telah merumuskan strategi akselerasi. Misalnya, untuk Indeks Kebahagiaan, intervensi akan dilakukan melalui penguatan modal sosial dan layanan sosial yang lebih optimal bagi kelompok rentan,” tuturnya.
Terkait belanja daerah, Pemda DIY memproyeksikan belanja sebesar Rp4,59 triliun dengan pendapatan sebesar Rp4,46 triliun. Menanggapi adanya celah defisit, Sekda menekankan pentingnya mencari alternatif pembiayaan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Kita harus memastikan mandatory spending terpenuhi sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sembari tetap fleksibel terhadap dinamika ekonomi global,” tutup Ni Made.
Strategi DIY ini sejalan dengan harapan Pemerintah Pusat. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, mengungkapkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan nasional sebesar 6,3-7,5% pada 2027, DIY diharapkan mampu tumbuh pada level yang sama.
“Nasional tidak akan bisa mencapai target apabila tidak didukung oleh daerah. Di DIY, kami melihat potensi luar biasa dari sektor akademisi. Jogja adalah gudang riset, namun tantangannya adalah bagaimana hasil penelitian tersebut dikomersialisasikan dan diimplementasikan secara nyata untuk ekonomi,” ujar Eka.
Bappenas mendorong DIY untuk mengoptimalkan aset akademis PTN/PTS sebagai think-tank digitalisasi ekonomi. Selain itu, percepatan infrastruktur strategis seperti Tol Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-YIA (Kulon Progo) menjadi kunci konektivitas logistik yang akan menopang pertumbuhan tersebut.
Humas Pemda DIY
