Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama instansi terkait menggelar Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah titik strategis secara serentak dan melibatkan berbagai unsur dari kepolisian, Samsat/KPPD, serta PT Jasa Raharja.
Operasi gabungan ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor, meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta dokumen pendukung lainnya. Operasi ini difokuskan pada kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak. Operasi ini dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif dalam pelaksanaan operasi, agar masyarakat memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada daerah dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Kegiatan ini tidak semata-mata bersifat penindakan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan. Pengendara yang ditemukan belum memenuhi kewajiban pajaknya diberikan arahan untuk segera melakukan pelunasan, dengan menyediakan layanan pembayaran di tempat guna memudahkan masyarakat.
Berdasarkan hasil operasi yang telah dilaksanakan, petugas berhasil menjaring puluhan kendaraan yang belum membayar pajak maupun tidak memiliki dokumen lengkap. Operasi gabungan ini direncanakan akan digelar secara berkala setiap bulan sepanjang tahun 2026 dengan lokasi yang berganti-ganti di berbagai titik rawan pelanggaran. Pemerintah daerah berharap melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat, sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai dan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan kelengkapan dokumen kendaraan serta membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
