Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan agenda strategis High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Kapanewon Playen pada Rabu, (24/6/2026). Pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, ini bertujuan untuk merumuskan langkah antisipasi terhadap ancaman El Nino dan bencana meteorologi kekeringan yang berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, melaporkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas penetapan status kekeringan meteorologi melalui SK Bupati Nomor 144/KPTS/2026.
“Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau pada tahun 2026 diproyeksikan akan menurunkan produksi pangan secara signifikan serta menurunkan debit air.” papar Sekda Gunungkidul.
Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan pasokan pangan masyarakat serta pasokan air untuk jaringan irigasi maupun kebutuhan air bersih.
Sri Suhartanta memaparkan, hingga Mei 2026, angka inflasi di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 2,59%. Angka ini dinilai masih berada dalam rentang target sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5% ± 1% . Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai beberapa komoditas pangan yang secara konsisten memberikan andil inflasi di DIY sepanjang 2025 hingga 2026, seperti cabai rawit, tomat, beras, buncis, dan daging ayam ras.
“Data menunjukkan bahwa siklus inflasi cabai rawit mencapai rata-rata 18,32% pada bulan Juni dalam dua tahun terakhir, sementara tomat berada di angka 7,62%.Beras juga menjadi perhatian khusus karena sedang mengalami tren kenaikan harga secara nasional.” ungkap Sri Suhartanta.
Selain faktor alam berupa El Nino, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto mengungkapkan terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang menjadi pemicu tekanan inflasi di semester II 2026, seperti ketidakpastian Geopolitik Global yang berdampak pada volatilitas harga komoditas global seperti minyak dunia.
“Adanya potensi kenaikan harga BBM serta gangguan pasokan listrik (pemadaman PLN) yang dapat meningkatkan biaya produksi di tingkat daerah.” ujar Hermanto.
Bahkan Kenaikan biaya pendidikan, sewa kontrak rumah, serta peningkatan permintaan pangan dari wisatawan saat momen HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) dan long weekend juga memberikan dampak yang signifikan karena menyangkut pasokan permintaan pasar yang meningkat.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Gunungkidul bersama Bank Indonesia Perwakilan DIY serta instansi terkait seperti BPS dan Bulog, telah menyepakati enam langkah strategis pengendalian inflasi. Beberapa di antaranya adalah penyelenggaraan Pasar Murah yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat.
Pemerintah juga mengandalkan faktor penahan inflasi melalui penguatan ketahanan pangan daerah dengan penerapan Good Agricultural Practices, stimulus fiskal untuk subsidi transportasi, serta optimisme dari puncak panen cabai yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2026.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan fenomena iklim dengan menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respons strategis untuk memitigasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu sektor pertanian serta ketersediaan pangan di wilayah tersebut.
“Dalam menghadapi ancaman kekeringan, Pemkab telah melakukan pemetaan wilayah rawan dan memperkuat sistem peringatan dini.” ujar Bupati Endah.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah kolaborasi dengan BUMD dan Baznas untuk menyediakan bantuan penampungan air berkapasitas 5.000 liter bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban belanja air bersih masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini masih harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sektor pertanian, Pemkab fokus pada optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan sumur air dangkal, pompanisasi, serta penggunaan varietas tanaman yang tahan kering.
“Koordinasi intensif dengan BMKG juga terus dilakukan untuk memetakan pola tanam yang sesuai dengan curah hujan di wilayah utara dan selatan agar petani terhindar dari gagal panen.” kata Bupati Endah.
Selain masalah kekeringan, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama. Pemkab menekankan bahwa menjaga stabilitas harga bukan sekadar urusan statistik, melainkan upaya nyata menjaga kesejahteraan rakyat. Fokus pengawasan diarahkan pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras yang rentan mengalami tekanan harga selama musim kemarau.
“Pemkab juga tengah mengidentifikasi tantangan unik di lapangan, di mana komoditas seperti cabai dan bawang merah seringkali menjadi penyumbang inflasi meskipun hasil panen lokal melimpah.” ungkap Endah. Hal ini disebabkan oleh sistem penjualan petani yang cenderung melepas seluruh hasil panen kepada pihak swasta atau pengepul luar daerah demi menghindari risiko pembusukan, sehingga stok lokal menjadi menipis.
Untuk melindungi daya beli masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah perlindungan, seperti penyelenggaraan pasar murah yang didukung oleh anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Dan juga dilakukan distribusi cadangan pangan pemerintah daerah ke wilayah terdampak, serta dropping air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga mewaspadai potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan akan berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diminta untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran data, dan memastikan langkah intervensi dilakukan secara cepat jika ditemukan gangguan pasokan.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang kuat, respons yang cepat, dan komitmen bersama agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak ekonomi,” tegas Bupati.
HLM ini diharapkan mampu memastikan kolaborasi seluruh stakeholdertetap solid guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan iklim ekstrem.
