Gunungkidul,REDAKSI17.COM — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengikuti pelaksanaan Panel Pimpinan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tahun 2026 bersama Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yang berlangsung secara daring di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul, Rabu, (07/10/2026).
Kegiatan evaluasi tingkat pimpinan ini diikuti oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB Erwan Agus Purwanto, Sekretaris Deputi Nurhasni, para Asisten Deputi, Analis Kebijakan Utama, serta jajaran Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Gunungkidul.
Dalam paparan Bupati Gunungkidul, SAKIP ditegaskan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif atau instrumen penilaian tahunan, melainkan pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, “Implementasi SAKIP bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak dan manfaat yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat.” ujar Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.
Semangat perbaikan birokrasi ini juga mengutip pesan pidato Bung Karno tahun 1964 tentang pentingnya kerja keras, integritas, dan pengabdian tanpa kemunafikan.
Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, seperti Indikator Makro, dimana angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini mengalami penurunan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencatatkan kenaikan.
Pemkab Gunungkidul juga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 secara berturut-turut atas pengawasan tata kelola keuangan daerah tahun 2025, serta penerapan teknologi dan perbaikan tata kelola mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir September 2026, pendapatan retribusi sektor pariwisata mencapai Rp55.418.899.340, atau setara 152,62% dari target tahun 2026 sebesar Rp36.310.603.400.
Sejalan dengan visi keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait Reformasi Kelurahan, Pemkab Gunungkidul memperkuat implementasi SAKIP hingga ke tingkat kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Budaya akuntabilitas berbasis data dan kolaborasi lintas sektor diharapkan menjiwai seluruh aras birokrasi hingga yang terdekat dengan warga.
“Pemkab Gunungkidul berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masukan dari tim evaluator KemenPAN RB. Melalui penguatan budaya kerja berorientasi hasil, Pemkab Gunungkidul optimistis dapat mendorong peningkatan kinerja akuntabilitas hingga meraih predikat A.” pungkas Bupati Endah.
