Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Biro Umum dan Protokol Setda DIY menginisiasi Pertemuan Konseptor Pidato Pemerintahan Tingkat Provinsi se-Indonesia yang digelar secara luring dan daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/07). Forum yang dibuka Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X tersebut menjadi ruang belajar bersama, bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat jejaring antarkonseptor pidato pemerintahan.
Membuka sambutannya, Sri Paduka mengungkapkan, Yogyakarta sejak lama tumbuh sebagai ruang perjumpaan gagasan, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Mewakili Pemda DIY, Sri Paduka pun menyambut hangat kehadiran para konseptor pidato pemerintahan di forum ini, yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menurut Sri Paduka, di balik setiap pidato pemimpin, terdapat proses merumuskan gagasan, membangun kejelasan pesan, dan menjaga kepercayaan publik. Tugas tersebut bukan hanya pekerjaan teknis menulis naskah, tetapi juga mengelola makna dan memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghadirkan komunikasi pemerintahan yang semakin efektif, humanis, serta mampu menjawab tantangan zaman. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Semoga forum ini menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan komunikasi publik pemerintahan di Indonesia,” ujar Sri Paduka.
Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada melaporkan bahwa forum ini diinisiasi mengingat hingga saat ini belum tersedia ruang bersama yang secara khusus mempertemukan para konseptor pidato pemerintahan dari berbagai daerah. Atas dasar kebutuhan tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Bank BPD DIY menginisiasi forum ini sebagai pertemuan pertama konseptor pidato pemerintahan se-Indonesia.
Disebutkan Teguh, kegiatan ini diikuti oleh konseptor pidato serta pengelola komunikasi pimpinan dari 17 provinsi di Indonesia. Ketujuhbelas provinsi tersebut meliputi provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran para peserta dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan bersama untuk meningkatkan kualitas pidato pemerintahan sekaligus memperkuat konektivitas antarpengelola narasi pimpinan,” papar Teguh.
Guna memberikan perspektif yang menyeluruh, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari unsur pemerintah pusat dan akademis. Pertama, yakni Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara RI, Slamet Widodo; kedua, Direktur Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nursodik Gunarjo; dan ketiga, Akademisi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Wiwik Sushartami.
Pada kesempatan ini, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara RI, Slamet Widodo memaparkan materi terkait Kiat Teknis dan Substantif Penyiapan Naskah Pemimpin serta Penerapan Menggunakan AI. Ia menjelaskan, naskah sambutan/pidato/amanat/ceramah merupakan sarana dan proses komunikasi sosial-politik antara seorang pemimpin dengan berbagai golongan di masyarakat.
“Keberhasilan komunikasi sosial politik tak nisbi, tetapi memerlukan bukti dukung kepemimpinan, manajemen, dan keberhasilan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Slamet.
Karena itu, Slamet menuturkan, setidaknya terdapat 7 unsur komunikasi sosial-politik yang harus diperhatikan oleh para konseptor pidato/speech writer. Unsur pertama adalah komunikator, yang mana speech writer perlu memahami kepribadian, background falsafah hidup, kebijaksanaan dan lain sebagainya dari tokoh/pemimpin.
Kedua, yakni messages. Pada aspek ini komunikasi tak lepas dari cultural background dan nilai dasar yang ada, logis, dan sistematis. Sementara yang ketiga, ialah simbol, di mana tanda ini memuat isi pesan, sehingga pemilihan istilah atau diksi harus cermat agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik komunikator maupun audiens perlu pemahaman yang sama akan simbol ini.
Selanjutnya adalah media komunikasi, yang berarti media yang digunakan untuk menyampaikan informasi/berkomunikasi harus sesuai dengan sifat isi pesan. Salah satunya, seperti jika pesannya kompleks sebaiknya disampaikan tertulis, bukan lisan. Unsur yang kelima, yaitu profil audiens, di mana sebelum membuat pidato, speech writer harus mengenali profil audiens yang mencakup cultural background, etnik, agama, usia, gender, pendidikan, jenis pekerjaan, dsb. Hal ini penting mengingat setiap audiens membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penyesuaian bahasa, dll.
Kemudian ada unsur distorsi yang berarti faktor gangguan komunikasi. Gangguan ini bisa bersifat teknis ataupun kultural, seperti prasangka, reputasi, dsb. Gangguan ini harus bisa diminimalisasi. Dan yang terakhir, adalah feedback. Speech writer harus memperhatikan/mencermati berbagai feedback baik dari pemimpin, audiens, maupun pengamat/analis karena bisa bersifat negatif atau positif.
Humas Pemda DIY
