Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari (Umar/Lombok Post)
Lombok,REDAKSI17.COM – Konflik di tubuh Partai Kakbah kian memanas. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia mendesak Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk segera mengambil langkah tegas dalam membenahi partai. Salah satunya dengan mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin.
Desakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara daring melalui zoom, Kamis lalu (16/4). Zoom diikuti seluruh jajaran pimpinan DPW se-Indonesia. Termasuk Ketua DPW PPP NTB H Muzihir dan Sekretaris Sitti Ari. “Dalam zoom kami perwakilan daerah menyampaikan perasaan dan aspirasi yang sama agar PPP cepat berbenah,” kata Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari, Minggu (19/4).
Disampaikan, Sekjen PPP Gus Yasin dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan Mardiono sebagai ketua umum. Sekjen dinilai justru menghambat jalannya organisasi. Seperti melakukan manuver dengan menolak Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) se-Indonesia.
Belum lama ini, misalnya, diterbitkan surat DPP PPP bernomor 009/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani sendiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP Taj Yasin Maimoen. Dalam surat tersebut, Gus Yasin menyatakan seluruh SK Pelaksana Tugas (Plt) serta hasil Muswil dan Muscab yang tidak ditandatangani oleh Sekjen dinyatakan batal. Tak pelak.
memo ini semakin memicu keretakan di internal Partai Kakbah di daerah. Kasus di NTB setidaknya ada lima ketua DPC yang terang-terangan menolak muscab yang digelar DPW PP NTB di bawah kepemimpinan Muzihir.
Di antara barisan yang menolak muscab adalah ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), DPC Kabupaten Lombok Timur (Lotim), DPC Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), DPC Kabupaten Dompu, dan DPC Kota Bima. Mereka menilai muscab tidak memiliki dasar aturan organisasi yang jelas karena DPP PPP masih berkonflik.
“Padahal muswil dan muscab ini penting untuk langkah percepatan konsolidasi menjelang agenda politik ke depan. Termasuk agenda terdekat menghadapi verfal (verifikasi faktual, Red) oleh KPU,” ujar Ari.
Oleh karena itu, Ketua dan Sekretaris DPW PPP se-Indonesia sepakat agar Taj Yasin segera diganti dari kursi Sekjen DPP PPP. Menurut Ari, DPW se-Indonesia tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi partai harus terus berjalan. “Ketua umum (Mardiono, Red) perlu segera mencari pendamping sekjen yang se-visi agar bisa menjalankan roda organisasi dengan baik,” pungkas politisi asal Praya, Lombok Tengah itu.
Desakan dari berbagai DPW se-Indonesia menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai. Terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang.
Ketua DPW PPP NTB Muzihir menilai terdapat oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat kerja organisasi. Sekjen dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya. Padahal dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya dan dinilai menghambat organisasi.
“Kami di DPW PPP NTB mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” tegas Muzihir.
